Cart

Badan Pengelola Perbatasan

Perbatasan, Menciptakan Peluang Di tengah Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Sesuai aturan, warga Indonesia yang berbelanja telah disepakati sebesar $M600/warga/bulan. Ketentuan itu dibuat sejak tahun 1970 an. Sebenarnya pada klausulnya ada ketentuan yang memberi kewenangan pada pelaksana di lapangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi justeru pihak petugas Indonesia sendiri yang mengawasi secara ketat, yang nota bene justeru merugikan warga sendiri. Terlebih lagi yang melakukan “pemeriksaan” itu dilakukan oleh petugas penjaga perbatasan (TNI); yang sebenarnya tidak nyaman di mata. Meskipiun ada payung Hukum OMSP (Operasi militer Selain Perang) tapi kesannya terlihat kondisinya seolah darurat sekali.

Continue Reading