Blog

HUT 70 Kemerdekaan, 47 Kawasan Perbatasan Dapat Penerangan Listrik

Oleh harmen batubara

Selama ini wilayah perbatasan yang kita kenal adalah daerah tertinggal dan diterlantarkan. Retorikanya memang luar biasa, yakni dengan menyebut wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa. Tapi nyatanya, sungguh diterlantarkan. Setiap tahun kunjungan dan janji para pejabat silih berganti dan selalu menyampaikan angin sorga, akan membangun perbatasan jadi halaman depan bangsa. Warga pulau Sebatik misalnya malah sering dengan halus menyampaikan gurauan pahit “bahwa semua pejabat negari ini sudah pernah ke perbatasan sebatik, tinggal MALAIKAT SAJA lagi yang belum pernah mengutarakan niatnya untuk membangun pulau strategis ini”. Tapi setelah para pejabat itu pulang, maka sungguh tidak ada sedikitpun perubahan yang muncul. Misalnya listrik di pulau sebatik itu jalurnya sudah dipasang sejak tahun 1991, tapi sampai tahun 2010 ketika kami ke sama listrik tersebut malah belum nyala sama sekali, sungguh terlalu. Dan itulah yang di lihat dan didengar oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pulau Sebatik. Itu jugalah yang membuat beliau benar-benar mau menepati janjinya, dengan semua “at all cost”. Pokoknya perbatasan harus dapat layanan listrik.

listrik perbatasan
Presiden Joko Widodo menargetkan, pada ulang tahun ke-70 Republik Indonesia, 47 wilayah di kawasan perbatasan akan mendapatkan penerangan listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan target itu masih dalam proses.”Start-nya kan baru Januari kemarin. Saat ini masih pengadaan-pengadaan. Kita jalan terus lah,” kata Jokowi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu 9 April 2015 waktu itu. Untuk program listrik itu, setelah 70 tahun Indonesia merdeka ini pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1,5 triliun. Dana ini khusus hanya untuk menerangi 47 wilayah perbatasan saja. Dengan dana sebesar itu, pasokan listrik akan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Untuk sementara waktu, penggunaan PLTD yang memungkinkan bagi 47 wilayah perbatasan. Dimana dalam upaya kejar target, penerangan penggunaan PLTD yang dianggap paling memungkinkan. “Karena pembangkit lain belum jadi, makanya pakai diesel dulu. Nah untuk tempat remote, PLTD ini untuk back up,” katanya. Menurutnya, semua program penerangan wilayah perbatasan ini dibiayai oleh pemerintah dan dioperasikan oleh PLN. Ini disebabkan tidak ada pihak swasta yang tertarik melakukan investasi, karena wilayah wilayah perbatasan yang akan diterangi hanya mempunyai populasi penduduk yang kecil.

Nyala Secara Bersamaan

Listrik di 5 daerah perbatasan dan pulau terluar di NTT akan dinyalakan serentak pada HUT Proklmasi RI, 17/8/2015. GM PLN Wilayah NTT Richard Safkaur di Kupang, Senin (3/7) mengatakan penyalaan listrik serentak itu akan dilakukan Presiden Jokowi di Denpasar, Bali, bersamaan daerah perbatasan lain di Tanah Air. Kegiatan ini sebagai bagian dari program nasional penyalaan listrik di Daerah Perbatasan, Pulau Terluar, dan daerah terpencil Indonesia Timur. Lima daerah itu ialah Oepoli, Desa Netemnanu, Kec-Amfoang Timur, Kab-Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste. Desa Naekake A, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste.
Kemudian 4 desa di Kec-Atambua Barat, Ka-Belu, berbatasan dengan Distrik Bobonaro Timor Leste yakni Takirin, Foheka, Nananaet dan Nananoe. Selanjutnya Desa Alas, Kec-Kobalima, Kab-Malaka, berbatasan dengan Distrik Covalima, Timor Leste, dan Pulau Ndao, pulau terluar yang berbatasan dengan perairan Australia.“Saya beri batas waktu penyalaan listrik di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar dalam wilayah NTT pada 10 Agustus. Dan untuk tahap awal diusahakan bisa menyala dalam radius satu kilometer perbatasan, sisanya akan dilanjutkan setelah tanggal 17 Agustus, kata Safkaur.Richard Safkaur mengaku memimpin langsung percepatan pembangunan bangunan sipil, penempatan mesin, penanaman tiang, pembangunan jaringan udara tegangan menengah (JUTM) dan jaringan udara tegangan rendah (JUTR). Bahkan ia ikut melakukan sosialisasi ke warga masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan negara. Ia mengatakan warga di daerah perbatasan sudah dibagikan layanan listrik Sehen, akan dimigrasikan menjadi pelanggan PLN regular tanpa membayar lagi biaya pasang baru. “Pelanggan Sehen cukup membayar biaya instalasi kepada mitra PLN atau kontraktor listrik,” kata dia.“Kami mengawasi kontraktor yang melakukan instalasi di rumah2 pelanggan baru atau migrasi dari pelanggan Sehen agar tidak memungut biaya melebihi ketentuan. Pengawasan juga dengan melakukan kerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat, kata Safkaur.
Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mencatat, hingga hari ini (9 Juli 2015) sudah 43 daerah perbatasan yang mendapatkan aliran listrik melalui pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sebelumnya, Kementerian ESDM menjanjikan akan meresmikan 47 daerah perbatasan yang akan dialiri listrik memakai PLTD.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, status minggu ini sudah 43 daerah perbatasan yang dipasang PLTD. “Mudah-mudahan sisanya selesai dalam beberapa hari kedepan. Rencananya akan diresmikan tanggal 20 agustus dengan pemerintah,” begitu tuturnya waktu dalam acara Diskusi Ketenagalistrikan, di Jakarta, Minggu (9/7).
Menurut Jarman, kendala utama membangun listrik di daerah perbatasan adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau. Belum lagi kondisi jalannya banyak yang rusak, seperti di Kalimantan dan perbatasan Papua. “Solusinya membawa dengan helikopter ke daerah tersebut. Tapi janji pemerintah pada 17 Agustus tercapai. Sehingga total dengan nyalanya daerah itu ada 34.178 pelanggan,” tandasnya. Ia menambahkan, seluruh PLTD tersebut akan dioperasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengantisipasi agar pemakaian berjalan maksimal dan tidak mudah rusak. “Selanjutnya nanti, PLTD tadi kita akan hybrid dengan energi baru terbarukan,” tandasnya.
Kementerian ESDM mengakui dan mengatakan untuk daerah –daerah di perbatasan, utamanya yang bersebelahan dengan Sarawak, Malaysia, masih mengimpor listrik. Sebab, Indonesia memang belum punya pembangkit yang terpasang di wilayah terrsebut. “Tapi dalam waktu yang sama kita juga sesungguhnya mengekspor listrik ke Papua Nugini. Jadi mekanisme itu biasa terjadi di perbatasan,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, seperti dikutip dari tempo.co. Beberapa daerah yang mengimpor listrik adalah Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas, dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Sanggau sebesar 1,3 megawatt dari Sarawak. Namun, berdasarkan pengakuan Wakil Bupati Yohanes Ontot, mekanisme ini tidak berjalan lancar karena seringnya mati listrik di distrik pengimpor seperti di ibukota Entikong.”Dalam satu hari, kami bisa mati listrik 6-7 jam. Listrik ini pun tidak bisa dialiri ke dusun pelosok,” kata Yohanes. Skema seperti itu dilakukan sejak diperbolehkan oleh UU Ketenagalistrikan Tahun 2009.
Namun Pemerintah juga tidak tinggal diam. Saat ini, mereka memulai program listrik di perbatasan dengan membangun 144 pembangkit listrik dua tenaga (hybrid) berkapasitas total 66 megawatt.Jarman optimistis program ini selesai pada Agustus tahun ini. Dia mengharapkan pemerintah daerah mensuplai sumber energi baru terbarukan potensi daerah masing-masing sebagai pembangkit primer. Dia juga meminta transparansi dalam skema tersebut. Sebab pemerintah tidak pernah mengumumkan seperti apa kontrak yang disepakati ataupun besaran biaya yang dibutuhkan. “Impor listrik itu efektif untuk sementara. Tapi tidak bisa untuk jangka panjang.

Perlu Pengawasan Yang Lebih Baik

Dari berbagai kalangan pemerhati ada juga kehawatiran terkait kualitas program Listrik yang terkesan dadakan ini. Salah satunya seperti yang disampikan oleh Fabby. Pengadaan listrik di 47 wilayah terluar atau daerah-daerah perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) dapat dikatakan sebagai operasi kilat yang dilakukan untuk memenuhi janji presiden. Operasi kilat, menurut Fabby, sebenarnya patut diragukan kualitas dan kehandalan pengoperasiannya. Belum lagi, pembangkit yang digunakan sementara untuk mengaliri listrik di daerah-daerah tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang membutuhkan pasokan solar untuk pengoperasiannya. Kondisi geografis yang cukup rumit akan menyebabkan pengeluaran yang cukup besar untuk pengadaan solar dihari-hari yang akan datang.
“Karena ini merupakan operasi kilat, terus terang saya sebenarnya khawatir dengan kualitas juga kehandalan pengoperasiannya. Tapi kalau pelaksananya dilakukan langsung oleh PLN itu sangat bagus. Biasanya dan selama ini yang kita tahu, ada PLTD yang diserahkan langsung ke masyarakat yang pada akhirnya malahan tidak berjalan sama sekali. Yang jadi catatan juga pengoperasian PLTD itu mahal. Karena menggunakan BBM dan lokasinya juga sangat jauh,” papar Fabby dalam diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (9/8).Fabby mengatakan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kehandalan dari pembangkit yang digunakan. Setidaknya, pembangkit yang digunakan harus dapat mengalirkan energi listrik selama 6-8 jam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, desa-desa di kawasan perbatasan harus mempunyai sarana dan prasarana pelayanan umum yang laik. Ini harus dilakukan supaya desa di perbatasan bisa sekaligus menjadi sabuk pengaman bagi wilayah perbatasan di Indonesia. ‬”Kami menargetkan, desa di perbatasan Indonesia menjadi kawasan beranda Indonesia dengan menjalankan kegiatan save village di perbatasan Indonesia. ‬Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Marwan, Kamis (16/7).‬
Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. ‬Tujuannya berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah dengan adanya pintu gerbang internasional pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasa negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan. Dengan adanya sarana yang memadai di perbatasan, kata Marwan, kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga akan semakin meningkat. “Ketika perdagangan ekspor-impor di perbatasan meningkat, maka dipastikan perdagangan ilegal akan menurun drastis.”
Untuk saat ini kita senang bahwa pemerintah mencoba untuk berbuat sesuatu yang konkrit dan mencoba meyakinkan warga di perbatasan bahwa pembangunan itu suatu saat akan sampai ke tanah mereka. Kitapun ikut berharap semoga apa yang dilakukan pemerintah ini akan diikuti lagi oleh kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan lainnya. Sebagai pengamat perbatasan kita juga menginginkan agar pemerintah secara sungguh-sungguh juga mau memberikan warga perbatasan kemampuan untuk produktif, yakni dengan memberikan fasilitas dan sarana sekelas transmigrasi tetapi diutamakan kepada warga lokal terlebih dahulu. Boleh ada trans campuran tetapi tetap jumlah dan kualitasnya tetap lebih mengutamakan warga lokal terlebih dahulu. Selama ini mereka masih dalam klas masyarakat peramu, jadi ke depan mereka perlu bertranformasi untuk jadi warga klas produktif dan mampu jadi petani yang baik dan dapat hidup dari pertanian mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *