Blog

60 Tahun KAA, Jangan Hubungkan Dengan Masalah Perbatasan di Laut Tiongkok Selatan

Oleh harmen batubara

Yes, there has indeed been a ”Sturm über Asien” – and over Africa too. The last few years have seen enormous changes. Nations, States, have awoken from a sleep of centuries. The passive peoples have gone, the outward tranquility has made place for struggle and activity. Irresistible forces have swept the two continents. Pidato pembukaan Soekarno kala itu sangat menghentak. Karena bersamaan berahirnya Perang Dunia ke dua; siap atau tidak siap berbagai bangsa di Asia dan Afrika memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyatakan kemerdekaannya. Indonesia menjadi sangat penting kala itu, karena punya pemimpin yang dengan pas memainkan perannya di era pertikaian Barat dan Soviet sebagai pemegang supremasi Dunia kala itu bagi kepentingan di kawasan ini umumnya dan Indonesia khususnya.
Tetapi kini setelah 60 tahun kemudian, apakah masih ada relevansinya dengan kepemimpinan Indonesia? Menurut René L Pattiradjawane (kompas,8 april 2015) bedanya kini, Indonesia sekarang tidak lagi diperhitungkan seperti 60 tahun lalu. Bedanya, Indonesia tidak lagi diperebutkan Blok Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang sosialis di masa Perang Dingin. Bedanya, Indonesia tidak lagi menjadi inspirasi di tengah modernitas dan globalisasi. Bedanya, Indonesia kehilangan arah dalam menentukan peran yang ingin dimainkan dalam percaturan politik internasional. Dan, bedanya, Indonesia ”mengemis” ke negara besar berharap bantuan dan investasi di tengah kekacauan politik domestik.
Menurutnya lagi, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama, tidak ada kesinambungan memadai secara konsep, mengamati perubahan drastis Benua Asia dan Afrika selama 10 tahun terakhir. Sepuluh tahun lalu, pada KAA Bandung 2005, dihasilkan dokumen disebut Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), meningkatkan kerja sama di antara kedua benua. Namun, sampai sekarang, dokumen itu tidak menjadi acuan untuk menghadirkan perubahan, baik dalam pengertian nonblok maupun anti kolonial, yang menjadi roh Dasasila Bandung. Karena tidak ada kemauan politik, perhatian publik pun lenyap. Kecenderungan ini pun terlihat ketika kita akan merayakan 60 tahun KAA Bandung pekan depan, mengarah pada upacara seremonial nostalgia masa lalu.
Kedua, kita tidak mampu menerjemahkan konsep Dasasila Bandung dalam kekinian, menerjemahkan kepentingan strategis RRT konsep jalur sutra maritim beserta iming-iming perangkat keuangannya yang disebut Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Sementara identifikasi persoalan di kawasan Asia Afrika sudah pernah dirumuskan mantan Menlu Marty Natalegawa terkait tantangan defisit kepercayaan, klaim teritorial yang tidak terselesaikan, ataupun mengelola dampak perubahan yang terjadi di Benua Asia dan Afrika. Pada Mei 2013, Menlu Natalegawa mengusulkan bekerja dalam konteks Traktat Indo-Pasifik menuju kemitraan dan kerja sama yang lebih luas. Komitmen ini diperlukan negara-negara di kawasan untuk membangun percaya diri, menyelesaikan sengketa secara damai, dan mempromosikan keamanan dalam cakupan mendalam sebagai milik bersama.
Ketiga, kita khawatir negara-negara besar, khususnya RRT, yang mendikte demokrasi kita agar tidak ada unjuk rasa Fa Lun Gong atau membahas dan mengeluarkan deklarasi tentang Laut Tiongkok Selatan pada saat 60 tahun KAA Bandung. Kita tidak bisa melihat kolonialisme yang ditentang suara lantang Presiden Soekarno memiliki bentuk modern dalam format pengendalian ekonomi, pengendalian intelektual, ataupun pengendalian fisik komunitas kecil asing dalam suatu negara. Kita tidak mampu melihat apa yang menyebabkan terjadinya berbagai interpretasi berbeda atas Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 oleh negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih satu sama lain di Laut Tiongkok Selatan, di antara negara tetangga Asia Tenggara, dan persoalan kelautan lainnya.

Semangat KAA Jangan Benturkan Dengan Laut Tiongkok Selatan

Ketika KAA itu dahulu jadi melegenda karena dilaksanakan di Indonesia; negara yang oleh dua adi daya waktu itu diperebutkan agar menjadi bagiannya. Tidak ada negara lain yang setara, waktu itu Jepang sudah habis, bangkrut dan kalah perang, Tiongkok dan Korea masih terlalu lemah dan ruwet dengan kondisi di dalam negerinya sendiri. Semangat senasib dan sepenangungan Asia Afrika kemudian menyala dan berkobar waktu melihat cara Indonesia membebaskan dirinya dari cemkreman Kolonialisme, suatu gerakan yang menginspirasi dan pantas jadi salah satu referensi.
Kini sepertinya Indonesia di posisikan untuk menjadi “master of UNCLOS 1982” bagi mencari solusi yang adil bagi para pihak di Laut Tiongkok Selatan. Hal itu terlihat dari berbagai diskusi, salah satunya yang diselenggarakan oleh Universitas Queensland Australia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Center for Public Policy Transformation di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, selasa 7 April 2015 dengan thema: “Indonesia Setelah 60 Tahun Konferensi Asia Afrika: Dari Perspektif Maritim”.
Diskusi tersebut mencoba membahas relevansi KAA Bandung 60 tahun kemudian dan bagaimana Indonesia dengan kebijakan politik bebas aktif mampu menjaga keseimbangan antara mengamankan kepentingan nasional dan memenuhi tanggung jawab regional dan globalnya. Tim Dunne (Dekan Eksekutif Fakultas Ilmu Kemanusiaan dan Sosial Universitas Queensland Australia) menyatakan, dengan munculnya Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, penting bagi Australia dan kekuatan regional lain mempererat hubungan dengan Indonesia. “Ini harus terjadi di sejumlah besar kegiatan, seperti ekonomi dan perdagangan, politik dan keamanan, serta kebudayaan,” kata Dunne. Patut dicatat, Indonesia telah turut mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Undang-Undang Kelautan (UNCLOS) tahun 1982, karena itu Indonesia harus turut mematuhi ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dalam menangani isu-isu maritim.
Penulis hanya ingin mengingatkan. Kita harus jernih soal Laut Tiongkok Selatan, dan tidak sekedar melihat di sana ada anggota negara Asean ( di bantu oleh Amerika di satu pihak), dan Tiongkok yang tengah memperebutkan “suatu wilayah” di pihak lain. Harus dibedakan antara persoalan batas dan persoalan klaim wilayah. Kedua rezim itu berbeda. Kalau soal klaim wilayah, kita harus merujuk cara dan kebiasaan yang dilakukan suatu negara tempo dulu terkait klaim atas suatu wilayah.

Dalam sejarahnya klaim atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh siapa saja, ya oleh siapa saja; sejauh klaim itu tidak ada yang menyanggahnya. Dalam prakteknya Klaim itu di deklarasikan terlebih dahulu dan kemudian kalau tidak ada yang menyanggah maka deklarasi itu di serahkan ke badan Dunia PBB. Hal ini dilakukan oleh Belanda pada tahun 1928 atas Papua, yang mereka lakukan dengan Proklamasi Van Dellen, pada tanggal 24 Agustus 1828 pemerintah Belanda menyatakan berkuasa atas wilayah New Guinea sesuai dengan batas-batas klaim mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Jerman lewat Deklarasi Raja Prusia 2 Mei 1885 yang berisi hal serupa dengan batas – batas sesuai dengan klaim mereka; Kemudian ada Proklamasi Erskine 1885 oleh Inggeris juga sesuai dengan klaim mereka. Ketika akan terjadi klaim yang bakal tumpang tindih, mereka bertiga melakukan penetapan batas secara bersama dan turun survei ke lapangan untuk menetapkan batas sesuai dengan kesepakatan bersama. Semangatnya adalah semangat bilateral.
Apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan? Dalam kacamata perbatasan bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja masalahnya di wilayah ini menjadi melebar dan memanjang serta dibumbui oleh rasa saling curiga dan membawa “bolo”nya masing-masing. Posisi Tiongkok dari awal sudah sangat jelas, klaimnya didasarkan sejarah, budaya dan pesan leluhurnya dan mau berunding tetapi dengan secara bilateral, satu dengan satu. Sementara lima negara lainnya berpegang pada UNCLOS 1982 dan hanya mau berunding secara bersama-sama atau lewat Arbitrase Internasional.
Dalam kondisi yang demikian, Asean datang dengan memberikan kerangka solusi dalam bingkai COC ( Code Of Conduct), tetapi sayangnya tidak memberi ruang bagi penyelesaian secara bilateral antara dua pihak, tetapi lebih condong pada semangat dan keinginan ke lima negara pengklaim lainnya secara bersama-sama untuk berunding dengan cara-cara yang sopan dan terukur dengan memanfaatkan UU Unclos 1982. Sarannya baik, tetapi tidak memberikan solusi. Indonesia jangan terjebak. KAA adalah soal membangkitkan semangat untuk bangkit, tetapi kalau kemudian negara-negara Asia-Afrika itu ternyata masih tersandera masalahnya sendiri-sendiri. Seperti Indonesia yang tengah sibuk rebutan kekuasan kursi di semua lini. Ya KAA harus dilihat bahwa semangat untuk membebaskan itu masih perli dihidupkan. Tetapi persoalannya adalah apakah masih menyentuh atau Tidak? Tergantung pada masing-masing pihak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *