Blog

Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Daerah

Jumlah perselisihan Batas antar Daerah di Indonesia saat ini ada sebanyak 977 segmen, dengan rincian 162 segmen batas antar Provinsi dan 815 segmen batas antar Kabupaten/Kota. Alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri telah dapat menyelesaikan sebanyak 453 segmen (78 segmen batas antar Provinsi dan 375 segmen batas antar Kabupaten/Kota dan yang ditetapkan dengan Permendagri mencapai 364. Selain itu, sebanyak 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Jalan  Trans Jokowi Papua Jaya Pura Wamena dan PLBN Skow

Jalan Trans-Papua ruas Jayapura-Wamena berjarak 585 kilometer. Ruas ini sangat strategis karena menghubungkan wilayah pesisir dengan pegunungan di Papua. Ruas tersebut melewati sejumlah daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Yalimo, dan Jayawijaya. Wamena adalah ibu kota Jayawijaya di kawasan Pegunungan Tengah. Jadi kalau banyak orang menyebut bahwa Trans Papua itu sudah lama di bangun memang benar adanya. Tetapi tidak kunjung selesai-selesai, seperti berbagai proyek pada era itu lebih banyak yang mangkrak. Kemudian barulah pada pemerintahan Jokowi-JK polanya berbeda. Jokowi-Jk kalau membangun dilakukan secara tuntas dan dapat berpungsi dengan baik.

Jalan Paralel Perbatasan, Peluang BerBisnis Jadi Menarik

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, wilayah perbatasan adalah daerah kumuh, terisolasi, para petugas perbatasan hanya ada namanya saja tetapi secara fisik mereka berada di Kabupaten. Yang kita temukan di perbatasan hanyalah plang-plang nama Kementerian/Lembaga, tetapi sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Tetapi gambaran seperti itu sudah berlalu. Pemerintah Jokowi-JK bertekat membuka isolasi perbatasan dengan visi : membuka jalan raya parallel perbatasan, membangun kembali serta memfungsikan kembali 9 PLBN dengan berbagai sarana penunjang perekonomian, memastikan route Tol Laut bisa melintasi perbatasan agar semua produk Indonesia dari Pusat –pusat Bisnis Indonesia bisa sampai di daerah perbatasan dengan biaya terjangkau. Listrik dan Telekomunikasi tersedia dan masih banyak lagi upaya pemerintah untuk memastikan produk-produk Indonesia bisa unggul di perbatasan.

Menghadirkan Kesejahteraan Di Desa Pesisir

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton (75%). Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 47 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5,5 juta ton/tahun. Sementara itu, pada 2009 total produksi budidaya laut baru mencapai 2,5 juta ton (5,3%), dan total produksi budidaya tambak sebesar 1,5 juta ton (27%). Artinya, potensi pengembangan usaha perikanan, khususnya untuk budidaya laut dan tambak, masih terbuka lebar.  Dari total produksi perikanan sebesar 9,75 juta ton, hanya sekitar 1,25 juta ton yang diekspor, dan sisanya (8,5 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Perlu dicatat, bahwa sekitar 65% kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dipenuhi dari ikan, seafood, dan beragam produk perikanan (BPS, 2009).

Pertahanan Perbatasan, Saatnya Mengembangkan Ekonomi Perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan; 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total. Desa-desa perbatasan di bangun lewat Dana Transfer Desa, program yang tiada duanya di Dunia dan dinilai berhasil membuat desa “menggeliat” membangun dirinya sendiri. Jokowi juga mengeluarkan program peremajaan KEBUN RAKYAT mulai dari kebun Sawit, berikutnya kebun Karet, Kebun Sahang Dll Suatu strategi yang dipercaya akan mampu menjadikan Perbatasan Halaman Depan Bangsa. Tapi seperti apa Pemda perbatasan dalam menyikapinya?

Membangun Dan Menjaga Marwah Perbatasan

Secara sederhana sebenarnya Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mempersenjatai negaranya sendiri. Indonesia telah memulai industri pertahanannya sejak tahun 1958. Hanya saja para pimpinan kitalah yang kurang menghargai kemampuan bangsanya sendiri. Lihatlah negara India, dan perhatikan pula China, kemampuan dua bangsa itu tidak ada yang istimewa, tetapi mereka mampu membangun negaranya dengan cara mereka sendiri. Kemudian lihat kita di Indonesia, semua kita punya, tetapi Negaranya sibuk dengan semua urusan yang bukan menjadi urusan demi kejayaan bangsanya, masih disibukkan dengan urusan demi golongan dan urusan demi partai. Dalam kondisi seperti itulah kita menjaga Marwah Perbatasan kita.

BumDes Jaya, Kalau Punya Produk Unggulan

BumDes memang perlu punya produk unggulan. Minimal kalau hal itu kita kaitkan dengan keberhasilan yang dicapai oleh Desa-desa di Jepang maupun di Thailand. Apa yang dikembangkan di Jepang sebagai produk unggulan tiap Desa? (One Village One Product) ataupun kemudian di contoh oleh Thailand menjadi One Tambon (kecamatan) One Product (OTOP) di Thailand sebanarnya adalah sebuah program yang tumbuh dari warga untuk bisa mengangkat derajat mereka serta Desa mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Idenya adalah bagaimana mereka mengidentifikasi keunggulan yang ada di Desa nya kemudian mereka diskusikan dan pilih keunggulan mana yang akan mereka kembangkan. Keunggulan tersebut bercirikan, bahwa ahlinya (maestronya) masih ada di desanya dan keunggulan itu masih bisa mereka temukan meski dalam skala yang sangat kecil. Karena itu di Jepang upaya ini selalu berkolaborasi dengan maestro berikut padepokannya. Padepokan inilah kelak yang mencari kolaborasi dengan K/L maupun swasta, sehingga produk keunggulan mereka itu memang menjadi “sangat unggul dan unik”.

Strategi Jokowi Membangun Desa Dari Pinggiran atau Perbatasan

Tetapi sepertinya semua itu kini sudah pasti akan berbeda, dan ini tidak lepas dari Strategi Pembangunan Desa Jokowi. Terutama setelah munculnya politik pembangunan desa[2] yang ditandai oleh kelahiran UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera menyergap menjadi kesadaran dan harapan baru atas kejumudan kemajuan desa. Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya daftar proyek yang dikerjakan di desa, tetapi dipestakan atas kedaulatan desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri. Di masa silam, desa dan warganya menonton dengan khidmat deru pembangunan dari pagar rumah sambil berharap proyek itu tak menjadi onggokan monumen karena tidak bersenyawa dengan kebutuhan warga.

BumDes Bakal Jadi Simbol Kesejahteraan Desa

Banyak BumDes yang hanya sekedar punya nama dan badan hokum, tetapi belum berbuat apa-apa. “BUMDes ada juga yang baru mulai, tetapi ada pula yang sudah sukses. Persoalan utamanya umumnya di keterbatasan SUMBER DAYA MANUSIA. Harus diakui dari 74.910 desa yang ada di Indonesia, memang tidak banyak yang mempunyai sumber daya manusia yang baik,” tambah Eko Putro. Untuk itu Pemerintah menyodorkan solusi dengan membentuk perseroan terbatas (PT) mitra yang sahamnya dimiliki BUMDes. Menurut Eko Putro, PT mitra nantinya akan dikelola Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai holding dan secara manajerial dibantu empat bank BUMN. “Diharapkan dalam enam bulan sampai satu tahun, masyarakat desa bisa magang lalu bisa mengelola BUMDes mereka sendiri,” kata Eko Putro.

Perbatasan, Sinapad Simantipal Apakah Juga Bakal Hilang atau Lepas

Kini giliran Simantipal. Secara fakta saat ini wilayah muara Sungai Sumantipal, masuk Kecamatan Lumbis Ogong – Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Di area yang di klaim oleh Malaysia ini terdapat lima desa yang berada di sekitar muara Sungai Sumantipal yakni Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Lima desa ini berbatasan langsung dengan dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia Timur, dan secara fakta juga memperlihatkan bahwa untuk urusan ekonomi masyarakat di desa-desa perbatasan itu pada umumnya sangat tergantung dengan suplai barang lewat jaringan perdagangan dari Malaysia.

Membangun Desa Perbatasan, Pola Sinergi Dana Desa Dengan TMMD

Tetapi kini dengan adanya UU Desa, serta realiasi Dana Transfer Desa boleh dikatakan sekarang pemerintahan Desa punya power sendiri untuk menggerakkan pembangunan di desanya. Terlebih lagi, di desa juga sudah ada petugas atau Lembaga pendamping desa yang bisa memberikan saran dan masukan tentang bagaimana pembangunan di laksanakan di wilayahnya. Kita percaya para pengdamping desa di tingkat Kabupaten- Kecamatan sudah bisa melihat sector mana yang perlu di bangun oleh masing-masing desa di suatu kawasan atau wilayah. Dengan demikian pembanguna desa bisa saling sinergi dan saling membuka peluang bagi desa tetangganya. Dalam hal seperti ini, jelas sangat baik kalau potensi Desa, TTMD bisa lebih dioptimalkan lagi agar desa bisa berkembang sesuai harapan warganya dan jadi fondasi yang baik bagi pembangunan Indonesia sendiri.

Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia

Kebijakan pemekaran wilayah selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1999-2009), telah menghasilkan 205 daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010). Salah satu proses di dalam pembentukan DOB adalah proses boundary making untuk menetapkan dan penegasan batas daerah yang dibentuk, sehingga proses boundary making batas daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Pembentukan DOB sebagai akibat pemekaran berarti menambah jumlah segmen batas daerah.