Perbatasan,  Nilai Strategis Dan Peran Kaltara Membangun Halaman Depan Bangsa

Oleh Harmen Batubara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut Sulasewi di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut. Meskipun hal itu wewenang pemerintah Pusat, tetapi selayaknya Kaltara mempunyai ahli yang menguasai permasalahan Batas tersebut baik secara teknis maupun secara hokum. Dengan demikian Kaltara akan dapat memposisikan dengan baik terkait berbagai isu perbatasan.

Baca Juga : Perlunya Penyelesaian Garis Perbatasan

Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus yang mampu mengakomodasi pertahanan wilayahnya sendiri. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan  pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina). Kaltara harus dari awal mendesain lapangan terbangnya mulai dari Tarakan, Nunukan, Malinau, Tanjung Selor bisa didarati oleh pesawat tempur dengan panjang Run Way minimal 2500 meter. Kalau Amerika cukup punya satu “Pearl Harbour” maka Indonesia minimal ada dua, yakni di Natuna dan Tarakan.

Mulai Membangun Infrastruktur dan SDM

Kalau anda pernah ke Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, maka inilah gambarannya. Tanjung Selor tadinya adalah sebuah kecamatan dan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. luasnya 1.277 km persegi, dengan penduduk 37.539 orang. Kepadatan penduduknya 30 jiwa per km persegi. Di Tanjung Selor, hanya ada satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jumlah minimarket tidak lebih dari 4-5 buah. Tidak ada gedung bioskop, mal, hotel berbintang, maupun tempat hiburan keluarga.

Jalanan pun cukup lengang. Bahkan, hanya terdapat empat persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas. Untuk bandara, Tanjung Selor memiliki Bandar Udara Tanjung Harapan, bandara kecil yang selama ini baru diisi rutenya oleh satu maskapai dengan pesawat kecil. Selama ini warga jika hendak merasakan hiburan, setidaknya mal, atau berbelanja, warga pergi ke Tarakan dengan menggunakan speedboat. Alternatif lain ialah ke ibu kota Kabupaten Berau, yakni Tanjung Redeb, dengan menempuh jalur darat sejauh 125 km. Kini ia sudah resmi jadi Ibu Kota Provinsi Kaltara.

 Tapi kalau anda bertemu dengan Gubernurnya, maka kesannya bisa beda. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie[1] di awal pemerintahahnya mengatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pihaknya. Hal itu telah dia lakukan sejak  dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltara.

Menurutnya  anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan sekaligus peningkatan Jalan Long Midang, Long Bawan hingga Long Pasia. Kemudian  pembangunan jalan perbatasan Long Layu, Pa Upan, Long Rungan juga sebesar Rp 35 miliar. Pembangunan jalan perbatasan Long Rungan, Long Padi, Binuang, Malinau juga sebesar Rp 35 miliar. Sedangkan pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Long Nawang, Data Dian, Long Pujungan, Malinau menggunakan nilai anggaran yang sama.

Baca Juga : Buruknya Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Untuk pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Sungai Barang, Sungai Boh alokasi anggaran yang disediakan juga sebesar Rp 35 miliar. Untuk jalan Perbatasan Long Nawang, Batas Negara (Tapak Mega), dialokasikan sebesar Rp 3 miliar yang diserap dari APBD Kaltara. Gubernur juga  mengungkapkan, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk kegiatan pembangunan jalan dari Kabupaten Malinau hingga ke Long Bawan. Alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan.”Mudah-mudahan dalam tiga tahun kedepan, hasilnya sudah terlihat. Tahun ini saja sudah terlihat hasilnya, kita sudah bisa mengendarai mobil dari Malinau, Binuang, Long Bawan,” urainya. Menurutnya, “Jika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka hal itu akan dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan,” begitu pungkasnya.

Kalau kita melihat ke MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), kita dapat mengidentifikasi proyek proyek MP3EI yang ada di Kalimantan Timur  meliputi: 1. Pembangunan Express Way Samarinda – Balikpapan; 2. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy; 3. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m; 4. Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau; 6. Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau; 7. Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep – Maloy; 8. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek; 9. Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta – Maloy; 10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong; 11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang; 12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku; 13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan; 14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy; 15. Pelabuhan Tanah Grogot; 16. Kanpel Nunukan; 17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu; 18. Pembangunan Pembangkit Listrik; 19. Bandara Balikpapan; 20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan; dan 21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km. Menurut hemat kita pembangunan Infrastruktur akan sangat baik bila tetap dikembangkan bersama antara Kaltim dan Kaltara.

Pendidikan di Kaltara

Masalah pendidikan adalah persoalan SDM warga perbatasan, dan hal itu harapan kita menjadi salah satu perioritas yang menjadi perhatian Kaltara. Kita tahu setiap tahunnya, banyak anak-anak yang ada di perbatasan tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan ekonomi orang tua mereka dan juga karena sarana dan prasarana untuk pendidikan itu masih sangat terbatas. Harapan kita sesungguhnya Kaltara melakukan sesuatu yang sifatnya proaktif dalam hal pembangunan sarana penunjang pendidikan ini, khususnya pembangunan asrama bagi para siswa di tiap masing-masing kecamatan perbatasan, dan juga di Kabupaten. Dengan catatan asrama itu difungsikan mulai dari tibgkat SD, SMP,SMA dan sederajat dalam artian mereka diberikan jatah makan dan minum serta uang saku gratis. Termasuk juga pendirian asrama-asrama mahasiswa di dekat kampus-kampus terbaik di Kalimantan dan Indonesia. Menurut kita kalau Kaltara hanya melihat pendidikan ini sama seperti provinsi lainnya maka jelas Kaltara kurang peka dengan pembangunan SDM nya dan hal ini jelas akan mendatangkan kerugian tidak terhingga bagi peningkatan marwah perbatasan.

Baca Juga : Jadikan Sebatik Ikon Kota Perbatasan

Hal yang juga bisa dimintakan untuk mendapat perhatian dari Kaltara adalah pendidikan anak-anak para TKI yang ada di sekitar Tawau dan Kota Kinabalu. Kita tahu, menurut data catatan KJRI Kota Kinabalu, jumlah WNI yang berada di Sabah per 09 Februari 2012 sejumlah 401.773 orang, dengan komposisi TKI dan keluarganya 305.584 orang, Tenaga Profesional (guru, pilot, dosen dan dokter) 165 orang dan sejumlah 96.024 orang adalah masyarakat keturunan pemegang paspor RI. Dari sejumlah WNI tersebut di atas, sebanyak 53.768 orang adalah anak-anak. Dipercaya masih banyak lagi anak-anak Indonesia yang lahir tanpa akta lahir, apalagi paspor. Jadi jumlah diatas bisa berlipat menjadi 150% – 200%. Pendidikan anak-anak TKI itu sangat memelas, diatas kertas maka dari sisi pendidikan generasi mereka ini jelas lebih rendah mutu SDM nya disbanding orang tua mereka.

Pemerintah Indonesia pada 2006 mulai mengambil langkah untuk menangani nasib pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Sabah dengan membuat MOU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui NGO Borneo Child Aid – Humana Child Aid Society Sabah. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang,sisanya 46.000 lagi dapat pendidikan apa?. Sejak tahun 2007, Indonesia mengirimkan 109 guru. Pemerintah Sabah mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI. Sebagai propinsi di Perbatasan, kita berharap Kaltara bisa mengambil peran yang positip untuk ikut serta memecahkan permasalahan pendidikan para anak-anak TKI ini. Kalau hal ini belum juga terpikirkan oleh Kaltara, tentu sangat di sayangkan sekali.

[1] http://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltara-fokus-pembangunan-jalan-perbatasan.html

 

Perbatasan, Masalah Batas Laut Indonesia-Malaysia Sengaja Dibuat Rumit

Oleh harmen batubara

Dari seluruh batas wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya.  Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup  semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer.

Di bagian barat, daerah ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh[1]  di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan di Pulau Sebatik di Laut Sulawesi. Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas 5 % atau berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

Baca Juga : Masalah Blok Ambalat Belajarlah dari Sipadan Ligitan

Perundingan Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen dilaksanakan setelah keluarnya UNCLOS I tahun 1958. Perundingan Indonesia-Malaysia untuk dua batas itu dilaksanakan sejak tahun 1969 hingga 1972. Adapun ketetapan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, baru dikeluarkan pada UNCLOS III tahun 1982. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia mencapai total 1.200 mil atau 2.222 kilometer. ”Zona sepanjang ini belum ada yang disepakati.  Zona itu meliputi garis sepanjang 300 mil laut di Selat Malaka, 800 mil laut di Laut China Selatan, dan sekitar 100 mil laut di Laut Sulawesi.

”Di antara perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut yang sering menimbulkan konflik ada di Selat Malaka. Karena Malaysia menarik garis masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan Indonesia hingga sejauh 9 mil”

Juga Baca : Perlu langkah dan Program nyata Penyelesaian Batas Bersama

Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Berdasarkan UU No 4 Prp tentang Parairan tahun 1960, Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut, menjadi laut wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka.

Pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari 24 mil laut.

Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958.

MoU RI dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jarak dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas jelas merugikan pihak Indonesia, karena median line yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia.

Secara Teknis Penegasan Batas Itu Mudah

Secara teknis sebenarnya penegasan batas, baik itu batas laut ataupun batas darat sesungguhnya tergolong sangat mudah. Tetapi entah kenapa, selalu saja masalah penyelesaian batas kedua negara selalu bertele-tele dan melelahkan. Kadang-kadang dalam “gurauan nakal” sering disampaikan; kalau perbatasannya sudah selesai kapan lagi bisa berunding ria? Main golf dan melihat lihat negara tetangga. Karena memang sesuai kesepakatan, setiap tahun perundingannya mesti gonta-ganti lokasi. Kalau tahun ini di Indonesia, maka tahun depannya nanti dilaksanakan di Malaysia. Kotanya tinggal pilih dan disepakati bersama. Namun sebenarnya, yang paling mendasar itu; kedua negara tidak mempunyai komitmen yang jelas. Tidak ada batas waktu dan programnya hanya dibuat “seenaknya” bersama.

Baca Juga : Apakah Memang Kita Tidak Becus Mengurus Perbatasan Negara Kita

Hasilnya? Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE-nya. Penentuan ZEE ini sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan masing-masing negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas laut dengan Indonesia. Hal ini tidak benar, karena batas laut kedua negara harus ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral.

Berdasarkan kajian Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, batas laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka seharusnya berada di median line antara garis pangkal kedua negara yang letaknya jauh di sebelah utara atau timur laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82, sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jarak dan Pulau Perak sebagai base line yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut. Jika ditinjau dari segi geografis, daerah yang memungkinkan rawan sengketa perbatasan dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan adalah di bagian selatan Laut Andaman atau di bagian utara Selat Malaka.

[1] Pada tanggal 23 Mei 2008 International Court of Justice ( ICJ) telah memutuskan kasus sengketa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, dengan rincian sebagai berikut : Bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh adalah milik Republik Singapura. Bahwa kedaulatan atas Middle Rocks adalah milik Malaysia.

Bahwa kedaulatan atas South Ledge “belongs to the State in the territorial waters of which it is located” Komplikasi garis batas menjadi semakin bertambah karena terdapat LTE South Ledge. “Pemilik” laut territorial di kawasan South Ledge berarti memiliki kedaulatan atas LTE tersebut. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah “hanya” menyebutkan overlapping territorial waters Malaysia dan Singapura, namun perairan tersebut juga terletak dalam jarak 12 mil laut dari baselines Indonesia. Secara  yuridis  ketiga negara memiliki  peluang  yang sama untuk “memiliki” South Ledge, dan keputusannya akan tergantung konfigurasi garis batas berdasarkan perundingan.

  • iphone
  • Booking.com
x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...