Semangat Membangun Wilayah Perbatasan, Nawa Cita membangun Dari Pinggiran

Oleh Harmen Batubara

Pada tahun 1993 an, suatu masa dahulu Tim Topografi AD mendapat tugas untuk memetakan seluruh wilayah perbatasan dengan cara Fotogrametri dan teknologi GPS. Topografi AD bisa melaksanakan pemetaan secara mandiri sejak tahun 1991 dimulai dari pemetaan pulau Simeuleu dan sekitarnya, kemudian 1992 ke kepulauan Natuna, dan seterusnya ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Teknologi pemetaan waktu itu masih mensyaratkan adanya Titik-titik Ground Control pada setiap blok pemotretan. Untuk daerah Malinau dan sekitarnya Tim harus memasang sebanyak 70 titik ground control. Hutan perbatasan itu sungguh lebat dan masih asli. Jadi Tim Topografi harus menurunkan prajuritnya secara Raffeling di tengah hutan dengan rata-rata ketinggian pohon 50-70 meter. Tim Aju, itu terdiri dari dua orang lengkap dengan sinso dan bahan bakarnya, tugas Tim Aju hanyalah membuka hutan untuk buat Helipad dan pasang Tanda (marking) berbentuk salib terbuat dari bahan plastik panjang 20 meter dan lebar 1.5 meter. Selanjutnya diikuti oleh Tim Ukur GPS, pasang Tugu dll.
Saat itu Malinau masih sangat sederhana, masih berwujut kecamatan sebagai bagian dari Kabupaten Bulungan. Tim dengan cepat bisa menyatu dengan warga setempat dan terjalin kerja sama yang baik. Dalam hati sungguh tidak terbayang akan kapan waktunya wilayah perbatasan yang begitu luas bisa dibangun dengan baik oleh pemerintah. Kehawatiran itu bukan apa-apa, karena dalam gambar besarnya wilayah perbatasan itu adalah urusan pemerintah pusat dan Pemda sendiri prioritasnya adalah untuk membangun wilayah dengan jumlah penduduk yang sudah banyak, dan itu umumnya ada di wilayah perkotaan. Sementara itu di Pusat sendiri, yang menangani wilayah perbatasan justeru sangat banyak, ada lebih dari 25 Kementerian/Lembaga (K/L) yang berebutan anggaran terkait porsi pembangunan wilayah perbatasan. Tetapi terus terang tidak ada yang bersifat sebagai koordinatornya. Masing-masing bergerak sesuai dengan UU atau peraturan yang jadi pijakannya masing-masing. Begitu juga dengan anggarannya, kesannya ya tergantung pendekatannya masing-masing; ada K/L yang punya banyak dana terkait perbatasan, tetapi tidak punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Umumnya mereka memang tidak punya personil terkait; sementara sektor sewasta tidak tertarik, karena beratnya kondisi medan di wilayah perbatasan.

kayan hulu
Tulisan singkat ini semoga bisa memperlihatkan betapa lemahnya kekompakan para pelaku pembangunan perbatasan itu, dan sesungguhnya apa yang bisa mereka lakukan jadi tidak bermakna sama sekali. Misalnya Topografi AD sendiri, secara teknis Direktorat ini mempunyai SDM terkait perpetaan nasional yang track rekordnya sudah jelas sejak dari zaman penjajahan Belanda. Karena berada di jajaran TNI, jelas dia tidak punya anggaran terkait perpetaan kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas. Maka yang terjadi adalah Tim Topografi ini seolah hanya jadi “sewaan” saja oleh K/L yang punya anggaran tetapi tidak punya kemampuan teknik untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah hal inilah yang melatar belakngi kenapa penetapan dan penegasan perbatasan itu ditangani secara adhoc, semacam kepanitiaan. Artinya sehabis dari tugas-tugas lapangan maka praktis yang mengurusi perihal batas kedaulatan di perbatasan itu ya sebenarnya sudah tidak ada. Kalaupun itu masih jalan, hal itu semata-mata karena hubungan baik saja antara Pimpinan Topografi dengan K/L yang sersangkutan. Karena personilnya sudah kembali ke tugas pokoknya masing-masing. Nah dalam perjalanannya, dan kian menyadari posisi masing-masing maka perlakuan terhadap pekerjaan penegasan dan pemetaan perbatasan itu kian jauh dari memadai. Sehingga tidak berlebihan kalau disebutkan, pada saat perundingan yang ikut berunding itu justeru adalah para pejabat yang punya dana, tetapi secara teknis mereka sama sekali tidak memahami tugas pokoknya. Sementara personil Topografi yang memang secara teknis tahu persoalan dan masalahnya justeru sering malah tidak bisa diikutkan. Anda bisa bayangkan akan seperti apa jadinya nasib penegasan perbatasan negara itu. Hal yang sama berlaku juga pada sisi pembangunan fisiknya, dana itu tercecer dimana-mana karena memang tidak ada yang jadi koordinatornya. Ke 25 K/L itu setiap tahunnya seolah tidak punya terget dan tidak punya Grand Design. Tentang hal itu saya lalu menuliskan buku “ Wilayah perbatasan, tertinggal dan diterlantarkan”.

Semangat Nawa Cita, Membangun dari Pinggiran

Sebagai seorang pemerhati perbatasan, saya juga tadinya sama sekali tidak punya ide bagaimana pemerintah harus membangun wilayah perbatasan ini agar bisa lebih fokus dan ada manfaatnya. Sebab memang sudah tidak bisa lagi kalau ditangani secara biasa, atau dengan pendekatan normatif semata. Tetapi untunglah pemerintah yang sekarang datang dengan sangat praktis, semangatnya juga sederhana membangun perbatasan lebih baik dari negara tetangga. Pemerintah sama sekali tidak lagi melihat kepada ke 25 K/L yang selama ini jadi pengemban tugas pembangunan perbatasan. Tanpa retorika pemerintah lalu bertekat membuka jalan paralel sepanjang perbatasan. Suatu gagasan yang sudah lama jadi impian, tetapi tidak ada yang tahu cara mendapatkan solusinya.

Kini pemerintah malah hanya mempercayakannya kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat beserta jajaran TNI terkait. Saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia tuntas 2018. Jalan pararel perbatasan merupakan penghubung Kalimantan Barat – Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, yang sejajar garis batas dengan Malaysia. Jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur. Kemudian tersambung dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai- Long Nawang-Long Pujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 km, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel tersebut. Total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Merdeka di Perbatasan Pemerintah Mengirimkan Mendagrinya

Ada yang beda dalam perayaan HUTRI ke 70 di Long Nawang tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut hadir. Menurut Kepala Adat Besar Apau Kayan Ibau Ala, kehadiran Tjahjo menjadi daya tarik tersendiri bagi warga perbatasan. Tjahjo adalah menteri pertama yang pernah hadir di Long Nawang. Kehadirannya, menurut Ibau Ala, menumbuhkan harapan masyarakat Apau Kayan akan perubahan wajah wilayah perbatasan. Juga, perubahan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Tanah Air seperti yang selama ini mereka impikan. Sedikit banyak mereka telah mendengarkan bahwa kini pemerintah telah membangun jalan paralel perbatasan.
Mereka juga mendengar apa yang dikatakan Bupati Malinau Yansen Tipa Padan bahwa, sejak tiga tahun terakhir, Kayan Hulu tidak lagi terisolasi hingga pasokan bahan pokok dan barang lainnya bisa masuk ke daerah itu. Tahun ini, lanjut Yansen, ada anggaran Rp 229 miliar untuk mempercepat pembangunan di 109 desa di Malinau. Dengan dana tersebut, setiap desa mendapat Rp 1,6 miliar-Rp 3 miliar. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, Long Nawang, ibu kota Kecamatan Kayan Hulu, telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN). Artinya, seluruh program nasional dan program daerah harus gotong royong diarahkan untuk membangun kawasan PKSN di Long Nawang. Prioritas pembangunan di Long Nawang adalah membangun ruas jalan Long Nawang-perbatasan Malaysia, Long Nawang-Lasan Tuyan di Kalimantan Barat, lintas Kalimantan poros utara, dan pengembangan Bandara Long Nawang. Saat ini, kondisi jalan di daerah itu umumnya masih pasir dan batu.
Menjadi tidak mengherankan jika setiap kali Tjahjo mengutarakan program pemerintah untuk perbatasan, khususnya wilayah adat Apau Kayan, selalu disambut tepuk tangan yang bergemuruh. Saat menjadi instruktur upacara, Tjahjo mengungkapkan rencana pemerintah membangun jalan, mengembangkan bandara, serta mengembangkan perekonomian. “Situasi di perbatasan penuh dengan keprihatinan. Itulah yang mendorong saya ingin memperingati hari kemerdekaan bersama masyarakat perbatasan, tidak di Istana Merdeka, untuk memberi semangat kepada mereka,” ujar Tjahjo. Memang semuanya masih serba harapan, tetapi langkah sudah diayunkan. Kita percaya, wilayah perbatasan akan segera berubah. Berubah sesuai dengan keinginan perubahan itu sendiri. Perubahan untuk memberi makna dalam membangun serambi depan negeri.

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...