Cart

Blog

Peran Tol Laut Dalam Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Sebagai Negara kepulauan Indonesia di tuntut untuk memapu membangun transportasi Laut yang handal dan efisien. Yang bisa mengembangkan perekonomian di wilayah kepulauan terluar serta perbatasan. Bagaimana konsep transportasi Tol Laut mampu mewujudkan jasa pelayaran dan pelabuhan sebagai salah satu penggerak ekonomi perbatasan dan kewilayahan ke depan sangat tergantung pada cetak biru dan perluasan kebijakan tol laut untuk jangka waktu lebih panjang.

Kita gembira saat ini operator-operator pelabuhan di Indonesia didorong dan sudah mulai menerapkan pelayaran langsung dari Indonesia ke negara tujuan ekspor

Waktunya Kini Merealisasikan DOB di Wilayah Perbatasan

Warga perbatasan jelas masih sangat mengharapkan agar bapak Jokowi tetap meneruskan pembangunan Perbatasan. Hal ini terlihat jelas dengan perolehan suara Jokowi-Amin pada Pemilu 2019. Tiga provinsi perbatasan yakni KalTara, KalTeng dan KalTim memberikan kemenangan kepada Jokowi-Amin. Terus terang jalan parallel perbatasan adalah terobosan Jokowi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kini jalan itu tengah dikerjakan dan akan membuka berbagai isolasi perbatasan yang selama ini menjadi tidak terjangkau sama sekali. Sebagai pengamat perbatasan, saya sangat yakin bahwa pengembangunan wilayah di kawasan ini akan bisa dengan cepat berkembang kalau sarana transportasi darat bisa menghubungkan Kaltara-Kalteng-Kaltim dan selanjutnya dengan Malaysia serta Brunai Darussalam.

Tol Laut Pastikan Produk Indonesia Unggul di Perbatasan

Kini sudah jadi nyata Tol laut merupakan pelayaran langsung dari daerah produsen ke konsumen di daerah tertinggal terisolasi, terdepan dan perbatasan (3TP) sehingga distribusi barang tercukupi dan harga dapat seimbang dengan harga di Jawa. Tol laut menjadi sarana angkutan bagi produksi dari daerah untuk dipasarkan di Jawa sehingga menumbuhkan perekonomian daerah. Tol laut terbukti efektif dalam menurunkan disparitas harga, terlebih dengan dibangunnya Depo Maritim dan Grai Maritim atau Rumah logistik di daerah tujuan tol laut. Harga Depo dan Grai Maritim sudah jadi harga acuan harga pengusaha di daerah tujuan tol laut. Hingga saat ini penurunan harga secara umum dari harga bahan pokok secara umum turun 20 persen hingga 30 persen

Pusat Kajian Separatisme Dibutuhkan atau Masihkah Relevan ?

Setiap kali kita membicara perbatasan, khususnya di Papua maka pikiran kita akan selalu teringat OPM? OPM dalam terminologi hukum RI adalah separatism dan wajib hukumnya untuk di punahkan. Tapi ternyata itu tidak mudah. Dalam hal Saparatisme Kiky Syahnakri mantan Wakasad, mengatakan sesuai pengalaman sendiri dan beberapa negara lain menunjukkan bahwa gerakan separatis tidak pernah berdiri sendiri; selalu ada link antara kaum separatis dan gerakan klandestin lokal, nasional, ataupun internasional. Benar bahwa keadilan politik dan ekonomi yang dirasakan daerah, terutama sebagai warisan sistem yang berlaku pada masa lalu, adalah (salah satu) penyebab separatisme.

Toko Perbatasan, Membuka Peluang Bisnis di Perbatasan

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, wilayah perbatasan adalah daerah kumuh, terisolasi, para petugas perbatasan hanya ada namanya saja tetapi secara fisik, para petugasnya umumnya tetap berada di Kabupaten. Yang kita temukan di perbatasan hanyalah plang-plang nama Kementerian/Lembaga, tetapi sama sekali tidak ada kehidupan pelayanan di sana. Tetapi gambaran seperti itu sudah berlalu. Pemerintah Jokowi-JK bertekat membuka isolasi perbatasan dengan visi : membuka jalan raya parallel perbatasan, membangun kembali serta memfungsikan kembali 11 PLBN dengan berbagai sarana penunjang perekonomian, memastikan route Tol Laut bisa melintasi perbatasan agar semua produk Indonesia dari Pusat – pusat Bisnis Indonesia bisa sampai di daerah perbatasan dengan biaya terjangkau. Semua itu untuk memastikan produk-produk Indonesia bisa unggul di perbatasa

Kogabwilhan Tri Matra Dan Pertahanan di Perbatasan

Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan.
Kini satuan TNI Terintegrasi telah hadir di Natuna, Kepulauan Riau, dan telah diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Komando Tri Matra yang menggabungkan satuan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan.

Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbudaya Papua

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.

Sengketa Perbatasan  Sengketa Yang Abadi

Menyelesaikan masalah konflik perbatasan sebenarnya tidaklah susah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau kedua Negara itu memang tidak punya niat untuk membangun kerja sama yang lebih besar. Tidak punya keinginan untuk bersama-sama membangun kebersamaan di perbatasan, maka bisa dipastikan upaya untuk menemukan solusi perselisihan batas hanyalah sebuah pekerjaan yang sia-saia.Kalau persoalannya di serahkan pada Pengadilan Internasional, maka penyelesaiannya menjadi sangat mahal dengan kenyataan bisa tidak mendapatkan apa-apa. Pengalaman seperti itu kita punya dalam hal sengketa batas atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena itu janganlah berusaha menyelesaikan masalah perbatasan kalau kedua Negara tidak punya niat tulus bagi menjalin persahabatan yang lebih baik.

Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Daerah

Jumlah perselisihan Batas antar Daerah di Indonesia saat ini ada sebanyak 977 segmen, dengan rincian 162 segmen batas antar Provinsi dan 815 segmen batas antar Kabupaten/Kota. Alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri telah dapat menyelesaikan sebanyak 453 segmen (78 segmen batas antar Provinsi dan 375 segmen batas antar Kabupaten/Kota dan yang ditetapkan dengan Permendagri mencapai 364. Selain itu, sebanyak 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Jalan  Trans Jokowi Papua Jaya Pura Wamena dan PLBN Skow

Jalan Trans-Papua ruas Jayapura-Wamena berjarak 585 kilometer. Ruas ini sangat strategis karena menghubungkan wilayah pesisir dengan pegunungan di Papua. Ruas tersebut melewati sejumlah daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Yalimo, dan Jayawijaya. Wamena adalah ibu kota Jayawijaya di kawasan Pegunungan Tengah. Jadi kalau banyak orang menyebut bahwa Trans Papua itu sudah lama di bangun memang benar adanya. Tetapi tidak kunjung selesai-selesai, seperti berbagai proyek pada era itu lebih banyak yang mangkrak. Kemudian barulah pada pemerintahan Jokowi-JK polanya berbeda. Jokowi-Jk kalau membangun dilakukan secara tuntas dan dapat berpungsi dengan baik.

Jalan Paralel Perbatasan, Peluang BerBisnis Jadi Menarik

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, wilayah perbatasan adalah daerah kumuh, terisolasi, para petugas perbatasan hanya ada namanya saja tetapi secara fisik mereka berada di Kabupaten. Yang kita temukan di perbatasan hanyalah plang-plang nama Kementerian/Lembaga, tetapi sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Tetapi gambaran seperti itu sudah berlalu. Pemerintah Jokowi-JK bertekat membuka isolasi perbatasan dengan visi : membuka jalan raya parallel perbatasan, membangun kembali serta memfungsikan kembali 9 PLBN dengan berbagai sarana penunjang perekonomian, memastikan route Tol Laut bisa melintasi perbatasan agar semua produk Indonesia dari Pusat –pusat Bisnis Indonesia bisa sampai di daerah perbatasan dengan biaya terjangkau. Listrik dan Telekomunikasi tersedia dan masih banyak lagi upaya pemerintah untuk memastikan produk-produk Indonesia bisa unggul di perbatasan.

Menghadirkan Kesejahteraan Di Desa Pesisir

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton (75%). Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 47 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5,5 juta ton/tahun. Sementara itu, pada 2009 total produksi budidaya laut baru mencapai 2,5 juta ton (5,3%), dan total produksi budidaya tambak sebesar 1,5 juta ton (27%). Artinya, potensi pengembangan usaha perikanan, khususnya untuk budidaya laut dan tambak, masih terbuka lebar.  Dari total produksi perikanan sebesar 9,75 juta ton, hanya sekitar 1,25 juta ton yang diekspor, dan sisanya (8,5 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Perlu dicatat, bahwa sekitar 65% kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dipenuhi dari ikan, seafood, dan beragam produk perikanan (BPS, 2009).