Konflik Perbatasan RI-Timor Leste,  Hingga Lebaran Kudapun Nggak Bakalan Selesai?

Oleh harmen batubara

Bahwa masih ada permasalahan Batas antara Indonesia-Timor Leste itu sudah kita ketahui. Persoalan utamanya sebenarnya adalah perbedaan kedua negara dalam mencari penyelesaian ketidak sepakatan terkait perselisihan batas tersebut. Pihak Indonesia menginginkan agar pembahasan tentang masalah batas darat yang masih jadi sengketa itu diselesaikan dengan berpedoman Traktat antara Belanda dan Portugal Tahun 1904, serta melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat; sementara pihak Timor Leste hanya mau mengakui Traktat antara Belanda-Portugal 1904 tanpa melibatkan Tokoh adat dan Tokoh masyarakat.

Berbagai upaya diplomasi dalam memperkuat hubungan kedua negara telah dilakukan dengan berbagai cara, dan hasilnya memang sangat menggembirakan. Kedua negara kini mempunyai hubungan yang sangat baik dan berjalan dengan sangat harmonis, tetapi soal batas ya tetap saja belum ada titik temu. Hal seperti itulah sebenarnya yang terjadi selama ini. Di pihak Timor Leste, praktis program penegasan batasnya “terhenti sementara”, mereka praktis hanya mau menangani hal-hal yang sudah jelas, misalnya program pembuatan Tugu yang sudah jelas batasnya. Hal yang sama juga dilakukan pihak Indonesia. Pihak Indonesia disamping membuat Tugu di titik-titik yang sudah disepakati, juga melakukan pemetaan di wilayah tersebut. Tapi masyarakat kita, yang melihatnya tentu tidak bisa membedakannya. Dalam penglihatan mereka, masalah perbatasan kok terus saja di kerja samakan. Tetapi sama sekali tidak memecahkan persoalan “sengketa batas” itu sendiri. Pikiran mereka juga, bisa bermacam-macam.

Tahun 2015 dan juga Agustus 2016 saya berkesempatan mengunjungi wilayah perbatasan tersebut. Dari beberapa kali pertemuan dan berdiskusi secara informal dengan tokoh-tokoh terkait perbatasan, maka persoalan yang terkait dua area bermasalah yakni pada “unresolved area” (Manusasi-Bijael Sunan) dan “unsurveyed area” ( Bikome Nilulat ada 4 lokasi dan Naibenu 1 lokasi), memang belum ada perubahan atau perkembangan baru. Malah untuk wilayah “unresolved area” terkesan malah mengendor. Mengendor dalam artian, sebagai daerah “unresolved area” daerah itu statusnya masih harus “steril” dalam artian tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa di wilayah tersebut. Tapi warga melihat orang-orang Timor Leste terus saja melakukan “kegiatan pembangunan” di daerah seteril tersebut. Ternyata terlihat pula dari pihak pengamanan perbatasan (Pam Tas TNI dan UPF), pihak pam tas UPF Timor Leste “tidak bersedia” melakukan patroli bersama di area tersebut. Mereka mau patroli bersama asal tidak terkait garis perbatasan.

Di Proyekkan Kementerian/Lembaga Terkait?

Saya lalu ingat Robby Manoh, tokoh adat yang juga adalah Raja Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), malah seolah menuduh persoalan batas negara di Desa Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste sengaja diproyekkan oleh pihak Kementerian terkait. Hal itu disampaikan Robby Manoh kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan rapat fasilitasi tokoh adat di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang digelar di aula susteran Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (8/9/2016). Menurut Robby, pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri terkait masalah batas ini sudah dilakukan RATUSAN KALI, namun sampai sekarang belum selesai selesai juga.

“Pertemuan seperti ini sudah berulangkali digelar dan saya ini masuk ke TIM PUSAT sejak tahun 2002 tentang masalah perbatasan tapi sampai hari ini tetap saja tidak ada hasil. Dokumennya sudah kita kasih sejak tahun 2002 di Cibinong, tiap kali pihak dari pusat datang selalu ambil data,” kata Robby[1].“Saya pikir masalah ini diproyekkan, karena kalau masalah perbatasan ini cepat selesai, tentu mereka tidak akan dapat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) datang ke sini tiap hari. Kita ada pernyataan sebentar dan kita akan laporkan langsung kepada Presiden sehingga bisa pecat orang ini yakni mulai dari Dirjen hingga turun ke bawah,”sambungnya.

Baca Juga :Perbatasan RI-Timor Leste Di Prokkan Kementerian/Lemabaga?

Robby menilai, peran negara dalam menyelesaikan persoalan batas ini tidak jelas, karena buktinya sampai hari ini pertemuan membahas hal yang sama masih selalu mengenai data-data itu.“Sampai hari ini apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat?. Orang sudah jelas-jelas masuk ke wilayah kita, tapi masih terus rapat seperti ini. Sudah ratusan kali kita rapat seperti ini tapi hasilnya tidak pernah kita dapatkan,”ujarnya.Ia pun berharap, inti dari pertemuan ini sebenarnya warga di perbatasan menanyakan penyelesaikan persoalan ini sudah sampai di mana bukan hanya membicarakan data.“Sudah 14 tahun tetapi tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat sudah sejauh mana pemerintah republik ini mengurus perbatasan,”kata Robby. Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 65 Kepala keluarga (KK) asal Negara Timor Leste nekat membangun rumah di wilayah yang disengketakan dengan Indonesia.

Mereka membangun rumah di Naktuka yang merupakan perbatasan antara Distrik Oekusi, Timor Leste dengan Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Hal itu membuat warga Indonesia yang bermukim di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, menjadi resah dan menginginkan agar pemerintah kedua negara segera menyelesaikan persoalan itu.

Kurang Terbuka dan Lemahnya Sosialisasi

Yang sering terjadi, hasil “Tim Perunding” batas itu seolah tidak atau kurang disosialisasikan. Pada kenyataannya, setiap tahun boleh dikatakan Tim Perunding Batas kedua negara belum menemukan Solusi. Itu artinya belum ada kesepatakan terkait batas. Hasil rapatnya tahun itu ya seperti itu. Kedua negara belum menemukan kesepakatan baru.  Tetapi apa yang terjadi?.  Idealnya hasil kesepakatan itu, di sosialisasikan. Bahwa belum ada kesepakatan baru. Tidak jadi persoalan, tetapi hasilnya disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.

Pada saat pertemuan itu, sebenarnya semua pihak terwakili.  Idealnya pada saat pertemuan itu, kedua perwakilan TNI dan UPF juga punya kesepakatan, dalam artian kedua belah pihak, baik TNI maupun UPF, akan menjaga posisi “status quo” wilayah sengketa dan melarang warganya masing-masing untuk melakukan sesuatu kegiatan di daerah tersebut. Kemudian mereka diwajibkan untuk melakukan “patrol Bersama” untuk memastikan posisi status quo itu di tegakkan. Kenapa hal ini kita kemukakan? Karena rumusan teknis perbatasan itu nyaris tidak berbunyi apa-apa. Yang jadi kesulitan adalah mereka yang ada di lapangan. Karena sering terjadi “kesulitan” untuk melakukan koordinasi kembali dari awal antara aparat TNI dan UPF di lapangan, khususnya untuk melakukan patroli bersama. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan “hasil kesepakatan Tim Teknis Perunding Batas”, masih banyak yang perlu di elaborasi. Lain halnya kalau, kedua pihak TNI dan UPF memang punya kesepakatan yang sama terkait hasil perundingan teknis perbatasan. Mereka tinggal melaksanakan kesepakatan di lapangan. Hal seperti inilah selama ini yang tidak pernah di elaborasi. Tim perunding itu sepertinya, hanya konsern dengan “batas” itu saja.

Saya sebenarnya sudah melihat pola ini sejak lama, tetapi Tim Perunding itu juga sepertinya tidak mau berbuat di luar pola yang sudah ada. Mereka terlalu asik dan sibuk dengan hal-hal teknis dan kurang peka dengan kepentingan praktis di lapangan. Secara sederhana aparat ke amanan kita di lapangan membutuhkan “hasil yang perlu diaksi” di lapangan. Mereka membutuhkan kesepakatan antara TNI dan UPF yang berbunyi selama pemerintah RI-Timor Leste belum menemukan kata sepakat tentang batas di daerah tertentu bla..bla…. Maka warga kedua belah pihak tidak diperbolahkan melakukan kegiatan apapun di wilayah tersebut. TNI dan UPF wajib melakukan patroli bersama untuk memastikan tidak ada kegiatan yang dilakukan warga di wilayah tersebut. Keputusan seperti ini tidak ada di dalam perundingan. Mereka sepertinya menganggap hal-hal seperti itu, hanya persoalan di dalam Timnya masing-masing. Nyatanya, yang terjadi di Timor Leste itu ya seperti ini. Pihak Pas Tas TNI tidak bisa meyakinkan Tim Pam Tas UPF untuk melakukan patrol bersama. Sementara wilayah yang dinyatakan “harus steril atau status quo” malah dikerjakan oleh warga Timor Leste.

Boleh Juga di Baca : Perbatasan RI-Timor Leste Masih Seperti Yang Dulu?

Kalau klausul seperti ini dihasilkan oleh Tim Perunding Batas, di setiap mereka melakukan perundingan, maka dipastikan hasilnya akan berbeda. Sayangnya, hasil perundingan itu sendiri biasanya malah dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas dan “seolah” jadi RAHASIA NEGARA dan meyimpannyapun hanya di Kenemterian tertentu. Menurut saya hal seperti inilah yang jadi “biang masalahnya”. Sudah persoalannya tidak tersosialisasikan dengan baik dan lagi pula hasilnya itu malah di “umpetin” jadi rahasia negara. Pejabat jadi enggan untuk mengatakannya. Jangankan warga “biasa”, para anggota Tim Penegasan itu sendiri, malah tidak pernah melihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu hanya ada pada eselon pimpinan. Padahal pimpinannya itu “adhoc”, tahun depan pimpinannya sudah berganti lagi. Maka bisa dibayangkan seperti apa sosialisasinya.

Dalam berbagai diskusi selama kunjungan saya bulan Agustus 2016, ke wilayah tersebut hal senada dengan masalah seperti itulah yang diutarakan oleh para pelaksana di lapangan. Salah satunya yang saya amati termasuk dalam hal mengajak para pihak (TNI-UPF) untuk melakukan patroli bersama. Karena secara emosional memang terasa ada sesuatu yang tidak enak dengan perasaan warga khususnya warga Indonesia di daerah itu. Di lain pihak warga Timor Leste sepertinya dengan bebas melakukan kegiatan di daerah “status quo” tersebut tanpa ada larangan dari pihak UPF, sementara warga kita di larang oleh TNI untuk masuk ke lokasi.

Ketua BNPP Kafemenanu (Fransiskus Ilis) dengan nada pasti mengatakan apapun yang terjadi, ya mereka akan tetap berpihak dengan warga Indonesia. Dia sangat merasakan adanya ketidak jelasan antara “kebijakan Penegasan Batas” antara Pusat dan Daerah. Pihak Timor Leste jelas tindakannya. Kalau masih ada masalah, ya tidak ada kegiatan tegas batas lainnya. Berbeda dengan Indonesia, sudah jelas ada masalah di “Unresolved” dan “Unsurveyed” area, tetapi pihak K/L tetap saja punya kegiatan pemasangan Patok, pemetaan batas, dll. Warga dibuat bingung;  sering terlihat kegiatan itu hanya kegiatan sepihak (Indonesia) saja; ada masalah kok, tetapi proyek jalan terus. Saya bisa memahami perasaan warga. Di satu sisi mereka menghadapi masalah, tetapi di lain pihak K/L tetap saja datang ke perbatasan dengan berbagai proyek. TNI juga ada di sana dan hadir di tengah-tengah mereka, tetapi hanya untuk melarang mereka beraktifitas di wilayah tersebut. Dan pihak Pam Tas nya Timor Leste atau UPF tidak mau melakukan Patroli bersama di area tersebut.  Bisa dimaklumi jika mereka melihat Pemerintah Pusat seolah tidak pernah memikirkan masalah mereka. Masa dalam kondisi seperti itu, pihakKementerian Lembaga masih saja memikirkan proyek. Proyek itu untuk kemasalahatan siapa? Ya sampai lebaran Tahun Kudapun, nampaknya persoalan batas anggak akan selesai-selesai.

[1] http://regional.kompas.com/read/2016/09/08/17342561/raja.amfoang.sebut.ada.yang.memproyekkan.soal.batas.ri-timor.leste

  • iphone
  • Lazada Indonesia
x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...