Wilayah Perbatasan, Memperkuat Semangat Regionalisme

oleh harmen batubara

Presiden SBY saat memberikan pidato kunci pada Asia Security Summit ke-11, di Singapura, Jumat (1/6/2012), Yudhoyono menyebut regionalisme berkaitan dengan rasa memiliki terhadap sebuah kawasan dan keinginan untuk bekerja sama. Ia menyebut ASEAN sebagai salah satu contoh regionalisme yang menciptakan peluang strategis dan akhirnya mengubah relasi geopolitik di Asia Tenggara. ”Negara-negara harus melihat identitas regional mereka sebagai pelengkap bagi identitas nasional mereka,” ujar Presiden waktu itu.
Asia Security Summit dihadiri para pejabat pertahanan negara-negara Asia Pasifik dan akademisi bidang pertahanan. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga hadir dalam acara itu. Asia Security Summit diadakan oleh International Institute for Strategic Studies. Selain regionalisme, Yudhoyono melihat keseimbangan dinamis menjadi dasar bagi terbangunnya kawasan Asia Pasifik yang damai. Keseimbangan dinamis tercipta jika relasi di antara kekuatan-kekuatan besar kawasan tetap damai dan kooperatif. Karena itu, Yudhoyono melihat China dan Amerika Serikat, dua kekuatan utama di Asia Pasifik, harus terus didorong untuk selalu memiliki hubungan yang konstruktif.

Masyarakat Asean 2015

ASEAN sebagai organisasi regional yang berusia 45 tahun telah mengalami proses integrasi regional secara berkelanjutan. Dasar hukumnya telah bergeser dari sekadar Deklarasi Bangkok yang hanya dokumen politik menjadi Piagam ASEAN sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat. Peningkatan proses integrasi regional dengan sendirinya memberi beban tambahan pada sistem diplomasi ASEAN sebagai akibat dari munculnya transaksi baru secara regional. Padahal, infrastruktur dan ASEAN regional governance belum berkembang setara dengan tambahan beban yang ada. Konsekuensinya, muncul kekecewaan antarpihak yang mengarah pada konflik terbuka. Oleh sebab itu, munculnya beban tambahan perlu diimbangi dengan semakin berkembangnya Komunitas ASEAN.
Terbentuknya Komunitas ASEAN bukanlah proses politik semata, melainkan proses sosial. Karena itu, kehadiran Komunitas ASEAN tidak bisa hanya digerakkan oleh suatu deklarasi, resolusi, atau piagam yang prosesnya top down. Menarik pelajaran dari lahirnya Komunitas Eropa, ikatan Komunitas Eropa justru bergerak dari bawah ke atas atau bottom up. Awal proses adalah dibentuknya European Steel Union karena khawatir terhadap ancaman persaingan dengan industri baja di AS. Jadi, proses pembentukan komunitas berasal dari interaksi sosial.
Perasaan kekitaan ASEAN akan cepat tumbuh subur jika disemai dalam iklim kenyamanan dan kesetaraan. Sebaliknya, hal itu akan mudah goyah apabila kondisi kemitraan di antara partner tidak setara atau asimetris. Ketidaksetaraan di bidang kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi, kesiapan militer, dan pertumbuhan infrastruktur mudah menimbulkan kegundahan dan rasa curiga. Bisa muncul pertanyaan, apakah kebersamaan ini hanya akan menguntungkan pihak yang lebih maju dan merugikan pihak yang lebih terbelakang? Kesepakatan yang dibuat ASEAN, khususnya di bidang ekonomi, dapat ditafsirkan hanya pembenaran atas eksploitasi pihak yang lemah oleh pelaku ekonomi yang kuat.
Bagaimana mengatasi tantangan agar perasaan kekitaan berkembang ke ketahanan regional? Karl Deutsch (1953) mengatakan bahwa rakyat mulai melekat dengan komunitas yang lebih besar karena kebiasaan berkomunikasi satu sama lain dan tersedianya kemudahan untuk berkomunikasi. Menurut Karl Deutsch, ini merupakan faktor utama proses nation building ataupun integrasi regional. Ia menegaskan, proses pembentukan komunitas akan lebih ditentukan oleh adanya arus komunikasi dua arah antara elite dan massa serta komunikasi di antara sesama nonelite. Ini lebih berpengaruh daripada kesamaan ras, bahasa, atau berkembangnya perasaan nasionalisme yang meluas. Konteks semacam inilah yang mendorong terbentuknya harapan baru mengenai perubahan keadaan regional secara damai.(Makarim Wibisono, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation; Pendapat Pribadi, kompas 4 April 2011)

Konflik Perbatasan di Kawasan

Menurut Sandy Nur Ikfal Raharjo Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI Oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo(Kompas,2Agustus 2011) Asean mempunyai konflik yang tidak bisa dianggap kecil, setidaknya ada dua sengketa yang harus jadi prioritas untuk diselesaikan. Pertama, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja, yang telah memakan korban sipil dan memaksa lebih dari 85.000 orang mengungsi, terburuk sejak ketegangan mulai muncul pada Juli 2008. Upaya ASEAN kemudian mendapatkan angin segar ketika Mahkamah Internasional memutuskan agar Thailand-Kamboja menarik semua pasukannya dan mengizinkan tim pemantau ASEAN memasuki zona demiliterisasi. Jika ASEAN bisa memanfaatkan momentum ini, diharapkan insiden bersenjata tidak akan terjadi lagi.
Sengketa kedua yang juga meresahkan adalah tumpang tindih klaim wilayah antara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, China, dan Taiwan di Laut China Selatan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Laut China Selatan diperebutkan. Pertama, posisinya yang strategis sebagai jalur laut internasional yang dilalui 50 persen total perdagangan dunia. Kedua, perkiraan cadangan minyak dan gas terbesar keempat di dunia. Dalam menyelesaikan sengketa multiaktor ini, Indonesia dan ASEAN sudah melakukan workshop informal tahunan sejak 1990 dan menghasilkan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) tahun 2002, dilengkapi garis acuan DoC Juli 2011 yang memperkuat solusi kerja sama antarnegara untuk melakukan kegiatan bersama di Laut China Selatan.
Dalam dua kasus di atas, upaya ASEAN sebagai organisasi tunggal dalam menghadapi tantangan sengketa bisa dikatakan belum efektif. Pada kasus Thailand- Kamboja, kebuntuan negosiasi pengiriman tim pemantau yang ditunjuk ASEAN justru diselesaikan dengan perintah langsung dari Mahkamah Internasional. Pada kasus Laut China Selatan, workshop informal bukan diprakarsai ASEAN, melainkan oleh Indonesia sebagai bagian dari politik luar negerinya meskipun pada akhirnya masuk agenda pertemuan ASEAN.
Dari dua kasus ini terlihat bahwa ASEAN masih memiliki kelemahan untuk membuat negara-negara anggota mematuhi mekanisme ASEAN. Untuk menutupinya, ASEAN perlu didorong untuk mendapat dukungan dari pihak luar, misalnya dukungan Dewan Keamanan PBB dalam gencatan senjata Thailand-Kamboja pada Februari 2011 dan bantuan Mahkamah Internasional pada Juli 2011. Dukungan pihak luar yang lebih kuat ini perlu dijadikan sebagai bagian strategi ASEAN yang efektip pada saat Asean belum memiliki kekuatan formal untuk memaksa.

Konektivitas Asean Perkuat Semangat Kekitaan

Mengikuti integrasi kawasan ekonomi di Eropa, ASEAN juga ingin melakukannya dengan menghubungkan negara-negara ASEAN. Ini dilakukan dengan membangun jaringan transportasi yang terintegrasi. Hal itu akan ditunjang dengan kebijakan yang memungkinkan arus masuk keluar barang dan manusia secara bebas antarnegara ASEAN. Konektivitas ASEAN adalah jembatan untuk mewujudkan komunitas ASEAN 2015. Rencana induk Konektivitas ASEAN telah diluncurkan akhir pekan lalu di Ho Chi Minh City, Vietnam. Rencana Induk tersebut berisi strategi membangun konektivitas fisik, institusional, dan orang per orang.
Konektivitas kelembagaan, antara lain, adalah perjanjian liberalisasi perdagangan dan investasi, ASEAN Single Window, integrasi cukai, Mutual Recognition Arrangements, perjanjian transportasi regional, dan program peningkatan kapasitas. Adapun konektivitas orang ke orang meliputi pendidikan, budaya, dan pariwisata. Untuk sementara, ada 15 proyek prioritas yang dieksekusi mulai tahun 2011 dan diharapkan selesai sebelum tahun 2015. Proyek-proyek tersebut adalah proyek yang telah dikaji kelayakannya juga anggarannya. Lima belas proyek tersebut terbagi dalam enam proyek fisik, lima proyek kelembagaan, dan empat proyek terkait konektivitas orang ke orang.
Rencana induk juga memuat sejumlah proyek yang tengah dipelajari kelayakannya dan usulan proyek yang baru. Termasuk dalam proyek-proyek ini, antara lain, adalah pengintegrasian 47 pelabuhan di ASEAN, rencana open sky untuk bandara di ASEAN, perluasan jalur KA Kunming, China-Singapura-Surabaya, Indonesia. Dengan jalur transportasi yang saling terhubung, didukung bea masuk barang dan manusia secara bebas antarnegara ASEAN, laju perpindahan barang dan bisnis akan kian cair. Konektivitas ASEAN juga akan menghubungkan sentra-sentra keuangan di ASEAN dan kawasan-kawasan lainnya secara global.
Di angkutan laut, misalnya, dengan terintegrasinya 47 pelabuhan di kawasan ASEAN, (14 di antaranya di Indonesia), kapal dari Vietnam tak perlu lagi mengurus izin untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Kondisi ini jelas akan menciptakan persaingan yang ketat antar-perusahaan perkapalan dan galangan. Siapa yang bisa memberikan harga dan pelayanan terbaik, dia yang akan memenangi persaingan. Artinya, eksportir atau importir dalam negeri tidak akan segan-segan untuk memilih jasa pelayaran asing jika harga dan pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan pelayaran domestik.
Begitu pula dengan industri penerbangan. Dengan pemberlakuan open sky pada bandara di negara-negara ASEAN, maskapai penerbangan di kawasan ASEAN akan bebas beroperasi di bandara di seluruh ASEAN. Jika seluruh bandara di Indonesia diberlakukan open sky, maskapai penerbangan asing, seperti Malaysia dan Singapura, bisa saja masuk ke pelosok Indonesia. Jika maskapai domestik tidak mampu bersaing dengan maskapai asing, kita hanya akan menjadi penonton untuk selanjutnya mati.
Negara maju, seperti Singapura, bahkan Jepang dan China, yang tidak termasuk ASEAN, sangat mengharapkan terwujudnya Konektivitas ASEAN. Singapura dan Jepang getol mendorong hal ini. Singapura sebagai sentra finansial di Asia Tenggara, bahkan dunia, akan sangat diuntungkan dengan integrasi ini. Dengan kapasitas dan modal besar, Singapura akan memanfaatkan ASEAN untuk menjadi pasar produk dan jasanya.
Mau tidak mau siap atau tidak siap dengan adanya Konektivitas ASEAN, Indonesia sudah tidak punya pilihan lain kecuali meningkatkan daya saing. Paralel dengan pembangunan proyek-proyek Konektivitas ASEAN, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja keras dan bahu-membahu meningkatkan kapasitas dan daya saing agar kelak tidak hanya jadi penonton. Kalau kita berkaca pada kondisi pelabuhan kita di Merak-Bakahuni yang belum mampu mengatasi masalah konektivitas Sumatera-Jawa? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan wilayah perbatasan kita ke kancah pembangunan nasional?

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...