Blog

Merealisir Harapan Melihat Kunjungan ke Tiga Jokowi ke Kaltara Perbatasan

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi baru pertama kali menginjakkan kaki di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Juga sebaliknya, 227 tahun berdiri, Tanjung Selor pun baru kali ini dikunjungi seorang Presiden RI. Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi tiba di bandara Tanjung Harapan tanggal 6 Oktober 2017, pukul 10.40 siang. Bisa diduga warga Tanjung Selor dan sekitarnya memberi sambutan luar biasa kepada Presiden Joko Widodo. Sepanjang ruas jalan Ulin di bandara Tanjung Harapan hingga Jalan Sengkawit dan area kantor Bupati Bulungan warga berjejer di trotoar-trotoar jalan. Murid dan pelajar pun demikian. sekitar 600an murid sekolah dasar berpakaian adat lokal Kalimantan Utara yakni adat Bulungan, Tidung, Dayak serta adat Nusantara lainnya sudah menyambut. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih berukuran mini

Pengembangan Bisnis Wisata & Perikanan Di Wilayah Perbatasan Selat Wetar

Idenya sebenarnya adalah bagaimana membuat produk-probuk Indonesia unggul di wilayah perbatasan dengan jalan mengoptimalkan jaringan transportasi darat, laut dan udara sehingga harga produk Indonesia jadi primadona di wilayah perbatasan. Jadi primadona baik karena harganya yang murah dan dapat bersaing dengan produk negara tetangga juga karena kualitasnya jauh labih baik. Upaya kea rah itulah sebenarnya yang pelu dikembangkan oleh BNPP bersama Pemda terkait serta Pemda dari negara tetangga. Sayangnya kita belum melihat upaya yang seperti itu dilakukan oleh para pemangku kebijakan khususnya oleh BNPP.

Toko Perbatasan, Menjadikan Produk Indonesia Unggul Di Perbatasan

Pemerintah provinsi Kaltara selama ini terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Toko perbatasan yang rencananya tersebar di tujuh titik di wilayah perbatasan negara di Kaltara, diproyeksikan menjadi model dalam pembangunan kawasan perdagangan di perbatasan Indonesia. Konsep TOKO INDONESIA yang digagas adalah, terintegrasinya wilayah perbatasan dalam satu kawasan terpadu, mulai dari sektor ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antar negara yang berbatasan

NawaCita, Mewujutkan Kemakmuran Di Perbatasan

Miskinnya wilayah perbatasan sesungguhnya bukanlah semata karena lokasi geografisnya yang jauh dari Ibu Kota. Tetapi sejatinya, penyebab kemiskinan dan kemakmuran suatu negara bukan terletak di sana. Bukan karena kondisi tanahnya, bukan karena lokasi geografinya, melainkan pada pelembagaan ekonomi politik yang diciptakan. Pelembagaan ekonomi dan politik inklusif menjadi tantangan bagaimana interaksi kekuatan ekonomi, politik, dan pilihan kebijakan bersinergi membawa perubahan dan inovasi progresif sesuai harapan. Kajian terkait hal itu sudah lama ada dan juga belum menemukan jawaban yang pas. Sebuah negara menjadi miskin bukan lantaran kondisi geografi, bukan karena apa-apa, melainkan karena para pemimpinnya yang tak tahu kebijakan apa yang tepat untuk memberdayakan warga dan wilayahnya. Kemakmuran dan kemiskinan ditentukan insentif kebijakan yang mendukung kemakmuran

Ekonomi Perbatasan, Ditengah Persaingan Ekonomi ASEAN

Dalam usia 50 tahun, Seperti apa sih maknanya di wilayah perbatasan? Terus terang di wilayah ini keberadaan ASEAN sepertinya masih merupakan sebuah konsep yang diharapkan akan bisa lebih baik Masyarakat Eropa ( Uni Eropa,UE). Meskipun memiliki keunikan dan keberagaman, yang tidak dimiliki oleh Eropa Barat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) yang berbeda. Di tengah semangat menguatnya Brexit, tetapi buat masyarakat di negara-negara Eropa Barat, UE jelas dirasakan eksistensi dan manfaatnya. Di negara-negara UE, ketika memasuki suatu distrik, termasuk yang di pelosok, akan ditemui berbagai symbol tanda hadirnya kebebasan pergerakan bagi warga UE, termasuk untuk bekerja, juga dimudahkan dengan adanya mekanisme satu visa. Semua itu tentu masih jauh dari yang bisa dicapai oleh ASEAN.

Laut Natuna Utara Diplomasi Peta Dengan Deklarasi Sepihak

Pada tahun 2017, tepatnya 14 Juli 2017 Indonesia resmi mempublikasikan Peta NKRI baru dengan mengganti Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Tongkok jelas tidak bisa terima.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menekankan bahwa dalam waktu lama, serta sesuai dengan penamaan standar internasional, istilah Nanhai atau Laut China Selatan telah diterima komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Perubahan nama sebagaimana Anda sebutkan itu tidak masuk akal dan tidak kondusif bagi upaya standardisasi internasional penamaan sejumlah tempat,” kata Shuang sembari berharap negara-negara yang berada di wilayah Laut China Selatan untuk bekerja sama dengan Beijing.

Perbatasan Dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia Masa ke Masa

Oleh Harmen Batubara Pembangunan perbatasan barulah mendapatkan momentumnya setelah pemerintahan Jokowi-JK  sebelumnya pembangunan perbatasan boleh dikatakan dilakukan seingatnya saja. Apalagi […]

Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangganya

Dari seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya. Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen. Di bagian barat, batas ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di timur Singapura. Di perairan Kalimantan dan Laut Sulawesi batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk dan Blok Ambalat

Menjadikan Produk Indonesia Primadona di Perbatasan

Perdagangan antar negara di perbatasan, umumnya berjalan dengan baik meski berjalan dalam batas-batas tertentu dan terkesan kurang di respon oleh para pihak secara memadai. Kalau di Entikong banyak warga Indonesia berbelanja di Tebedu, ke Tokoserba yang ada di desa berjarak satu km dari perbatasan itu. Sebaliknya tidak ada Toko sekelas itu yang terdapat di sebelah Indonesia. Yang ada hanyalah sekedar kios-kios biasa yang menjual produk-produk Malaysia dengan harga yang juga tergolong kurang menarik. Hal yang sebaliknya terjadi di Skow di perbatasan antara RI-PNG. Di sebelah PNG tidak ada Toko-toko, tetapi di sebelah Indonesia ada pasar Skow yang menjual berbagai produk Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hal yang sama terjadi juga di perbatasan RI-Timor Leste.

Pemberontak Marawi dan Penyusupan di Perbatasan

Presiden Rodrigo Duterte mengajak kelompok pemberontak Moro untuk bergabung dengan pasukan pemerintah melawan militan ISIS dan para simpatisannya dalam pertempuran melawan militan terafiliasi ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina. Duterte mengatakan akan memperlakukan gerilyawan komunis dan separatis sama seperti tentara pemerintah jika mereka mau bergabung bertempur melawan kelompok ISIS yang melakukan perlawanan belakangan ini.

Waktunya Merealisasikan DOB di Wilayah Perbatasan

DOB Di Sepanjang Perbatasan & DOB Kabudaya
Pemerintah mungkin bisa mewujutkan pembangunan fisik dari segi infrastruktur, tetapi untuk secara langsung menggerakkan perekonomian rakyatnya hanya bisa dilakukan oleh Pemda setempat. Dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur, demokratis, profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara nyata Nawa Cita telah membuka isolasi di perbatasan

Memberdayakan Kemampuan Warga dan  Ekonomi Perbatasan

Harapan Kemendes PDTT adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa (BUMDES) bisa terealisasi. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 baru sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dan, dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.