Membangun Perbatasan dan Mencintai Ujung Negeri

oleh Harmen Batubara

Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksana kan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan. Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri tersebut, diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional.

Sebenarnya upaya sudah cukup banyak yang dilakukan pemerintah, khususnya yang menyangkut UU dan Kebijakan terkait pembangunan perbatasan. Hanya saja mereka yang mengawakinya memang kurang punya kemampuan. Saat ini sudah ada BNPP yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan? Badan ini memang punya otoritas milik pemerintah Pusat dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan atau pulau strategis yang dipercaya dapat menjadi motor atau lokomotive pengembangan ekonomi di wilayah sekitarnya. Badan seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya membangun perbatasan jadi beranda depan kedaulatan bangsa tapi sayangnya karena berada ditangani oleh tenaga SDM seadanya maka Badan ini seperti lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa.

Dengan adanya BNPP maka salah satu yang diharapkan darinya adalah mewujudkan perbatasan menjadi sebuah lokomotive ekonomi regional atau Asean yang berpusat di Perbatasan; pembangunan seperti ini sekaligus jadi role model bagaimana wilayah perbatasan di kembangkan dan sekaligus tantangan kepada BNPP. Hanya saja dapatkah BNPP berperan sesuai dengan Visi dan Misinya? Kenapa BNPP? Karena BNPP adalah otoritas pengelola perbatasan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perbatasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.
Harus terus digelorakan semangat untuk mendorong perlunya suatu Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan; diharapkan dapat mendorong untuk lebih menekankan perlunya pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada, atau mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih dulu berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Secara logika kalau ada SDA serta ditunjang oleh tersedianya infrastruktur yang baik, maka para investor akan datang dan mengembangkan bisnisnya di perbatasan. Jadi kata kuncinya, koordinasi yang baik, dukungan infrastruktur yang perima dan adanya regulasi yang pro investasi serta pelayanan yang taransparan.

Menuntaskan Penyelesaian Tegas Batas

Untuk mengoptimalkan penyelsaian penegasan batas diperlukan berbagai upaya, berikut beberapa pilihan : Pemetaan Wilayah Perbatasan. Kalau negara menghendaki untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa, maka sesungguhnya hal pertama yang perlu dilakukan untuk menunjang itu adalah dengan memetakan wilayah perbatasan dengan cara sistematis, mulai dari skala 1: 50.000 ; skala 1 : 25.000 ; skala 1 : 10.000. hingga skala 1 : 5000. Keberadaan peta-peta ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang ) wilayah perbatasan (berwawasan kesejahteraan dan pertahanan/keamanan) sampai dengan Tata Ruang secara detail. Dengan adanya peta-peta dasar tersebut, barulah para pihak dapat melihat prosfek pengembangan wilayah maupun kawasan perbatasan sesuai dengan kemampuan imajinasinya dalam bingkai dan semangat menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa.

Mengingat kawasan perbatasan adalah halaman depan bangsa dan juga punya nilai strategis bagi kepentingan keamanan nasional, maka hal mendesak tentunya adalah perlu tersedianya peta wilayah perbatasan dalam skala 1: 50.000, 1 : 25.000, 1: 10.000. sampai dengan 1 : 5.000. Demikian pula semestinya dengan wilayah perbatasan laut di PPKT. Mungkin saja berbagai instansi telah pernah melakukan pemetaan di wilayah perbatasan seperti itu. Tetapi sampai sekarang, hasilnya masih jauh dari harapan. Karena itu sangatlah strategis maknanya kalau kedua negara di wilayah perbatasan tersebut melakukan pemetaan bersama. Untuk perbatasan RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL kerjasama untuk memetakan wilayah sepanjang perbatasan sebenarnya sudah pernah dilakukan, tetapi terbatas pada skala 1 : 50.000. dan itupun sampai sekarang belum juga selesai.

Selama ini Datum yang dipakai pada penegasan perbatasan antar kedua negara di perbatasan RI-Malaysia dilakukan dengan memakai Datum Timbalai ( Datum Malaysia). Sementara untuk RI-PNG, Datumnya adalah Datum Geoid sesuai dengan pengukuran Astronomi Geodesi. Untuk perbatasan RI-RDTL masalahnya berbeda, sebab semua wilayah RDTL telah selesai di petakan, dan khusus perbatasannya sudah dipetakan dalam skala 1 : 25.000. ketika negara tersebut masih menjadi salah satu provinsi dari Indonesia. Sehingga penegasan batas kedua negara dilakukan pada peta tersebut dan ditambah dengan Citra Satelit Ikonos. Hal seperti itulah yang menyebabkan kenapa program pembuatan Datum bersama atau CBDRF(Common Border Datum Reference Frame) dan pemetaan wilayah perbatasan bersama RI-Malaysia dan RI-PNG dilakukan, hanya saja pembuatan dan pendefenisian datum baru di perbatasan nantinya tidak akan mengubah posisi perbatasan yang sudah ada. Karena Batas-batas itu sudah diwakili oleh Tugu-tugu Batas sesuai kesepakatan bersama.

Penyelesaian OBP dan Mengoptimalkan Peran JWG

OBP adalah singkatan dari Outstanding Boundaries Problems, yakni permasalahan yang timbul karena kegiatan penegasan batas kedua negara (RI-Malaysia) yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahun 2001, setelah pekerjaan fisik penegasan batas selesai ternyata masih terdapat sepuluh masalah lagi yang kedua negara belum sepakat, ke sepuluh masalah ini disebut OBP. Indonesia-Malaysia telah membentuk Pokja atau Tim JWG-OBP Indonesia-Malaysia dan Indonesia sendiri sudah membentuk JWG ( Joint Working Group) yang terdiri dari instansi ; Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan & staf terkait; Kemlu, Kemdagri, Bakosurtanal, Janhidrosal, Dittopad, Mabes TNI, BIN, BAIS, Dissurpotrud, Lapan,BPN, Kehutanan dll. Secara bergantian para stake holder melaksanakan rapat-rapat lanjutan tentang penyiapan segala sesuatunya tentang program kerja Tim OBP, rapat-rapat tersebut telah berjalan dan telah mempunyai beberapa sasaran seperti :a. Terbentuknya Tim OBP yang solid, yang mewakili para stake holder, Perguruan Tinggi, dan nara sumber atau para pakar terkait yang mampu melihat permasalahan batas dari semua aspek, khususnya dari aspek teknis, hukum dan kelaziman Internasional.
b. Adanya Strategi dan Taktis yang dijadikan sebagai kerangka acuan kerja, sehingga kerja Tim dapat optimal dan mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan amanat UU dan Kedaulatan NKRI.
c. Terwujudnya suatu Program Kerja Tim-JWG OBP yang komprehensip dan menyeluruh serta di dukung oleh anggaran yang memadai.
d. Progja haruslah meliputi Kajian ilmiah yang obyektif, menyeluruh, dan mendetail baik secara teknis dan hukum yang ditunjang oleh data yang akurat, baik data asli dari lapangan pada saat pengukuran dilakukan, maupun hasil khusus dari peninjauan lapangan serta dari data-data sekunder lainnya.
e. Adapun Program Kerja Tim-OBP Indonesia adalah sebagai berikut;
1) Memberikan masukan tambahan untuk menyempurnakan TOR JWG yang sudah ada.
2) Pengkajian Traktat Belanda-Inggris tahun 1891-1915 dan 1928, yang jadi dasar hukum penegasan batas RI-Malaysia.
3) Visualisasi Traktat diatas peta, yang datanya diambilkan dari data penegasan batas Ri-Malaysia, data citra satelit, Landsat, Ikonos, Quick Bird, dll., Sehingga akan terlihat dengan jelas (tiga dimensi) bagaimana ”makna” traktat di sepanjang perbatasan antara RI-Malaysia di pulau Kalimantan. Diharapkan nantinya dengan melihat peta itu saja, orang akan mengetahui dimana posisi batas yang sesungguhnya.
4) Hal yang sama di lakukan pada tiap-tiap OBP, dengan demikian akan terlihat dengan jelas secara visual tiga dimensi dimana batas yang sesungguhnya, diatas peta dan kenapa persoalannya muncul.
5) Pembuatan Position paper dan up-datingnya bagi Tim Indonesia

Perkuat Pertahanan Perbatasan

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots berbeda di wilayah perbatasan. Kodam secara fakta belum punya kemampuan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.

Untuk kepentingan pertahanan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan; khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU–II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.
Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi jangalah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.

x

Dapatkan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan Down Load...