Pembangunan Perbatasan Presiden Jokowi Blusukan di Pulau Sebatik

Oleh harmen batubara

Sebagai pemerhati perbatasan ada hal yang disampaikan bapa presiden sebagai arah Kebijakan yang pas untuk membangun perbatasan. Selama ini para pemerhati sudah sepakat bahwa salah satu kehebatan Jokowi adalah “Kemampuannya memutuskan suatu arah kebijakan yang pas setelah selesai melakukan blusukan di suatu wilayah” dan itulah yang terjadi di pulau Sebatik. “Menurut presiden kelemahan pembangunan perbatasan selama ini, disebabkan penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian. Anggarannya ada berapa? Rp16 triliun. Ini ndak fokus,” ujarnya saat berada di Bandara Juwata, Tarakan, Kaltara, Selasa (16/12) sesaat akan kembali lagi ke Jakarta. Menurutnya hanya diperlukan dua atau tiga kementerian saja yang mengurus wilayah perbatasan. “Harusnya fokus saja dimungkin dua atau tiga kementerian, fokus urusin itu. (Pembangunan) fisiknya juga, masyarakatnya juga, ekonomi juga. Rp16 triliun itu bukan angka sedikit,” tegasnya waktu itu.
Dalam analisa secara umum, selama ini yang dianggap jadi kendala pembangunan perbatasan adalah tidak adanya sinergitas antara instansi yang menangani perbatasan (27 Kementerian/Lembaga), yang pada intinya bersumber pada lemahnya koordinasi; yang pada dasarnya mencerminkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang mengawaki permasalahan ini. Meskipun sudah ada BNPP dan besarnya dinamika yang tumbuh dalam pengelolaan pemerintahan di negara kita; serta adanya semangat untuk mentrasfer berbagai kewenangan yang ada dipemerintahan pusat ke dearah, dan meski sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang telah memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih besar kepada daerah.. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya jajaran Kementerian/Lembaga dari para stake holder penanganan batas tetap pada persoalan intinya; masih tetap pola lama. Tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa hanya diperlukan dua atau tiga kementerian untuk menangani perbatasan. Menurut saya, itu terapi mujarab terhadap kondisi riel yang ada.

Lebih detail Seskab Andi Widjajanto mengatakan ; “Secara fasilitas infrastruktur di perbatasan akan dibangun, karena di situlah martabat bangsa. Ini komitmen Pak Jokowi,” Hal itu disampaikan Andi kepada wartawan di sela blusukan Jokowi ke Kampung Perikanan, Tarakan, Kaltara, Selasa (16/12) pagi. “Jangan sampai infrastruktur di perbatasan ketinggalan jauh dari negara sebelah. Jangan jalannya lebih buruk serta rumah sakit enggak ada,” imbuh Andi. Dia menyatakan, masyarakat perbatasan harus merasa bangga menjadi bagian dari NKRI. “Pendekatan pembangunan lebih kepada infrastruktur sehingga kesejahteraan rakyat meningkat yang akhirnya membuat rakyat bangga tinggal di perbatasan. Enggak seperti sekarang, rakyat minder, karena di (negara) sebelah segala sesuatunya lebih baik,” ucapnya.

Langkah Yang Jelas

Menurut Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bersama Pemprov Kaltara untuk memaparkan secara terperinci rencana kegiatan pembangunan di Kalimantan Utara.”Beliau langsung meminta Pak Andrinof dan kepada saya minggu depan secepatnya untuk bertemu memaparkan lebih 12 rencana pembangunan di Kaltara ini,” kata Irianto, melalui siaran pers tertulis Humas Prov Kaltara di Tanjung Selor, Selasa 16/12/2014. Instruksi tersebut diberikan Presiden Jokowi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Regional Kalimantan di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Tarakan.
Khusus di Nunukan, Presiden Jokowi telah memerintahkan memperkuat kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo untuk perbaikan dan pengembangan Pelabuhan Tunon Taka. Pelabuhan Tunon Taka ini adalah pelabuhan Internasional di Kalimantan Utara dan selama ini digunakan untuk perdagangan lintas batas dengan Tawau, Malaysia serta dengan pulau-pulau lain di Indonesia seperti Sulawesi dan Jawa, ditunjang oleh letaknya yang strategis dan dapat disandari oleh kapal-kapal besar.Keberadaan pelabuhan ini juga digunakan ribuan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang setiap bulannya transit untuk pengurusan dokumen kerja.”Sementara untuk Pelabuhan Laut Liem Hia Djung, Nunukan, penanganannya dibebankan kepada APBD Provinsi Kaltara dibantu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” kata Irianto. Menurut penulis, BNPP perlu membuat pusat Transit TKI/TKW di kota ini yang berfungsi memberikan fasilitas transit dan sekaligus pembekalan bagi para pahlawan defisa tersebut.

Di Pulau Sebatik, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri terkait untuk menangani perbaikan jembatan dan Pos TNI Angkatan Laut. “Kemudian, Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan dermaga yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan,” tegasnya.”Dermaga ini belum diresmikan. Saya komunikasi dengan beliau (Presiden) agar dituntaskan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses menyeberang ke Tawau, Malaysia. Beliau tidak menjanjikan, tetapi kita optimistis pasti sudah menjadi referensi dan tentu akan dibahas dalam rapat kabinet,” jelas pejabat Gubernur Kaltara waktu itu. Menurut penulis lokasi Pos itu sangat strategis dan cocok dijadikan sebagai simbol Pos perbatasan negara maritim, dengan menjadikannya pos yang fungsional yang bisa didarati kapal perang serta punya satu atau dua helipad.

Sebatik Kota Perbatasan Strategis dan Simbolis

Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Selasa 16/12/2014, mengatakan seluruh elemen masyakat Kaltara memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden RI Joko Widodo di bumi Kaltara.”Sebab, kedatangan orang nomor satu di RI ini, jelas akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kalimantan Utara,” lanjut Irianto, melalui siaran tertulis Humas Prov Kaltara di Tanjung Selor. Pesan Pak Presiden adalah bagaimana penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat di daerah, khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/kota,” ungkapnya.
Presiden Jokowi telah memprioritaskan penanganan perbatasan, khususnya dalam ketersediaan infrastruktur demi menunjang kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan, baik di Nunukan maupun Sebatik dan daerah perbatasan lainnya di Kalimantan Utara. Di Jakarta pada tanggal 17/12/2014 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, mengatakan direncanakan akan adanya peningkatan status administrasi pemerintahan untuk Sebatik; dengan demikian diharapkan bisa mendorong daerah itu untuk berkembang lebih baik. Pemerintah merencanakan Sebatik yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia akan memiliki administrasi pemerintahan dalam bentuk kota dari yang sekarang hanya kecamatan.”Sebatik itu kita akan (ditingkatkan-red) administrasi pemerintahannya itu menjadi kota, jadi Kota Sebatik, itu usulan,” katanya.

Keinginan menjadikan wilayah ini sebagai pusat sentra perdagangan sebenarnya sudah ada sejak abad ke 16. Pada tahun Tahun 1672 Frans Heys (misi dagang VOC Belanda) dengan tiga Kapal dagang berkunjung lagi ke Kerajaan Kutai Kartanegara untuk melakukan kontak dagang. Tetapi karena hasilnya kurang memuaskan maka mereka meneruskan perjalanan ke pesisir Timur pantai Kalimantan hingga Kalimantan Utara yang sekarang menjadi Negara bagian Sabah Malaysia Timur. Di suatu tempat kawasan pantai yang disebut Tanjung Tinagat (kini Tawau), Belanda membuka perkampungan baru. Disini mereka mendirikan perwakilan dagang sebagai bagian dari wilayah koloni mereka. Pada sebuah batu yang menjorok ke laut diukir lambang VOC yang secara jelas bisa dilihat dari laut sebagai bukti bahwa Tanjung Tinagat (Tawau) adalah wilayah koloni Hindia Belanda. Sejarah kedudian memperlihatkan kelihaian Inggeris dan memanfaatkan kekuatan pemangku adat lokal membumi hanguskan kongsi dagang VOC di Tawau dan sekaligus dengan cara halus memaksa Belanda hengkang dari wilayah itu. Sebatik jelas bisa berkolaborasi menjadikan wilayah ini pusat bisnis regional yang memanfaatkan kekuatan ekonomi kawasan Malaysia-Brunai-Indonesia dan Filipina.

Jalan Paralel Perbatasan

Yang tidak muncul pada kunjungan itu adalah ide jala perbatasan, bisa jadi para pejabat sudah maphum bahwa bapa presiden lagi “demam” poros maritim, padahal sejatinya jalan paralel perbatasan adalah juga untuk memperkuat poros maritim di perbatasan. Sebab jangan di lupakan bahwa pulau Sebatik di utara dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat adalah ujung Poros Maritim Kalimantan yang akan berkembang pada saat nantinya Natuna dan kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan sudah menghasilkan dan memproduksi Gas dan Minyaknya. Sementara ini jalan paralel perbatasan di perlukan untuk memperkuat pertahanan kedaulatan bangsa.

Coba bayangkan pada saat ini TNI tengah bergulat dalam pelaksanaan tugasnya oleh terbatasnya infrastruktur di perbatasan. Karena itu pada tahun 2015 ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia (Sarawak-Sabah) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. “Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga,” kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu, 17/12/2014. Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia.

Pada saat ini TNI AD sudah memiliki 33 pos, dengan tambahan 17 pos lagi tahun depan maka akan ada 50 pos yang memantau wilayah utara NKRI.”Selain itu juga ada dua batalyon dari kesatuan-kesatuan dari Kodam lain yang turut berjaga di perbatasan,” kata Panglima. Saat ini dua batalyon dari Kostrad, yaitu Batalyon Infanteri Lintas Udara 433 dan Batalyon Infanteri 413 tengah bertugas mengawal patok-patok sempadan dan mencegah semua yang ilegal. Ditambah kekuatan organik Kodam VI Mulawarman sendiri, ada 892 personel yang terlibat dalam pengamanan perbatasan.Pada jarak sepanjang itu ada 33 pos. Setiap pos rata-rata berkekuatan 15-20 prajurit yang siaga 24 jam. Biaya pembangunan seluruhnya berasal dari anggaran untuk Kementerian Pertahanan dari APBN 2015. Jalan paralel perbatasan akan membuat TNI sepenuhnya bisa memantau dan mengawasi perbatasan dengan efektip dan efisien.

x

Dapatkan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan Down Load...