Perbatasan, Mensinergikan MP3EI Kalimantan Dengan Provinsi Kaltara

Oleh harmen batubara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut.

Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina).

Provinsi Kaltara Dalam KerangKa MP3EI Kalimantan

Tapi bagaimana keterkaitannya dengan MP3EI? Sebab kita paham bahwa MP3EI berfungsi sebagai program strategi pengembangan sektoral dengan mempertimbangkan faktor spasial berbasis keunggulan sumberdaya lokal (Comparative Advantage). Dalam MP3EI telah ditetapkan 8 (delapan) komoditas utama dan 22 kegiatan ekonomi utama. Berdasarkan comparative advantage ditetapkan 6 koridor ekonomi, yakni koridor ekonomi sumatera, koridor ekonomi jawa, KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN, koridor ekonomi, sulawesi, koridor ekonomi bali-nusa tenggara, koridor ekonomi papua-kepulauan maluku.

Dalam dokumen MP3EI teridentifikasi secara jelas program yang akan dilakukan, besaran investasi yang dibutuhkan, termasuk kendala investasi dan pemecahannya dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi (Competitive Advantage). Dalam pelaksanaannya MP3EI dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama (2011-2015) fokus pada” implementasi program quick win”, fase kedua (2015-2020) fokus pada upaya “ memperkuat basis ekonomi dan investasi”, sedangkan fase ketiga (2020 – 2025) fokus pada upaya “melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan”. Dalam dokumen MP3EI juga telah teridentifikasi besaran investasi, baik investasi aktifitas ekonomi maupun infrastruktur, kendala regulasi ditingkat pusat maupun daerah serta kebutuhan iptek dan sumberdaya manusia.
Kalimantan timur ( Sebelum adanya Kaltara) dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sebagai salah satu koridor ekonomi nasional yaitu koridor ketiga kalimantan yang dijadikan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

Proyek MP3EI yang teridentifikasi di Kalimantan Timur :

1. Pembangunan Express Way Samarinda – Balikpapan; 2. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy; 3. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m; 4. Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau; 6. Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau; 7. Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep – Maloy; 8. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek; 9. Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta – Maloy; 10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong; 11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang; 12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku; 13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan; 14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy; 15. Pelabuhan Tanah Grogot; 16. Kanpel Nunukan; 17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu; 18. Pembangunan Pembangkit Listrik; 19. Bandara Balikpapan; 20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan; dan 21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km dengan total Investasi Infrastruktur sebesar Rp. 50,82 T.

Masalahnya dokumen MP3EI ini memang dibuat sebelum provinsi Kaltara terbentuk, kalau kita lihat dari sisi ini maka ada baiknya agar Kaltara justeru menambahkannya lagi agar MP3EI ini bisa bersinergi dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina). Kaltara memang memerlukan perencanaan yang bisa menjadikan wilayah perbatasan jadi halaman depan bangsa. Kalau itu dikaitkan dengan MP3EI yang sudah ada, maka perlu ada penyesuaian sehingga kue pembangunan itu tidak terkesan menumpuk di Balikpapan-Samarinda saja.

 

x

Dapatkan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan Down Load...