Blog

Menghadirkan Kesejahteraan Di Desa Pesisir

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton (75%). Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 47 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5,5 juta ton/tahun. Sementara itu, pada 2009 total produksi budidaya laut baru mencapai 2,5 juta ton (5,3%), dan total produksi budidaya tambak sebesar 1,5 juta ton (27%). Artinya, potensi pengembangan usaha perikanan, khususnya untuk budidaya laut dan tambak, masih terbuka lebar.  Dari total produksi perikanan sebesar 9,75 juta ton, hanya sekitar 1,25 juta ton yang diekspor, dan sisanya (8,5 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Perlu dicatat, bahwa sekitar 65% kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dipenuhi dari ikan, seafood, dan beragam produk perikanan (BPS, 2009).

Pertahanan Perbatasan, Saatnya Mengembangkan Ekonomi Perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan; 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total. Desa-desa perbatasan di bangun lewat Dana Transfer Desa, program yang tiada duanya di Dunia dan dinilai berhasil membuat desa “menggeliat” membangun dirinya sendiri. Jokowi juga mengeluarkan program peremajaan KEBUN RAKYAT mulai dari kebun Sawit, berikutnya kebun Karet, Kebun Sahang Dll Suatu strategi yang dipercaya akan mampu menjadikan Perbatasan Halaman Depan Bangsa. Tapi seperti apa Pemda perbatasan dalam menyikapinya?

Membangun Dan Menjaga Marwah Perbatasan

Secara sederhana sebenarnya Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mempersenjatai negaranya sendiri. Indonesia telah memulai industri pertahanannya sejak tahun 1958. Hanya saja para pimpinan kitalah yang kurang menghargai kemampuan bangsanya sendiri. Lihatlah negara India, dan perhatikan pula China, kemampuan dua bangsa itu tidak ada yang istimewa, tetapi mereka mampu membangun negaranya dengan cara mereka sendiri. Kemudian lihat kita di Indonesia, semua kita punya, tetapi Negaranya sibuk dengan semua urusan yang bukan menjadi urusan demi kejayaan bangsanya, masih disibukkan dengan urusan demi golongan dan urusan demi partai. Dalam kondisi seperti itulah kita menjaga Marwah Perbatasan kita.

BumDes Jaya, Kalau Punya Produk Unggulan

BumDes memang perlu punya produk unggulan. Minimal kalau hal itu kita kaitkan dengan keberhasilan yang dicapai oleh Desa-desa di Jepang maupun di Thailand. Apa yang dikembangkan di Jepang sebagai produk unggulan tiap Desa? (One Village One Product) ataupun kemudian di contoh oleh Thailand menjadi One Tambon (kecamatan) One Product (OTOP) di Thailand sebanarnya adalah sebuah program yang tumbuh dari warga untuk bisa mengangkat derajat mereka serta Desa mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Idenya adalah bagaimana mereka mengidentifikasi keunggulan yang ada di Desa nya kemudian mereka diskusikan dan pilih keunggulan mana yang akan mereka kembangkan. Keunggulan tersebut bercirikan, bahwa ahlinya (maestronya) masih ada di desanya dan keunggulan itu masih bisa mereka temukan meski dalam skala yang sangat kecil. Karena itu di Jepang upaya ini selalu berkolaborasi dengan maestro berikut padepokannya. Padepokan inilah kelak yang mencari kolaborasi dengan K/L maupun swasta, sehingga produk keunggulan mereka itu memang menjadi “sangat unggul dan unik”.

Strategi Jokowi Membangun Desa Dari Pinggiran atau Perbatasan

Tetapi sepertinya semua itu kini sudah pasti akan berbeda, dan ini tidak lepas dari Strategi Pembangunan Desa Jokowi. Terutama setelah munculnya politik pembangunan desa[2] yang ditandai oleh kelahiran UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera menyergap menjadi kesadaran dan harapan baru atas kejumudan kemajuan desa. Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya daftar proyek yang dikerjakan di desa, tetapi dipestakan atas kedaulatan desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri. Di masa silam, desa dan warganya menonton dengan khidmat deru pembangunan dari pagar rumah sambil berharap proyek itu tak menjadi onggokan monumen karena tidak bersenyawa dengan kebutuhan warga.

BumDes Bakal Jadi Simbol Kesejahteraan Desa

Banyak BumDes yang hanya sekedar punya nama dan badan hokum, tetapi belum berbuat apa-apa. “BUMDes ada juga yang baru mulai, tetapi ada pula yang sudah sukses. Persoalan utamanya umumnya di keterbatasan SUMBER DAYA MANUSIA. Harus diakui dari 74.910 desa yang ada di Indonesia, memang tidak banyak yang mempunyai sumber daya manusia yang baik,” tambah Eko Putro. Untuk itu Pemerintah menyodorkan solusi dengan membentuk perseroan terbatas (PT) mitra yang sahamnya dimiliki BUMDes. Menurut Eko Putro, PT mitra nantinya akan dikelola Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai holding dan secara manajerial dibantu empat bank BUMN. “Diharapkan dalam enam bulan sampai satu tahun, masyarakat desa bisa magang lalu bisa mengelola BUMDes mereka sendiri,” kata Eko Putro.

Perbatasan, Sinapad Simantipal Apakah Juga Bakal Hilang atau Lepas

Kini giliran Simantipal. Secara fakta saat ini wilayah muara Sungai Sumantipal, masuk Kecamatan Lumbis Ogong – Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Di area yang di klaim oleh Malaysia ini terdapat lima desa yang berada di sekitar muara Sungai Sumantipal yakni Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Lima desa ini berbatasan langsung dengan dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia Timur, dan secara fakta juga memperlihatkan bahwa untuk urusan ekonomi masyarakat di desa-desa perbatasan itu pada umumnya sangat tergantung dengan suplai barang lewat jaringan perdagangan dari Malaysia.

Membangun Desa Perbatasan, Pola Sinergi Dana Desa Dengan TMMD

Tetapi kini dengan adanya UU Desa, serta realiasi Dana Transfer Desa boleh dikatakan sekarang pemerintahan Desa punya power sendiri untuk menggerakkan pembangunan di desanya. Terlebih lagi, di desa juga sudah ada petugas atau Lembaga pendamping desa yang bisa memberikan saran dan masukan tentang bagaimana pembangunan di laksanakan di wilayahnya. Kita percaya para pengdamping desa di tingkat Kabupaten- Kecamatan sudah bisa melihat sector mana yang perlu di bangun oleh masing-masing desa di suatu kawasan atau wilayah. Dengan demikian pembanguna desa bisa saling sinergi dan saling membuka peluang bagi desa tetangganya. Dalam hal seperti ini, jelas sangat baik kalau potensi Desa, TTMD bisa lebih dioptimalkan lagi agar desa bisa berkembang sesuai harapan warganya dan jadi fondasi yang baik bagi pembangunan Indonesia sendiri.

Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia

Kebijakan pemekaran wilayah selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1999-2009), telah menghasilkan 205 daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010). Salah satu proses di dalam pembentukan DOB adalah proses boundary making untuk menetapkan dan penegasan batas daerah yang dibentuk, sehingga proses boundary making batas daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Pembentukan DOB sebagai akibat pemekaran berarti menambah jumlah segmen batas daerah.

Tol Maritim, Lingkar Samudra Hindia dan Roh Deklarasi Djuanda

Presiden Jokowi memperkenalkan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan agenda pembangunannya akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama. Suatu semangat baru untuk mewujudkan semangat Deklarasi Djuanda secara konkrit di Nusantara, wilayah yang mewujud dari Deklarasi Djuanda, yaitu:
Membangun kembali budaya maritim Indonesia ; Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritime; Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan ; dan Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Membaca Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.

Desa Perbatasan, Semangat Jokowi Membangun Dari Pinggiran

Tiga tahun sejak pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden, terus terang berbagai prestasi demi prestasi telah ditunjukkan. Beberapa hal dalam program prioritas Nawacita sedang dan telah diwujudkan. Sementara beberapa hal lainnya sudah digarap tetapi belum terlihat. Beberapa program prioritas yang tampak sudah dijalankan antara lain. Pemerintahan Jokowi-JK terlihat telah berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Selama tiga tahun ini Jokowi menjalankan salah satu program yang dijanjikannya, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.