Menunggu Program Nawa Kerja membangun Perbatasan

Oleh harmen batubara

Saya suka sekali mendengarkan para petinggi atau pejabat yang menyampaikan gagasan tentang penyelesaian tugasnya dan bagaimana ia akan menuntaskan tugasnya itu. Tetapi terus terang tidak banyak pejabat yang saya kagumi karena ia mengetahui persis tugasnya. Karena itu saya lalu berdamai dengan diri saya sendiri, sudahlah kalau memang pejabat yang tahu betul permasalahannya itu langka; ya apa boleh buat. Memang baru sebatas itulah yang ada. Saya rasa sama persis logikanya dengan betapa susahnya di negeri dengan penduduk 250 juta ini mencari 11 orang pesepak bola yang handal. Terserah anda mau mengatakan apa saja alasannya, tetapi itu adalah fakta Indonesia tidak mampu menemukan 11 orang pemain sepak bolanya.Jadi ya kalah saja di mana-mana.

Ketika Kompas menurunkan tulisannya tanggal 18 November tentang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, desa di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain menjadi sasaran prioritas pembangunan. Kompas menulisnya begini : Selama ini desa di perbatasan kurang tersentuh pembangunan sehingga kondisi sumber daya manusia dan infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. ”Kami bertekad untuk mengurus desa di wilayah perbatasan. Caranya, antara lain, dengan membuat kerja sama antar kementerian untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di sana,” kata Marwan seusai mengikuti seminar bertemakan ”Membangun Indonesia dari Desa dan Pinggiran: Pelajaran dari Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”, Sabtu (15/11), di Yogyakarta.

Marwan mengatakan, desa di perbatasan mengalami tiga masalah pokok, yakni ketertinggalan, kemiskinan, dan minimnya perhatian dari pemerintah. ”Jalan di desa perbatasan itu sangat buruk sehingga barang-barang kebutuhan pokok juga susah didapat. Sinyal telepon genggam juga jelek sehingga komunikasi dengan wilayah lain susah dilakukan,” katanya. Kondisi semacam itu kadang membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. Marwan menegaskan, kondisi semacam itu tak boleh dibiarkan. Keberadaan desa di perbatasan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika desa itu terus-menerus tidak terurus, keutuhan wilayah NKRI bisa terancam.

”Desa di perbatasan merupakan garda terdepan NKRI sehingga harus diperhatikan,” katanya.Dalam program kerja kementerian yang dipimpinnya, Marwan menerapkan Nawakerja Prioritas, yang adalah target utama dalam masa jabatan tahun 2014- 2019. Dalam Nawakerja Prioritas terdapat sembilan program yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ”Pertama adalah program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015,” katanya, pekan lalu.

Program yang ketiga adalah pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat, melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 desa/ kawasan pedesaan. Kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri. Keenam, persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp 1,4 miliar untuk setiap desa secara bertahap. Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. Kedelapan, pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di desa. Kesembilan, pembangunan desa di perbatasan.

Tiga desa di Nunukan

Terkait informasi ada tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kaltara, yang diklaim sebagai wilayah Malaysia, Marwan menyatakan segera melakukan investigasi. Tiga desa yang disebut diklaim ”Negeri Jiran” itu terletak di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan. ”Kami akan menginvestigasi untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tentu masalah ini menjadi ’lampu merah’ bagi kita bahwa daerah perbatasan harus diurus,” ujarnya. Dalam waktu dekat, ia berjanji akan berkunjung ke tiga desa di Nunukan itu. Kementeriannya juga akan mencari tahu, apakah masalah serupa juga terjadi di desa di wilayah lain.

Marwan juga menegaskan, tiga desa di Nunukan itu adalah bagian yang sah dari NKRI. ”Tiga desa itu bagian dari wilayah Indonesia,” katanya.Bupati Malinau Yansen Tipa Padan menuturkan, masyarakat di perbatasan kerap mengalami dilema. Di satu sisi mereka merasa sebagai bagian dari NKRI, tetapi di sisi lain negara tetangga menjanjikan penghidupan lebih baik. ”Masyarakat di perbatasan memiliki nasionalisme, tetapi kadang kebutuhan membuat mereka harus mencari makan ke negara tetangga,” ujarnya. Yansen menambahkan, pemerintah harus memberi perhatian kepada masyarakat desa di wilayah perbatasan. Jika pembangunan desa di perbatasan berjalan baik, warga tidak akan pergi ke negara tetangga untuk mencukupi kebutuhan. ”Di Malinau, sesudah desa perbatasan dibangun, warga yang dulu pindah ke Malaysia sekarang kembali ke Indonesia,” ujarnya. (Kompas, 18/10/HRS/TRA)

Program Hebat Yang Menjanjikan

Dari tulisan Kompas itu saya lalu menemukan beberapa hal yang tidak ada singkron satu sama lain; misalnya di satu sisi bapa menteri sudah melihat masalah perbatasan “Marwan mengatakan, desa di perbatasan mengalami tiga masalah pokok, yakni ketertinggalan, kemiskinan, dan minimnya perhatian dari pemerintah. ”Jalan di desa perbatasan itu sangat buruk sehingga barang-barang kebutuhan pokok juga susah didapat. Sinyal telepon genggam juga jelek sehingga komunikasi dengan wilayah lain susah dilakukan,” katanya. Kondisi semacam itu kadang membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. Marwan menegaskan, kondisi semacam itu tak boleh dibiarkan. Keberadaan desa di perbatasan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika desa itu terus-menerus tidak terurus, keutuhan wilayah NKRI bisa terancam.

Tetapi kemudian muncul statemen berikut “Dalam program kerja kementeriannya Marwan akan menerapkan Nawakerja Prioritas, yang adalah target utama dalam masa jabatan tahun 2014- 2019. Dalam Nawakerja Prioritas terdapat sembilan program yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ”Pertama adalah program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015,” dan seterusnya dan sungguh lemas membacanya bahwa pada urutan yang Kedelapan, pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di desa. Kesembilan, pembangunan desa di perbatasan. Bagaimana ini? Di satu sisi di sebut desa perbatasan itu sangat penting bagi NKRI tetapi dalam program Nawa Kerja ternyata ia hanya ditempatkan pada pada urutan ke sembilan, dan hanya ditulis secara sederhana, datar tanpa aksentuati khusus yakni “pembangunan desa di perbatasan”.

Yang ingin saya tuliskan pembangunan wilayah perbatasan itu memang hanya mudah di retorikakan tapi begitu tiba pada kegiatan aksi, maka masing-masing K/L akan mengisolir dirinya masing-masing. Kalau kita menyimak 9 program Nawa Kerjanya bapa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDT) 4 program yang ada sangat tergantung pada K/L lainnya dan bahkan justeru program inti Nawa Kerjanya DPDT justeru tidak bisa jalan kalau K/L lainnya tidak mendahulukan program tersebut; seperti program revitali sasi pasar desa; pembangunan infstruktur dan penguatan atau pengadaan koneksi online. Selama ini persoalannya, uang memang bisa saja di prioritaskan di Kementerian DPDT tetapi kalau K/L lainnya tidak melakukan pembangunan infrastruktur, tidak merivalisasi pasar desa dan tidak membangun koneksi online? Apakah program Nawa Kerja DPDT akan jalan?
Saya lalu ingat para prajurit yang jadi penjaga perbatasan, di tempat yang begitu terisolir, terpencil dan diterlantarkan itu mereka harus berjaga. Sebagai prajurit mereka dengan sigap melaksanakan tugas melebihi panggilan tugasnya; mereka membangun Pos sebisanya, berjalan kaki, mengarungi sungai, mendaki gunung dan melawan serangan malaria. Padahal apa susahnya sih kalau pemerintah pusat membangun jalan secara paralel dengan perbatasan? Apa susahnya kalau dana disediakan pemda dan pusat terkait, sementara TNI membangun jalannya secara TTMD? Kalau jalan terbentang, maka mobil patroli mereka bisa masuk dan tugas dengan nyaman bisa di lakukan. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah selalu sebut itu perbatasan adalah halaman depan bangsa, bagian tidak terpisahkan dari NKRI ; tapi apa yang bisa mereka buat? masa untuk berbuat hal seperti itu saja tidak mampu?

Tiga Desa di Kecamatan Lumbis Ogong

Kemudian terkait Tiga desa yang disebut diklaim ”Negeri Jiran” itu terletak di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, bapa mentri akan menigvestigasi dan dari apa yang dikatakan oleh Bupati Nunukan sendiri sejatinya hampir tidak gatuk sama sekali. Di satu sisi bapa menteri memang masih baru, tetapi bapa Bupati mungkin tidak mau masuk pada subtansi masalah. Sebab yang terjadi di wilayah itu kurang lebih akarnya sebagai berikut. Desa yang disebutkan itu terletak di wilayah muara Sungai Sumantipal, masuk Kecamatan Lumbis Ogong – Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Di area yang di klaim oleh Malaysia ini terdapat lima desa yang berada di sekitar muara Sungai Sumantipal yakni Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Lima desa ini berbatasan langsung dengan dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia Timur.

Secara fakta ke lima desa ini sangat tergantung dan sangat membutuhkan barang keperluan sehari-hari lewat jaringan perdagangan dari Malaysia. Tetapi sesungguhnya desa-desa ini menjadi issu karena Klaim Malaysia atas wilayah ini. Menurut Malaysia sesuai dengan Perjanjian 28 September 1915 antara Belanda-Inggeris, pada Pasal 8 (kawasan S. Sedalir, S.Sinapad dan Semantipal) yang menunjuk bahwa wilayah yang berada di selatan 4° 20‘ LU adalah milik Belanda dan wilayah yang diutaranya adalah milik Inggeris. Padahal hasil ukuran Tim Bersama Indonesia-Malaysia di daerah itu, secara jelas menunjukkan bahwa sungai Sedalir, dan semua anak sungai dari S.Pensiangan, S. Sedalir serta Sungai Sesayap sudah masuk wilayah Indonesia. Tetapi kemudian Malaysia melakukan keberatan dan jadilah salah satu OBP (Outstanding Boundary Problems); dan kini beritanya jadi heboh.
Sama dengan para pejabat terdahulu, mereka juga sangat bersemangat pada awalnya, untuk kemudian mulai meredup di tengah jalan dan kemudian tidak ada beritanya sama sekali, sementara wilayah perbatasan itu tetap seperti sedia kala, terisolasi, tertinggal dan diterlantarkan oleh para pejabatnya.

Yang saya tunggu sebenarnya adalah Kalau Presiden Jakowi berdiri di Tugu Josep Soenaryo di pertigaan perbatasan antara Indonesia-Sarawak-Sabah (Malaysia) kemudian menunjuk ke punggung gunung perbatasan sambil berujar: Hai para Menteriku-mulai hari ini juga aku perintahkan kalian untuk bangunkan NKRI jalan paralel perbatasan, bangun infrastrukturnya, bangun kota dan kota di sepanjang perbatasan, lakukan kerja sama yang baik dengan negara tetangga; berikan sarana produksi pada warga perbatasan sejati masing-masing lahan 2 hektar, bangunkan mereka rumah, olah tanahnya agar siap tanam, berikan bibit, berikan obat hama, berikan pupuk, dan berikan mereka penghidupan selama satu tahun. Menurut saya barulah perbatasan itu bisa jadi halaman depan bangsa.

x

Dapatkan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan Down Load...