Konflik Laut Tiongkok Selatan, Dapatkah CoC Asean Disusun Dengan Bahasa Klaim Perbatasan

Oleh harmen batubara
Presiden Jokowi dalam enam bulan ini telah dua kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Pertama pada 9-11 November 2014, untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan serupa kembali diadakan dua pemimpin negara itu di Beijing, Kamis 26 Maret 2015. Dua kali pertemuan bilateral Jokowi dan Xi dalam kurun kurang dari lima bulan menunjukkan betapa eratnya hubungan Indonesia-Tiongkok sekarang. Karena itu dan bisa dipahami, kunjungan Jokowi memiliki makna strategis bagi Indonesia ke depan. Perkiraan kita pasti Presiden tengah mencoba memanfaatkan posisi Tiongkok sebagai raksasa ekonomi global untuk bersinergi memperkuat hubungan dagang demi perbaikan ekonomi nasional. Peluang itu terbuka lebar karena visi poros maritim global yang digagas Jokowi bisa saling sinergi dengan visi jalur sutra yang dicetuskan Xi.
Namun demikian apa yang disampaikan presiden dalam dua rangkaian kunjungan tersebut juga tidak kelah menariknya. Di satu sisi presiden terlihat ingin mengelola persahabatan tersebut dalam kemasan yang seimbang. Pertama mari kita simak komentar Presiden Indonesia Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Jepang terkait dengan permasalahan Laut Tiongkok Selatan menjelang lawatan resminya ke Tiongkok, 25–28 Maret. Sebagaimana diberitakan surat kabar Negeri Sakura Yomiuri Shimbun yang dilansir kantor berita Reuters (23/3), Jokowi menyatakan, sembilan garis putus-putus (nine-dash line) ’’tidak memiliki dasar dalam hukum internasional mana pun’’. Karena itu, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik, Indonesia ’’mendukung code of conduct (CoC) serta dialog antara Tiongkok, Jepang, dan ASEAN’’. Tapi apakah esensi CoC sebenarnya bagi penyelsaian batas di LTS?
Kedua saat Presiden Joko Widodo menjadi pembicara utama dalam konferensi tahunan Forum Boao untuk Asia (BFA) 2015, Sabtu (28/3/2015), forum yang dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia, termasuk Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Armenia Serzh Sargsyan, Presiden Austria Heinz Fischer, dan Presiden Nepal Ram Baran Yadav. Menurut presiden untuk mewujudkan stabilitas eksternal di kawasan, setiap sengketa harus diselesaikan dengan cara yang damai dan bijak. Jangan sampai terjebak pada permainan yang merugikan semua pihak. ”Negara-negara di Asia tidak boleh dibiarkan memiliki ketegangan-ketegangan dan perlombaan senjata karena ini adalah permainan berbahaya dengan biaya yang sangat mahal. Tidak menguntungkan siapa pun, tidak menguntungkan negara mana pun,” katanya.

Masalah Konflik Laut Tiongkok Selatan

Kalau kita melihat konflik Laut Tiongkok Selatan dari kaca mata perbatasan, di sana ada dua substansi batas yang sangat kental. Pertama negara yang menginginkan batas itu seperti yang mereka mau karena itu berhubungan langsung dengan sejarah, budaya dan roh kebanggaan (tian) negaranya ( posisi ini dimiliki oleh Tiongkok). Kedua negara-negara yang melakukan klaimnya karena mereka memang berhak melakukan klaim untuk itu sesuai dengan norma dan hukum internasional. Baik karena UNCLOS 1982 atau bisa karena kandungan potensi SDA yang ada di wilayah itu (posisi ini dimiliki oleh ke lima negara lainnya).
Dalam sejarahnya suatu klaim atas suatu wilayah dapat dilakukan oleh siapa saja, ya oleh siapa saja; sejauh klaim itu tidak ada yang menyanggah. Dalam prakteknya Kalim itu di deklarasikan terlebih dahulu dan kemudian kalau tidak ada yang menyanggah maka deklarasi itu di serahkan ke badan Dunia seperti PBB. Hal ini dilakukan oleh Belanda pada tahun 1928 atas Papua, yang mereka lakukan dengan Proklamasi Van Dellen, pada tanggal 24 Agustus 1828 pemerintah Belanda menyatakan berkuasa atas wilayah New Guinea sesuai dengan batas-batas klaim mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Jerman lewat Deklarasi Raja Prusia 2 Mei 1885 yang berisi hal serupa dengan batas – batas sesuai dengan klaim mereka; Kemudian ada Proklamasi Erskine 1885 oleh Inggeris juga sesuai dengan klaim mereka. Ketika akan terjadi klaim yang bakal tumpang tindih, mereka bertiga melakukan penetapan batas secara bersama dan turun survei ke lapangan untuk menetapkan batas sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan? Dalam kacamata perbatasan bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja masalahnya di wilayah ini menjadi melebar dan memanjang serta dibumbui oleh rasa saling curiga dan membawa “bolo”nya masing-masing. Posisi Tiongkok dari awal sudah sangat jelas, klaimnya didasarkan sejarah, budaya dan pesan leluhurnya dan mau berunding tetapi dengan secara bilateral, satu dengan satu. Sementara lima negara lainnya berpegang pada UNCLOS 1982 dan hanya mau berunding secara bersama-sama atau lewat Arbitrase Internasional. Dalam kondisi yang demikian, Asean datang dengan memberikan kerangka solusi dalam bingkai COC ( Code Of Conduct), tetapi sayangnya tidak memberi ruang bagi penyelesaian secara bilateral antara dua pihak, tetapi lebih condong pada semangat dan keinginan ke lima negara pengklaim lainnya secara bersama-sama untuk berunding dengan cara-cara yang sopan dan terukur.Sarannya baik, tetapi tidak memberikan solusi.

Selesaikan Masalah Batas Dengan Bahasa Batas itu Sendiri

Masalah perbatasan hanya bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara kedua negara yang berbatasan. Tidak usah batas negara batas antar daerah saja dengan pengalaman penulis ikut mendamaikan perselisihan batas antar Daerah. Perlu diingat dari 900 permasalahan batas antar daerah di Indonesia, yang baru selesai baru 15 persennya. Bisa dibayangkan kalau masalah itu terkait perbatasan kedaulatan yang mengatur kedaulatan dua negara.
Apa yang kita lihat di Laut Tiongkok Selatan semangat penyelesaian batas dengan bahasa perbatasan ini yang tidak ada. Sebagai pemerhati pebatasan menurut saya apa yang dilakukan oleh Tiongkok itu sudah sesuai dengan tradisi penyelesaian batas, dan dia tidak mau meng internasionalkan permasalahannya. Tetapi sebaliknya, degan bahasa seolah teraniaya ke lima negara lainnya menginginkan penyelesaian batas tersebut secara rama-ramai dan malah membawanya ke hasanah arbitrase internasional. Sementara COC hanya menawarkan “cara bersikap dan bersopan santun” yang kalau di tarik ke bahasa perbatasan sama sekali tidak Nyambung.

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...