Wilayah Perbatasan, Pengembangan Batam diantara Ego Sektoral

Oleh harmen batubara

Pada awal tahun 2015 perasaan kita diwarnai optimisme baru atas persoalan di perbatasan. Optimisme yang dihasilkan dari janji baru pemerintah untuk lebih serius dan fokus mengurus wilayah perbatasan negeri ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjanjikan persoalan perbatasan akan tuntas dalam setahun. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengumumkan pemangkasan kementerian dan lembaga yang mengurus soal perbatasan dari 27 menjadi 5 kementerian dan badan. Kementerian dan badan itu akan mengurus 187 kecamatan di 38 kabupaten/kota terdepan. Untuk tahap awal, pemerintah fokus pada 1.000 desa di 50 kecamatan di Kalimantan, yang berbatasan dengan Malaysia. Pilihan itu dapat dimaklumi. Dari sana berkali-kali tersiar kabar Indonesia kehilangan sebagian wilayah nya karena tidak mampu mengurusinya.
Tuntutannya juga jelas. Ego sektoral antarlembaga harus disudahi. Jika izin untuk ribuan hektar kebun sawit dan tambang bisa diberikan, kenapa sepatutnya izin pembukaan hutan untuk pembuatan jalan tidak bisa diterbitkan? Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum tak perlu lagi saling tunjuk siapa yang berwenang membangun dermaga di pulau terluar. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mendorong operator telekomunikasi agar tak hanya membangun pemancar baru di daerah yang gemuk pelanggan. Tetapi semestinya ikut juga menjaga perbatasan.

Batam Ternyata Belum Optimal

Di sisi lain, ada baiknya kita melihat wilayah perbatasan di Batam dan sekitarnya, di Kepulauan Riau. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah tidak punya solusi yang tepat untuk mengembangkan potensi wilayah perbatasan bagi kesejahteraan rakyat. Dari dahulu ide mengembangkan Batam adalah untuk dapat memanfaatkan posisi geografis Batam yang berada di tepi Selat Malaka dan tepat berada di halaman depan Singapura. Tetapi hingga kini Batam seolah “lunglai dan tidak mampu memberikan solusi bagi para pengguna transportasi kontainer di selat Malaka yang potensinya mencapai 55 juta TEU per tahun. Potensi yang sungguh luar biasa.
Batam memang mempunyai pelabuhan utama Batu Ampar, meski kapasitasnya tergolong sangat- sangat kecil sekali dan berkapasitas 400.000 TEU (twenty foot equivalent unit) bandingkan dengan Singapura dengan kapasitas 34 juta TEU. Dikalangan pengguna jasa kepelabuhanan, layanan Pelabuhan Batu Ampar tergolong jelek, masih jauh dari memadai. Sudah tidak efisien konon pula memakan banyak biaya siluman. Waktu bongkar rata-rata di Batu Ampar bisa lebih dari tiga hari. Selain itu, pengguna juga harus menanggung aneka biaya yang bisa timbul mendadak. Di Pelabuhan Batu Ampar Batam, pengguna terbiasa dengan istilah ”uang sambung”, ”jasa panggil”, dan aneka biaya lain yang tidak lazim di pelabuhan lain. Apalagi jika dibandingkan dengan Singapura.
Dengan kondisi pelabuhan Batu Ampar yang begitu kecil dan masih jauh dari optimal itu Batam malah merencanakan lagi pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh, meski itu juga belum bisa terealisasi. Padahal, rencananya pelabuhan yang ditargetkan berkapasitasnya juga hanya 6 juta TEU itu adalah wahana Batam untuk mendapatkan manfaat lebih banyak dari Selat Malaka, memang jauh dari Singapura yang berkapasitas 34 Juta TEU. Dalam bisnis sebetulnya tidak berlaku ungkapam “kalau tidak ada rotan maka akarpun jadi”. Bisnis adalah soal adanya “kebutuhan” lalu penuhi kebutuhan itu. Buat ia efisien dan yang terbaik kalau itu sudah oke lalu kembangkan sesuai mengikuti permintaan.
Masalah lain yang dimiliki Batam adalah keterbatasan suplai Listrik. Batam ternyata sangat tergantung dari suplai gas untuk menghidupkan pembangkit-2 listriknya. Saat ini, Batam sepenuhnya tergantung pada alokasi khusus 40 juta metrik british thermal unit (MMBTU) gas dari lapangan Grisik, Sumatera Selatan untuk menghidupkan pembangkit-pembangkit Listriknya. Padahal sudah jelas tanpa listrik, perekonomian sulit bergerak, sektor jasa dan industri tidak bisa jalan. Saat ini Batam mendapatkan alokasi dan harga khusus. Saat kekhususan itu berakhir, Batam akan terancam kesulitan energi. Tidak tertutup pula kemungkinan tarif listrik melonjak. Saat ini, cadangan daya amat tipis apabila dibandingkan pemakaian. Saat ini, total daya mampu listrik di Batam mencapai 374 megawatt (MW). Sementara itu, total kebutuhan beban puncak sudah mencapai 330 MW sehingga cadangan tersisa hanya 44 MW. Cadangan setipis itu dikhawatirkan tidak cukup saat pembangkit harus dirawat. Batam memerlukan pembangkit Listerik skala besar, dan itu perlu persiapan dari jauh-jauh hari.
Staf Ahli Ketua BP Batam Asroni Harahap mengatakan, harus dipikirkan strategi penyediaan energi dalam jangka panjang. Jangan sampai Batam mengalami krisis energi karena pembangkit listrik tidak disiapkan dari sekarang. ”Harus dikaji pembangkit berdaya besar, efisien, dan biaya bersaing. Menurutnya soal dananya tidak harus dari pemerintah. Banyak pihak swasta bersedia menanamkan modal,” ujarnya. Hanya saja Asroni mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan aturan yang membuat pemodal nyaman berinvestasi di Batam. Sebab, pembenahan regulasi memang muara dari upaya perbaikan Batam. Padahal sebagai pemerhati kita justeru ikut memprihatinkan ego sektoral antara Pemkot Batam dan Badan Pengelola Batam.

Pemkot dan BP Batam Belum Sinergi

Ego sektoral ini sudah lama melekat dengan wilayah Batam. Meski berstatus daerah khusus dan dengan sejumlah kewenangan yang dilimpahkan oleh Pusat, tetapi tetap saja masih butuh waktu panjang untuk mengurus perizinan usaha di Batam. Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam sama-sama punya perizinan yang harus dipenuhi. Sekarang di Batam berlaku undang-undang soal OTONOMI DAERAH dan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas. Belum pernah ada usulan undang-undang pengganti, meski kedua persoalan ini tidak bisa bersinergi. Harapan para pihak Gubernur Kepulauan Riau sebagai Ketua Dewan Kawasan diharapkan bisa menjembatani antara pemkot dan BP Batam. Tapi nyatanya harapan itu juga tidak bisa jalan.
Ketidakpastian regulasi memang menjadi kendala lain di Batam. Banyak aturan tumpang tindih yang menghambat pengembangan Batam. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tidak menampik ada ketidak sinkronan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Hal ini terlihat dari adanya unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pemkot dan satu pintu di BP Batam. Akibatnya, investor justru harus mengurus perizinan terkait di beberapa tempat sesuai kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pelayanan terpadu itu hanya namanya saja, anda tetap harus mengurusnya di dua PTSP tersebut.
Hal lain yang juga tidak kalah serunya adalah tidak sinerginya antara Kementerian Kehutanan dengan Pemkot dan BP Batam. Itu terlihat dari keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan hampir seluruh Batam sebagai kawasan hutan. ”Daerah yang sudah berkembang sebagai kawasan industri dan disiapkan menjadi pelabuhan internasional tahu-tahu dijadikan kawasan hutan,” ujar anggota DPR, yang juga mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, Senin (9/2/2015), di Batam. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera memperbarui keputusan itu. Sebab, terjadi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi. Ketidakpastian itu menyulitkan investor memprakirakan kelayakan penanaman modal di Batam. Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui ada persoalan terkait peraturan lahan di Batam. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang peraturan-peraturan itu. Tak tertutup kemungkinan ada peraturan yang dicabut apabila memang itu diperlukan.
Sementara dalam realitasnya dan sebagai konsekuensi daerah industri yang menarik minat banyak orang, Batam memerlukan layanan berkualitas dan terus berkembang, Batam juga sudah membutuhkan bandara lebih besar lagi. BP Batam merencanakan pembangunan terminal dan landas pacu kedua untuk Bandara Hang Nadim. Batam juga perlu segera membangun jaringan kereta api untuk transportasi penduduk. Hal penting lain yang harus dibangun di Batam adalah industri finansial. Kegiatan industri, ekspor-impor, dan pembangunan butuh suntikan dana besar. ”Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan membuka kemungkinan menjadikan daerah dekat Batam sebagai kawasan khusus industri finansial. Jika itu terealisasi, Batam sudah lengkap sebagai kawasan ekonomi khusus berskala global,” ujarnya waktu itu.
Kondisi lain yang justeru kian berkembang adalah berbagai AKTIVITAS ILEGAL. Potensi Batam sebagai wilayah perbatasan dan terdepan di Selat Malaka justru membuka celah beragam aktivitas ilegal. Lebih dari 100 pelabuhan ilegal beroperasi di berbagai penjuru Batam. Aneka komoditas masuk dan keluar Batam melalui pelabuhan-pelabuhan itu. Ironisnya, sejumlah pelabuhan meski berada tidak jauh dari kantor aparat keamanan. Bahkan, akses menuju pelabuhan-pelabuhan itu harus melewati depan kantor atau pos-pos aparat itu tetapi tetap saja terjadi. Komoditas selundupan dari Batam antara lain rokok dan aneka minuman beralkohol yang peredarannya dikhususkan di Batam, narkotika, bahan pangan, dan produk elektronik. Sementara selundupan menuju Batam terutama berupa bahan pangan dan produk elektronik.

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...