Peluang Perbatasan, Pulau Lirang, Kisar, Wetar dan Pasar Timor Leste

Oleh harmen batubara

Selama ini kita belum melihat bagaimana peran BNPP dalam memfasilitasi bagi lahirnya kerja sama  kehidupan warga di pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara tetangga. Keinginan kita sangat sederhana, yakni bagaimana BNPP bisa memfasilitasi atau menjembatani kerja sama saling sinergi antara warga kita yang berada  di pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara tetangga. Kalau di perbatasan darat, bisa kita contohkan antara Pulau Sebatik dengan Tawau Malaysia, kalau di NTT ya antara warga kita yang ada di pulau-pulau kecil seperti P. Kisar, Lirang. Moa, Babar dll.dengan Dili, Timor Leste. Kita percaya hubungan mereka sebenarnya sudah terjalin, tetapi kalau itu lebih dioptimalkan ya akan lebih baik lagi.

Seperti di tuliskan wartawan harian, Kompas[1]  Rulan Malang (39) dan beberapa nelayan asal Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, harus menyeberang ke Dili, Timor-Leste. Hal itu dilakukan untuk membeli es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka. Satu balok es batu dengan bobot sekitar 2 kilogram (kg) itu dibelinya dengan harga 20 sen dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2.600. Setiap kali ke Dili, Rulan membeli maksimal 300 balok es sekaligus untuk menghemat energi. Waktu tempuh dari Dili ke Lirang 4 jam dengan risiko pelayaran yang tinggi. Jika perahu digulung ombak, tak jarang es balokan itu dikurangi, bahkan dibuang semuanya ke laut untuk menjaga keseimbangan.

Mereka terpaksa membeli es balok ke Dili karena di Lirang tidak ada produksi es batu atau ruang pendingin penampung hasil tangkapan nelayan. Warga di pulau berpenduduk sekitar 1.300 jiwa itu hanya mengandalkan listrik tenaga surya untuk kebutuhan penerangan. Selama seminggu hasil tangkapan ditampung dan selanjutnya diangkut ke Dili untuk dijual. Modelnya ikan dijual dalam takaran ember seharga 160 dollar AS (Rp 2,08 juta) per ember tanpa melihat jenis ikan. Jika ditimbang, bobot satu ember ikan sekitar 75 kg. Artinya, 1 kg ikan itu dihargai Rp 27.733. Harga jual itu jelas merugikan nelayan karena di pasar Indonesia harga jenis ikan seperti kerapu bebek bisa mencapai Rp 300.000 per kg. Namun, nelayan tak punya pilihan karena Dili merupakan satu-satunya pasar bagi mereka.

Susahnya Akses pasar

Pemerintah lewat KKP[2] sebenarnya pada bulan agustus 2015, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha perikanan terpadu, dengan prioritas pada 15 pulau terluar. Usaha perikanan terpadu yang disiapkan mencakup penyediaan kapal ikan, kapal pengangkut, gudang pendingin, dan unit pengolahan ikan.nMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti waktu itu, seperti dilaporkan wartawan Kompas, BM Lukita Grahadyarini(27/8/2015). Pengembangan perikanan terpadu di pulau terluar akan dimulai pada 2016 untuk mendorong perekonomian wilayah. Pengembangan kawasan perikanan rakyat terpadu itu meliputi penetapan komoditas unggulan, kapal ikan, alat tangkap, serta pengolahan dan distribusi pemasaran. Terkait itu, masyarakat akan didorong membentuk koperasi yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pengolahan, dan distribusi pasar. Hasil produksi akan didorong untuk ekspor sehingga mendorong komoditas memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pulau-pulau terluar itu adalah Pulau Simeulue di Provinsi Aceh, Pulau Natuna (Kepulauan Riau), Pulau Tahuna (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), serta Merauke, Sarmi, dan Biak (Papua). Selain itu, Morotai (Maluku Utara), Pulau Nunukan (Kalimantan Utara), Tual (Maluku), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), Pengambengan (Bali), Kendal dan Cilacap (Jawa Tengah), serta PULAU KISAR (Maluku Barat Daya). Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, dana yang disiapkan untuk pembangunan perikanan terpadu di 15 pulau terluar masing-masing sebesar Rp 100 miliar untuk tahun depan. Program tersebut direncanakan berkelanjutan, termasuk pendampingan pelaku usaha. Waktu itu bu Susi mengatakan, pihaknya juga berencana membangun sejumlah landasan pesawat di wilayah Indonesia timur mulai tahun 2016. Dibukanya akses transportasi pesawat udara dinilai akan mempercepat pengangkutan dan pemasaran ikan segar dari wilayah sumber ikan.”Pemasaran ikan segar lebih laku dan nilainya lebih tinggi. Pembangunan landasan pesawat akan mendorong pemasaran ikan segar lebih cepat, termasuk untuk ekspor,” ujar menteri Susi.

Dari data yang dihimpun Kompas, pembangunan landasan pesawat untuk multifungsi pada 2016 ditargetkan sebanyak 30 unit pada desa nelayan. Anggaran untuk pembangunan landasan tersebut senilai total Rp 40 miliar. Selain pengembangan pulau terluar, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp 4,7 triliun pada 2016 untuk pengadaan 5.000 kapal ikan. Kapal tersebut ditujukan bagi koperasi nelayan. Tahun ini akan dibentuk 800 koperasi nelayan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Entah bagaimana, wartawan kompas yang ke pulau ini sama sekali tidak melaporkan kelanjutan program KKP tersebut. Apakah program tersebut belum jalan?

Menharap Peran BNPP Lebih Nyata

Belum Terasa Peran BNPP dan Langkanya Infrastruktur Selain di Pulau Lirang, minimnya infrastruktur dan sulitnya akses pasar juga ditemukan di tujuh pulau yang membingkai sisi selatan hingga barat daya Maluku. Saat wartawan Kompas mengikuti rombongan jelajah wilayah perbatasan Bank Indonesia Perwakilan Maluku, akhir Maret lalu. Tujuh pulau lainnya itu ialah Kisar, Moa, Letty, Lakor, Wetar, Marsela, dan Babar. Semuanya masuk wilayah Maluku Barat Daya, dan berhadapan dengan Australia serta Timor-Leste. Di Pulau Kisar, misalnya, peternak kambing harus menunggu kapal barang dari Surabaya, Jawa Timur, untuk mengangkut kambingnya ke Timika, Papua. Waktu perjalanan dari Kisar ke Timika sekitar lima hari dan harga jualnya paling mahal Rp 2 juta per ekor. Padahal, ongkos angkut dan biaya selama di Timika, kata Gery Saununu (20), peternak, bisa mencapai separuh dari harga jual per ekornya. Potensi kambing di Kisar merupakan yang terbanyak di Kabupaten Maluku Barat Daya, bahkan Provinsi Maluku. Dari total 9.206 ekor kambing di Maluku Barat Daya pada 2014, sebagian besar berasal dari Kisar. Belum lagi domba, jumlahnya 1.768 ekor dari keseluruhan 2.225 ekor di kabupaten itu.

Kalau kita memperhatikan posisi Provinsi NTT, dan pulua-pulau Kecil yang mengitari P. Wetar, kita bisa melihat besarnya ketergantungan pulau-pulau tersebut dengan negara tetangga Timor Leste. Dalam hal seperti ini kita berharap akan adanya peran BNPP dalam hal pasilitasi agar negara tetangga tersebut dapat memberikan berbagai kemudahan berupa, akses dan kerja sama yang saling membesarkan kepada warga kita yang berada di pulau-pulau kecil  yang berada di  sekitar wilayah perbatasan Timor Leste. Kita percaya selama ini, Timor Leste sebenarnya sudah banyak membantu warga kita  tersebut.

Pulau Kisar juga dikenal sebagai penghasil jeruk di Maluku. Petani jeruk umumnya menjual hasil panen ke Ambon atau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jeruk diangkut dengan kapal perintis selama dua hari dalam cuaca normal. Jika gelombang tinggi, bisa memakan waktu lebih lama lagi dan kualitas hasil panen menurun sehingga harga jualnya anjlok. Begitu pula kerbau di Pulau Moa, pusat kabupaten itu. Amstrong Laipuka (22), penggembala kerbau, menuturkan, kerbau di Moa umumnya dijual kepada pembeli dari Sulawesi Selatan, yang datang menggunakan kapal sendiri. Harga per ekor bervariasi, Rp 12 juta-Rp 15 juta. Padahal, harga kerbau di Sulawesi dikabarkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Moa.

Kompas juga menuliskan bahwa, Peternak berharap pemerintah bisa membuatkan akses pasar. Selain itu, mereka juga menginginkan ada kapal pengangkut ternak yang beroperasi dari wilayah Maluku Barat Daya ke Pulau Jawa, atau wilayah lain di Indonesia. Saat ini, sudah ada kapal pengangkut ternak yang melayari rute Kupang ke Jawa. “Jika tidak, harga jual kerbau akan terus dikendalikan tengkulak. Mereka tak punya pilihan untuk mendapatkan uang buat membeli bahan kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, atau untuk berobat,” kata Amstrong. Minimnya infrastruktur, akses pasar, dan sarana transportasi menyebabkan harga barang di perbatasan melangit. Dari delapan pulau yang disinggahi Kompas, harga bensin rata-rata Rp 15.000 per liter. Bahkan, di Pulau Marsela dan Wetar, harga bensin Rp 20.000 per liter. Jika sedang langka, harganya bisa mencapai Rp 50.000 per liter.

Akses telekomunikasi warga di Pulau Lirang dan Wetar terpaksa menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator Timor-Leste, yang berbiaya tinggi. “Ketersediaan infrastruktur dan transportasi merupakan syarat utama untuk menekan biaya,” kata Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Joko Triono. Kondisi demikian membuat masyarakat sulit keluar dari cengkeraman kemiskinan. Mereka seolah abadi dalam ketidakberdayaan ekonomi di tengah anugerah potensi sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun laut. Saat menyinggahi delapan pulau dari Marsela hingga Lirang, yang membentang 273 mil laut atau 505,5 km, terekam sejuta asa. Beberapa warga berharap Presiden Joko Widodo menyempatkan diri blusukanke pulau-pulau terpencil itu agar bisa melihat dan merasakan Indonesia yang seutuhnya.

[1] http://print.kompas.com/baca/2016/04/28/Mereka-Juga-Ingin-Merasakan-Indonesia

[2] http://print.kompas.com/baca/2015/08/28/Usaha-di-15-Pulau-Terluar-Diprioritaskan

Pembangunan Perbatasan, Membuka Isolasi Mensejahterakan Warga Perbatasan

Oleh harmen batubara

Pola pembangunan wilayah perbatasan pada pemerintahan Jokowi-JK berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Kalau pada masa lalu banyak program pada kementerian/Lembaga (K/L) hanya pada tataran konsep dan wacana; mereka bisa behari-hari bahkan berbulan-bulam hanya untuk menhasilkan konsep pembangunan yang paling sesuai. Tapi setelah konsep itu jadi, pembangunannya tetap saja tidak dimulai-mulai. Kini beda, dalam pembangunan infrastruktur terlihat begitu jelas sasarannya. Tetapi pada sisi lain khususnya pada program Pemda, BNPP dan Kementerian Desa Tertinggal masih diliputi konsep dan wacana, ditambah lagi dengan peran Pemda yang sepertinya tidak melakukan sesuatu yang proaktif untuk mengimbangi membangun infrastruktur di  wilayahnya.

Dalam hal pembangunan Jalan Trans atau jalan paralel Perbatasan, secara jelas bisa dilihat dan kegiatannya juga mempunyai sasaran yang jelas. Di Kalimantan misalnya. Jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah :  Ruas 1 Temajuk-Aruk; Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas; Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong;  Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/Entikong-Rasau;  Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang;  Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak;  Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja;  Ruas 8 Tanjung Kerja-Putussibau-Nanga Era dan  Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim.

Berdasarkan Progress Report Jalan Perbatasan, 23 Agustus 2015, yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa total panjang jalan yang sudah tembus mencapai 441,7 kilometer meskipun sebagian masih belum diaspal, alias masih jalan tanah. Masih terdapat 329,66 kilometer yang harus ditangani sampai tuntas agar seluruh ruas jalan dapat terhubung.

Untuk di NTT. Jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah :  Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen;  Ruas 2 Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak;  Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes;  Ruas 4 Nualain-Dafala;  Ruas 5 Dafala-Laktutus dan  Ruas 6 Laktutus-Motamasin. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95 km.

Begitu juga dengan Jalan perbatasan dan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas raus tersebut adalah :  Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko;  Ruas 2 Waropko-Oksibil;  Ruas 3 Dekai-Oksibil;  Ruas 4 Kenyam-Dekai;  Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu;  Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura;  Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali;  Ruas 8 Wageta-Timika;  Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire;  Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari;  Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong;  Ruas 12 Jembatan Holtekamp. Saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung cukup panjang yaitu 3.498 kilometer – dengan kondisi aspal mencapai 2.075 kilometer dan sisanya masih berupa tanah/agregat. Sisa panjang jalan yang belum tersambung adalah 827 kilometer.

Realitas Perbatasan

Realitas Wilayah Perbatasan Sesuai data BPS, secara rata-rata, kondisi kabupaten/ kota yang memiliki perbatasan darat dengan negara lain kondisi nya lebih buruk. Data Bappenas (2012) menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) di 16 kabupaten/kota perbatasan darat umumnya lebih rendah dibanding angka nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk perbatasan salah satunya tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan. Salah satu kondisi terburuk dialami penduduk perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun di kabupaten- kabupaten perbatasannya hanya sekitar 6,93 tahun (Susenas, BPS 2014). Sebagai perbandingan, di kabupatenkabupaten nonperbatasan Kalbar, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun sekitar delapan tahun.

Aksesibilitas masyarakat di perbatasan Papua, NTT, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Utara jauh tertinggal dibanding kawasan non perbatasan. Sebagai contoh, pengolahan data Podes BPS menunjukkan lebih dari 80% rumah tangga di kecamatan perbatasan belum memiliki akses layanan listrik dan lebih dari 70% tidak dilayani PAM. Layanan kesehatan juga minim, lebih dari 80% desa di kecamatan perbatasan tanpa praktik dokter. Kurang dari 20% desa di kecamatan perbatasan NTT yang dapat menerima siaran TV nasional tanpa parabola/TV kabel. Khusus di perbatasan Kalimantan, Papua, dan Maluku, akses jalan/darat juga masih memprihatinkan.

Salah satu yang menyebabkan masyarakat perbatasan lemah dalam sisi ekonominya, adalah karena mereka masih sangat tergantung dengan alam itu sendiri. Jelasnya belum mempunyai lahan pertanian atau perkebunan yang bisa menghidupi mereka. Mereka masih tergantung pada cara-cara tradisional sebagai “peramu”, yang sepenuhnya tergantung dengan kemurahan alam. Bisa sebagai pencari kayu gaharu, kulit manis, madu hutan, binantang buruan, burung dll. Mereka tidak mampu untuk bisa memiliki lahan pertanian atau perkebunan; karena kalaupun bisa tokh hasilnya mau di jual kemana? Semua masih terisolasi, atau kalaupun ada jalan kondisinya sangat payah dengan biaya ongkos tinggi. Nah kalau nantinya jalan trans perbatasan ini selesai? Kenapa Pemda-BNPP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dll terlihat belum bergerak untuk mempersiapkan kondisi warganya? Minimal agar berkenan mengimbangi apa yang dilakukan oleh jajaran KemenPU?

Program Yang Konkrit

Programnya Masih Meraba-raba Kenapa kita katakan masih meraba-raba? Karena nggak jelas wujudnya. Misalnya mari kita lihat program BNPP. BNPP telah membuat Program akan ada 10 daerah bakal dikembangkan menjadi pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 187 kecamatan perbatasan ditetapkan menjadi lokasi prioritas pembangunan. Seluruhnya tersebar di 41 kabupaten/kota dan 13 provinsi. Khusus untuk tahun 2015, dari 187 kecamatan, terlebih dahulu diprioritaskan pembangunan di 50 kecamatan.  Apa susahnya membuat program seperti itu?  Menurut mereka secara teoritis  daerah yang ditetapkan sebagai PKSN akan didorong untuk menjadi kawasan/perkotaan yang dapat mendorong pengembangan kecamatan perbatasan di sekitarnya.

Bagi kita warga perbatasan tentu sulit membayangkan hal hal seperti itu. Karena warganya saja belum punya apa-apa? Apanya yang mau di dorong? Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini meluncurkan tiga program Unggulan untuk meminimalisasi angka urbanisasi yang diperkirakan naik di kisaran 65 persen pada 2015. “Program unggulan tersebut akan selalu dijadikan acuan utama dalam merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahun. Program unggulan itulah yang akan menghasilkan dampak terukur bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa,” ujar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pertengahan Oktober 2015. Bersamaan dengan peluncuran IDM itulah, pihaknya juga menggencarkan program yang dijadikan andalan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD). “Urbanisasi harus ditekan angkanya agar desa bisa berkembang dan berdaya saing secara ekonomi,”ujar Menteri Desa.

Kita ingin menyampaikan kepada Pemda, BNPP dan PDT&Transmigrasi nggak usah muluk-muluk, cukup warga desa yang ada di perbatasan atau desa tertinggal itu di data dan diberikan kemampuan untuk mereka bisa mempunyai lahan pertanian, atau perkebunan masing-masing minimal 2 ha, punya rumah; lahannya dipersiapkan sehingga tinggal tanam; diberi bibit; pupuk; obat hama, petugas lapangan sebagai pendamping dan biaya hidup selama setahun atau dua tahun sampai hasil tanam mereka berhasil. Kalau mereka sudah ada penghasilan, maka pasar akan terbentuk, kampung akan berkembang,  transportasi dan perekonomian akan berkembang. Harapan kita jangan lagi membuat program-program yang hanya indah diatas kertas, tetapi tidak bisa diwujudkan di lapangan. Sebab kita masih ingat pada masa lalu ada 25 K/L yang mengurusi wilayah perbatasan itu dengan program yang hanya bisa dibaca tetapi tidak dapat diwujudkan. Sekarang kita berharap jangan program yang seperti itu lagi.

 

Membangun Infrastruktur Perbatasan, Demi Nasionalisme dan Keunggulan Ekonomi

oleh harmen batubara

Semangat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik terlihat dalam kunjungan kerja Presiden ke titik perbatasan RI dan Malaysia di Entikong, Saat kunjungan tersebut Presiden didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini negara besar, bangsa besar, harus kita tunjukkan dengan (ketersediaan infrastruktur) fisik yang besar. Pembangunan ini sebuah kebanggaan bagi nasionalisme kita untuk menunjukkan bahwa (perbatasan) adalah jendela kita, halaman muka kita,” ujar Presiden seusai berkeliling meninjau kemajuan pembangunan PLBN Entikong.

PLBN Entikong merupakan salah satu pintu perbatasan RI dengan luar negeri yang sibuk. Perbatasan sejauh sekitar 203 kilometer arah utara Pontianak tersebut kini dapat ditempuh selama 5 jam perjalanan darat.Entikong menjadi salah satu jalur utama tenaga kerja Indonesia menuju Malaysia untuk bekerja. Saat ini, pemerintah melebarkan jalan raya di Entikong dari 5 meter menjadi 20 meter dengan dua jalur terpisah. Pembangunan Entikong merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur perbatasan Kalimantan. Kementerian PUPR dibantu TNI tengah membangun jalan raya paralel perbatasan RI dan Malaysia sepanjang 1.900 kilometer sepanjang Pulau Kalimantan yang sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan selesai tahun 2019.

Presiden menekankan, pemerintah membangun infrastruktur perbatasan karena wilayah- wilayah tersebut juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan infrastruktur yang bagus dan fungsional, akan memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan, dan itu bermakna akan terjadi kerja sama yang sehat dengan negara tetangga. Yang jelas akan banyak pilihan bagi warga, dan yang terbaiklah yang akan menang.

Perbatasan Di semua Lini

Semangat serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi sambutan dalam acara peletakan batu pertama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (5/11/2015) tahun lalu. Kala itu selain Luhut, hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Penjabat Bupati Belu Willem Foni. Mendagri pun menekankan hal serupa. Menurut dia, egoisme sektoral harus dikikis habis jika ingin pembangunan perbatasan berhasil.

Harus diakui bahwa selama ini kekompakan itu yang sulit ditemukan. Sebab setidaknya ada 25 kementerian/lembaga yang berebut anggaran dan mengalokasikan dana untuk membangun kawasan perbatasan per tahun. Selama ini yang sering terjadi adalah  kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) seolah berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul program yang tumpang tindih dan tidak sesuai kebutuhan daerah. Hal itulah  yang akan memunculkan ketidaksinkronan program satu dan yang lain sehingga program tidak berdampak maksimal.

Mendagri  mengklaim koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemda sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Karena itu, pemerintah optimistis target pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengubah wajah perbatasan dapat tercapai dalam waktu dua tahun. Menurutnya “Relasi pusat dan daerah di era otonomi daerah kerap menjadi masalah. Kepala daerah sering bertindak sebagai raja kecil sehingga enggan menyelaraskan kebijakannya dengan pusat. Namun, saat ini kondisi itu harus diubah. Pembangunan harus terintegrasi dan bersinergi,” katanya.

Salah satu wujud integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan perbatasan adalah pembangunan PLBN Terpadu Indonesia-Timor Leste di Wini dan Motaain, NTT. PLBN dibangun Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan lahannya disediakan pemda. Sementara untuk PLBN Terpadu Wini, pembangunannya sudah dimulai akhir November 2015. PLBN Terpadu juga dibangun di Aruk (Sambas, Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat), Motamasin (Malaka, NTT), dan Skouw (Jayapura, Papua).

Semangat seperti itulah  yang kembali  dipertegas oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke tiga kalinya ke Entikong. “Tentu  hal yang sama  juga dilaksanakan untuk Nusa Tenggara Timur dan Papua sehingga yang paling penting sekarang adalah pembangunan regional,” ujar Presiden. Seperti kita ketahui, dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Presiden juga meresmikan jembatanPak Kasih Tayan, jembatan terpanjang di Kalimantan, dan perluasan Bandara Juwata di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pihaknya tengah membangun jembatan senilai Rp 178 miliar untuk menghubungkan jalan ke Kabupaten Malinau yang dekat perbatasan.

Optimalkan Penyelesaian Penegasan Batas

Harus diakui, bahwa sampai saat ini masih banyak garis batas antara Indonesia dan negara tetangga belum ditetapkan, baik di darat dan di laut. Boleh dikatakan kunci utamanya adalah kurang kompaknya pengorganisasian  Tim Perbatasan RI. Pertama Tim perbatasan darat dan laut itu seolah jalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Peroganisasiannya masih bersifat ad-hoc, tidak jelasnya pemegang kendali sehingga pembiayaannya sering tidak terdukung. Sehingga yang sering terjadi adalah, Tim perbatasan kurang menguasai teknis permasalahan, yang sering mengambil peran hanya karena dia berasal dari institusi yang punya kewenangan. BNPP memang sudah ada dan kini menempati gedung baru yang sangat refresentatif, tetapi masalah batas negara masih ada dalam otoritas Ditjen PUM Kemendagri. Bukan tidak beralasan, sebab kemampuan professional BNPP terkait batas memang masih belum mumpuni. Yang ingin kita katakana adalah Tim Teknis dan Tim Perunding perbatasan RI masih perlu di optimalkan.

Nah kalau penyelesaian masalah ini menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka yang perlu dilakukan adalah upaya untuk mengoptimalkan kemampuan itu. Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), batas negara di darat yang belum ditetapkan berada di Kalimantan  (perbatasan Indonesia dengan Malaysia) dan masalah di Nusa Tenggara Timur (perbatasan Indonesia dengan Timor Leste). Di perbatasan di Kalimantan terdapat sembilan segmen yang belum ditetapkan. Sementara di NTT, tiga segmen belum mendapat penetapan. Adapun garis batas di laut, berdasar data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, belum ada penetapan batas zona ekonomi eksklusif dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, dan Timor Leste. Khusus dengan Timor Leste, batas laut teritorial dan batas landas kontinen juga belum ditetapkan.

Penyelesaian garis batas negara yang belum tuntas itu termasuk prioritas pemerintahan Jokowi-Kalla sebagai bagian dari target mengubah wajah perbatasan. Maka kita memberi masukan agar pemerintah berkenan untuk mengoptimalkan kemampuan Tim Perbatasan RI dan membuatnya terintegrasi antara batas darat dan bata laut. Dengan demikian semangat Presiden Joko Widodo dalam membangun kawasan perbatasan menjadi prioritas pembangunan nasional sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud dengan baik. Kita ingin melihat pemerintah akan terus fokus membangun infrastruktur kawasan perbatasan sebagai bagian memperkuat nasionalisme, kesejahteraan dan kebanggaan rakyat terhadap NKRI.

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...