Blog

Laut Natuna Utara Diplomasi Peta Dengan Deklarasi Sepihak

Pada tahun 2017, tepatnya 14 Juli 2017 Indonesia resmi mempublikasikan Peta NKRI baru dengan mengganti Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Tongkok jelas tidak bisa terima.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menekankan bahwa dalam waktu lama, serta sesuai dengan penamaan standar internasional, istilah Nanhai atau Laut China Selatan telah diterima komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Perubahan nama sebagaimana Anda sebutkan itu tidak masuk akal dan tidak kondusif bagi upaya standardisasi internasional penamaan sejumlah tempat,” kata Shuang sembari berharap negara-negara yang berada di wilayah Laut China Selatan untuk bekerja sama dengan Beijing.

Perbatasan Dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia Masa ke Masa

Oleh Harmen Batubara Pembangunan perbatasan barulah mendapatkan momentumnya setelah pemerintahan Jokowi-JK  sebelumnya pembangunan perbatasan boleh dikatakan dilakukan seingatnya saja. Apalagi […]

Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangganya

Dari seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya. Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen. Di bagian barat, batas ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di timur Singapura. Di perairan Kalimantan dan Laut Sulawesi batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk dan Blok Ambalat

Menjadikan Produk Indonesia Primadona di Perbatasan

Perdagangan antar negara di perbatasan, umumnya berjalan dengan baik meski berjalan dalam batas-batas tertentu dan terkesan kurang di respon oleh para pihak secara memadai. Kalau di Entikong banyak warga Indonesia berbelanja di Tebedu, ke Tokoserba yang ada di desa berjarak satu km dari perbatasan itu. Sebaliknya tidak ada Toko sekelas itu yang terdapat di sebelah Indonesia. Yang ada hanyalah sekedar kios-kios biasa yang menjual produk-produk Malaysia dengan harga yang juga tergolong kurang menarik. Hal yang sebaliknya terjadi di Skow di perbatasan antara RI-PNG. Di sebelah PNG tidak ada Toko-toko, tetapi di sebelah Indonesia ada pasar Skow yang menjual berbagai produk Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hal yang sama terjadi juga di perbatasan RI-Timor Leste.

Pemberontak Marawi dan Penyusupan di Perbatasan

Presiden Rodrigo Duterte mengajak kelompok pemberontak Moro untuk bergabung dengan pasukan pemerintah melawan militan ISIS dan para simpatisannya dalam pertempuran melawan militan terafiliasi ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina. Duterte mengatakan akan memperlakukan gerilyawan komunis dan separatis sama seperti tentara pemerintah jika mereka mau bergabung bertempur melawan kelompok ISIS yang melakukan perlawanan belakangan ini.

Waktunya Merealisasikan DOB di Wilayah Perbatasan

DOB Di Sepanjang Perbatasan & DOB Kabudaya
Pemerintah mungkin bisa mewujutkan pembangunan fisik dari segi infrastruktur, tetapi untuk secara langsung menggerakkan perekonomian rakyatnya hanya bisa dilakukan oleh Pemda setempat. Dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur, demokratis, profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara nyata Nawa Cita telah membuka isolasi di perbatasan

Memberdayakan Kemampuan Warga dan  Ekonomi Perbatasan

Harapan Kemendes PDTT adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa (BUMDES) bisa terealisasi. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 baru sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dan, dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.

Pariwisata Perbatasan, Memanfaatkan Potensi Budaya, Musik dan Kuliner

Dalam Forum Bisnis dan Investasi di Daerah Perbatasan di Jakarta, Kamis (1/12/2016), Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa homestay, desa wisata dan program cross border tourism diyakini menjadi kombinasi memikat untuk memajukan wilayah perbatasan. Soalnya, biaya pengembangannya pun dipercaya tidak terlalu mahal, dengan pola Low Cost Tourism (LCT). “Ciptakan attraction, access, dan accommodation yang terjangkau dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas yang ada. Idenya adalah bangun sebanyak mungkin homestay di desa-desa wisata seluruh pelosok Tanah Air. Cost-nya pasti murah dan terjangkau karena harga penyewaan homestay sangat terjangkau dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat,” ujarnya.

Poros Maritim, Upaya Mengangkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir

Saat kita memperingati Hari Nelayan Nasional pada 6 April 2017 memang terasa ada sesuatu yang tetap mengganjal. Betapa beratnya mengimplementasikan Poros Maritim menjadi nilai tambah bagi bangsa. Betapa susahnya membangunkan suatu bangsa yang selama ini “membelakangi laut” untuk dijadikan menjadi Tuan di Wilayah lautnya sendiri. Sementara para nelayan kita itu lebih banyak “tidak tahu” nya dan juga sudah asing dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Selama ini yang banyak memanfaatkan laut kita justeru orang asing yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh “nelayan” lokal dan hanya memberikan kesempatan bagi sebagaian kecil untuk para buruh nelayan kita. Kehidupan nelayan kita sebenarnya sudah lama “mati suri” sama seperti masyarakat kita di darat yang bergerak di sektor Karet tradisional. Para orang tua mereka sudah tidak mampu meremajakan karetnya, sementara sang anak sudah tidak tahu cara menyadap pohon karet, apalagi untuk merawatnya.

Memperkuat Kemampuan Ekonomi Warga Perbatasan

Kini sudah saatnya untuk menghadirkan produk-produk Indonesia di perbatasan dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Bisakah itu? Secara logika bisa dan sangat bisa sekali. Pertama Indonesia tengah membangun Tol Laut (sudah jalan tapi belum optimal), seluruh perbatasan akan terjangkau tol laut; daerah yang tidak terjangkau tol laut akan dijangkau oleh tol Udara. Mari kita lihat contohnya. Untuk Sebatik dan Nunukan akan ada dua pelabuhan yang bakal disinggahi tol laut, yakni Pelabuhan SEI NYAMUK, Sebatik dan Pelabuhan TUNON TAKA Nunukan. Tol laut ini untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam trayek delapan. Mulai dari Surabaya, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan dan Sebatik.

Perbatasan, Poros Maritim dan Kerjasama Investasi Di Lingkar Samudra Hindia

”KTT IORA pada 5-7 Maret 2017 (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia) telah menjadi tonggak pembaruan komitmen negara-negara anggotanya untuk mengintensifkan kerja sama. Komitmen itu tertuang dalam Jakarta Concord yang diteguhkan untuk bekerja sama di enam sektor. Pertama, memajukan keamanan dan keselamatan maritim. Kedua, memajukan kerja sama perdagangan dan investasi. Ketiga, memajukan pengembangan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Komitmen berikutnya adalah memperkuat pengelolaan risiko bencana serta memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan. Terakhir, memajukan kerja sama pariwisata dan kebudayaan. Semua anggota mengapresiasi Indonesia yang menginisiasi kesepahaman itu. Mereka menilai, Jakarta telah menempatkan asosiasi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Selain kerja sama ekonomi, juga adalah kesadaran akan pentingnya Samudra Hindia yang aman dan stabil.

Membangun dan Menumbuhkan Kota-Kota Yang Sejahtera di Perbatasan

Selama ini yang terkesan itu, ganti pimpinan ya ganti program. Yang lama dilupakan dan bahkan di matikan sementara yang baru tidak punya “gatukan” dengan program yang lama. Salah satu program perbatasan seperti itu. Ya ptogram Kota Terpadu Mandiri Perbatasan, yang digagas oleh Kemenakertrans Muhaimin Iskandar dan kemudian menjadi Kementerian Desa Tertiggal Marwan Jafar. Pada masa Kemenakertrans, sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara dan untuk menegakkan kedaulatan bangsa Kemenakertrans akan mengembangkan pembangunan 12 kota transmigrasi baru atau KOTA TERPADU MANDIRI di perbatasan dan pulau-pulau terluar.