Presiden Blusukan ke Entikong, Era Baru Pembangunan Perbatasan

Oleh harmen batubara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (21/1/2015). Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Tebedu Sarawak, Malaysia. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan. Mantan gubenur DKI Jakarta tersebut berjanji akan membangun dry port atau pelabuhan darat.Dry port berfungsi sebagai gudang untuk menampung logistik yang selanjutnya akan dikirim melalui pelabuhan laut dalam.
Tak hanya itu, presiden juga berjanji akan melebarkan jalan yang menghubungkan Entikong dengan Malaysia. Direktur Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono mengatakan, pemerintah akan segera membangun Wisma Indonesia setinggi tiga lantai di kawasan Entikong. “Karena kita lihat pos lintas batas ini banyak bangunan yang sudah rusak dan luasnya kurang memadai. Sehingga fungsinya jadi terganggu,” ucap Hadi, seperti dilansir situs remi pemerintah setkab.go.id, Rabu (21/1/2015).
Memang, salah satu janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK adalah membangun wilayah perbatasan. Jokowi juga menjanjikan pemerataan pembangunan di daerah terluar Indonesia. “Nanti pemerintah pusat akan bekerja sama dengan gubernur untuk bangun perbatasan agar tidak kalah dengan Malaysia. Kita akan bangga sebagai bangsa Indonesia,” ucap Jokowi saat berkampanye di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu. Selama ini yang juga bagian masalah adalah masalah keterbatasan lahan. Sebab itu agar masalah yang terkait tersendatnya pembangunan sejumlah jalan di kawasan perbatasan, Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memastikan sumber persoalannya.

abatasNe40
Menurut Siti Nurbaya, pengembangan jalan di kawasan lintas batas memang terhambat. Sebab, lokasi pembangunan jalan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. ”Pada dasarnya sudah ada regulasi, dan dalam regulasi memungkinkan untuk dilakukan pengalihan fungsi lahan. Apalagi ini untuk kepentingan publik, yang seperti disampaikan Presiden untuk mewujudkan kebanggaan negara,” ujarnya. Setelah mengunjungi pos perbatasan di Entikong, Presiden Jokowi mengunjungi pembangunan Jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau. Jembatan itu merupakan bagian dari jalan Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kalbar dan Kalimantan Tengah.

Kemana Arah Pengembangan PPLB Entikong?

Terus terang sampai sejauh ini kita tidak bisa membayangkan seperti apa pembangunan perbatasan yang tengah dikelola oleh pemerintah. Karena semuanya masih serba tidak jelas. Kalau kita lihat pada RUTR negara kita di perbatasan, bagaimana RUTR pertahanan kita di sana juga belum jelas dan masih belum selesai. BNPP memang sudah mempunyai Grand Design terkait pembangunan wilayah perbatasan. Tetapi semua itu masih berbentuk sketsa-sketsa yang tidak atau belum terlihat bentuknya. BNPP fokusnya hanya membangun Desa dan desa yang jumlahnya ribuan di perbatasan. Karena yang ada baru sebatas penentuan Lokasi Prioritas. Tetapi bagaimana wilayah perbatasan kita dengan konsep KASABA, bagaimana dengan konetivitas ASEAN dan bagaimana kita bisa saling sinergi dengan Malaysia, nampaknya masih abu-abu. Tapi tidak apalah yang penting kita senang dahulu.

Tebedu- Entikongnya Malaysia

Sementara kita masih meraba-raba seperti apa pemerintah dalam membangun perbatasan. Ada baiknya kita melihat cara Malaysia membangun Tebedu atau Entikongnya Malaysia. Minimal agar kita juga jangan sampai hanya sekedar latah. Disebelah Entikong di Sarawak, ada Tebedu, Sarawak (juga dikenal sebagai Tepedu) adalah sebuah kota perbatasan di Kabupaten Serian barat daya Sarawak, Malaysia, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Itu terletak sekitar 63,2 kilometer (39 mil) selatan ibukota negara bagian Kuching. Bagi Malaysia lebih dari 90% perdagangan ekspor Sarawak melewati Sungai Tujoh (di perbatasan dengan Brunei) atau melalui Tebedu-Entikong. Sekarang Tebedu sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak).
Malaysia telah membangun Terminal Darat pertama di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak pada tahun 2010, yakni Tebedu Inland Port (TIP) terletak sekitar 2 km di sebelah Entikong. TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP dibuat dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya. Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya.
Tujuannya Pemerintah Negara Bagian Sarawak dalam pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.
The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.
Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia.
Direktur Pelaksana SM Inland Port Sdn Bhd, Nobel Pang, mengatakan, adanya kedekatan serta kemudahan akses ke terminal kontainer internasional Senari di Serawak, pelabuhan darat Tebedu (Tebedu Inland Port, TIP) mampu berperan sebagai pintu gerbang penting bagi kawasan pedalaman, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Barat.
Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pemimpin perusahaan operator pelabuhan darat Tebedu itu menjelaskan, TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya.
Selain itu lanjutnya, sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat.
Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai.
Menurut dia, dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean.
Pang mengungkapkan, Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat.
Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah,” katanya. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia.

Perlu Perencanaan Bagi Sinergitas Kemakmuran

Dahulu jangankan untuk membangun, untuk bisa saja berkunjung ke perbatasan sudah untung. Selama ini pembangunan Infrastruktur memang menjadi salah satu titik lemah utama pembangunan di Indonesia. Dalam laporan Bank Dunia 2015 yang berjudul Indonesia: Avoiding the Trap; Bank Dunia menyebut kurangnya infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi tertekan. “Diperkirakan Indonesia kehilangan setidaknya 1 persen pertumbuhan ekonomi tiap tahun karena investasi (infrastruktur) yang rendah ini,” ungkap Bank Dunia. Lembaga yang biasa memberi pinjaman bagi kebutuhan infrastruktur dan program peningkatan kemakmuran ini mengatakan total anggaran infrastruktur Indonesia kurang dari 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal yang dibutuhkan setidaknya dua kali lipat. Saat itu Bank Dunia menyatakan agar mencabut subsidi bahan bakar minyak—yang lebih banyak mengucur ke orang kaya, bukannya orang tak mampu—bakal memberi ruang lega bagi infrastruktur.
Sekarang jaman sudah mulai berubah, akibat penyesuaian harga BBM misalnya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memberi ancar-ancar bahwa, dari eks anggaran subsidi BBM yang sebesar Rp 230 triliun itu nantinya, sekitar separuhnya untuk proyek infrastruktur. “Tapi angka ini belum final,” ucapnya. Yang jelas, tiga kementerian akan mendapat kucuran dana dari eks subsidi bensin ini, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertanian. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagai salah satu kementerian mendapat jatah dana besar. Kementerian ini mendapat alokasi dana Rp 85 triliun. Menteri PU-Pera, Basuki Hadimulyo menuturkan, dari total dana itu, pihaknya akan menggelontorkan dana Rp 2 triliun untuk perbaikan akses jalan menuju perbatasan.”Wilayah antar perbatasan, infrastruktur jalan juga akan dibangun. Karena itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun,” kata Basuki, Selasa (20/1/2015). Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa salah satu prioritas pemerintah saat ini penyediaan pemukiman murah untuk masyarakat. Untuk merealisasikan itu, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 3,71 triliun.
“Menurutnya, tambahan tersebut bagian dari anggaran prioritas yang dialokasikan kepada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 33,1 triliun. Nantinya, dari anggaran Rp 3,71 triliun itu, sebesar Rp 1,9 triliun bakal dialihkan untuk pembangunan perumahan TNI dan Polri. Sisanya bakal dibangun Rusunawa, rumah perbatasan dan subsidi uang muka”. “Ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya. Memang ada kegembiraan melihat pemerintah akan membangun perbatasan, tetapi sekali lagi kita ingin perbatasan itu dibangun agar memberikan kesejahteraan bagi warganya, jangan sebaliknya. Semoga.