Wilayah Perbatasan, Bersama Panglima TNI di Pulau Sekatung Kepulauan Natuna

Oleh harmen batubara

Setelah menjabat sebagai Panglima, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Pangdam I/Bukit Barisan, Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, Danrem 033/WP 20 juli 2015 lalu mengunjungi salah satu Pulau Terluar NKRI tepatnya Wilayah Korem 033/WP di Pulau Sekatung Kabupaten Natuna. Kita terkesan dengan sikap Panglima ini yang menjadikan kunjungan pertamanya ke pulau Sekatung; karena kita sangat percaya kekuatan TNI itu adalah kalau ia dekat dengan rakyat dan dicintai rakyat dan itulah yang diucapkan Panglima saat di pulau Sekatung “Dan yang terpenting adalah TNI harus sadar bahwa TNI lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, maka TNI harus mencintai rakyat,” begitu beliau katakan waktu itu.
Di sela-sela pengarahannya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menanyakan kepada anggota TNI AD dan TNI AL yang melaksanakan pengamanan di Pulau Terluar tersebut tentang masalah yang dihadapi. Salah satu anggota perwakilan yaitu Serka Mar Sugeng mengatakan antara lain masalah AIR BERSIH, PERUMAHAN YANG DI TEMPATI SUDAH MULAI RUSAK, MUSHOLA UNTUK SARANA IBADAH, DAN SARANA TRANPORTASI SERTA SARANA ALAT KOMUNIKASI YANG SULIT. “Saya akan mengupayakan untuk mendukung masalah yang dihadapi prajurit di garis terdepan”, itu kata Panglima TNI waktu itu. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga memberikan dana untuk pembangunan Mushola di Pulau Sekatung yang diserahkan secara simbolis kepada Pak Camat, yang turut hadir dalam kunjungan Panglima TNI di Pulau Terluar tersebut. Kali ini kita turunkan sebuah tulisan terkait kunjungan Panglima.

pulau sekatung

Pulau Sekatung posisinya berada dilaut cina selatan berbatasan dengan tiga negara sekaligus yaitu Vietnam, Thailand dan Malaysia. Luas pulau dengan penduduk 5 KK ditambah 1 pleton pasukan TNI ini sekitar 1.65 Km² dan pulau dengan tanpa sumber air. Sekatung berada di bagian utara Kepulauan Natuna dan termasuk dalam gugusan Pulau Natuna, Pulau Sedanau, Bunguran dan Midai. Pulau Sekatung berada di sebelah utara Pulau Laut dan dipisahkan oleh Selat Setakong dengan lebar sekitar 40 meter. Pulau Sekatung termasuk dalam 12 pulau terluar yang memerlukan penanganan khusus.

Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Kepulauan Natuna jadi berita karena di sana ada Blok Natuna D-Alpha, blok gas dengan kandungan gas terbesar di dunia. Selain diperkirakan menyimpan sekitar 500 juta barel minyak, blok Natuna D-Alpha adalah blok gas dengan cadangan terbesar di dunia saat ini. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Tetapi apalah artinya potensi dan angka-angka kalau jatuh di tangan sebuah bangsa yang belum mampu mengelola wilayahnya? Masih ingat pulau Sipadan dan Ligitan? Pulau karang yang tadinya tidak punya nilai apa-apa telah menjadi potensi yang menghasilkan bagi Malaysia dan sekaligus telah jadi Ikon pariwisata negeri jiran itu untuk Malaysia Timur. Dalam hati saya, kalau dahulu kedua pulau itu jadi milik Indonesia, pastilah kondisinya akan lebih sengsara lagi bagi siapa saja. Baik bagi Pemda, bagi pemerintah Pusat dan bagi warganya sendiri. Malah bisa jadi akan lahan tempat para lanun laut cari mangsa. Semoga saja bukan seperti itu.
Penulis pernah ke daerah ini pada tahun 1991 an dengan Tim Pemetaan Topogragi AD, kala itu masih muda dengan pangkat Kapten; kami membawa 2 helikopter jenis Halowet plus satu Fixwing jenis Beachcraft (pemora-RC-30) dengan tugas memetakan kepulauan Natuna yang terdiri dari 10 LMP (Lembar Model Peta). Saat itu adalah saat jayanya Topografi AD, yang telah bisa melakukan pemetaan Topografi secara mandiri. Waktu itu teknologi GPS (Tremble) sudah ada, tetapi Kinematiknya belum dikenal sehingga Tim harus melakukan pemasangan Tugu dan Panel di seluruh penjuru Kepulauan itu. Sesuai dengan teknologi yang terbaik waktu itu, tim harus menyebarkan tidak kurang dari 55 Tugu berpanel berbentuk silang salib berdiameter 20 meter dari bahan p;astik warna putih. Sehingga kita bisa mengidentifikasinya pada foto udara dengan jelas serta koordinat tiga dimensi yang akurat. Tim di sana berada dalam selang waktu satu bulan (ramadhan) dengan keunggulan kita sebagai prajurit teritorial. Kalau siang kita sibuk di lapangan tetapi malamnya masih dilanjutkan dengan kegiatan Kuliah Tujuh menit sebelum buka puasa bersama di mesjid-mesjid yang telah dikoordinasikan. Senang rasanya bisa mengingat itu kembali, senang dengan kegiatan prajurit profesional tetapi sekaligus menyatu dengan rakyat. Kekuatan prajurit TNI yang tiada duanya. Prajurit yang bisa menyatu dengan rakyat serta disenangi warga.

DEMOGRAFI DAN SOSIAL BUDAYA : Aksesibilitas ke Pulau Sekatung secara normal tidak mudah, tetapi waktu itu kami ke sana dengan Helikopter, dengan menrrjunkan dua personil dan sekaligus membuat Helipad. Personil Topografi sudah terbiasa refeling dimana saja, dihutan lebat atau dipantai curam. Dengan dua personil lengkap dengan peralatannya-mereka mampu membuat helipad dalam 2-4 hari dimanapun lokasinya. Untuk pulau Sekatung waktu itu hanya fraksi Jam karena memang ada lapangan sedikit terbuka. Salah satu yang menarik perhatian penulis waktu itu adalah kegiatan menangkap ikan (kerambah) oleh nelayan lokal. Dari hasil-hasil tangkapan mereka, khususnya untuk jenis-jenis ikan tertentu dan mahal mereka simpan di kerambah, dan dalam priode tertentu akan ada Tauke dari Singapura yang mengambilnya lengkap dengan sarana speed. Sehingga ikan-ikan itu tetap hidup masuk di pasar Singapura. Memang untung besarnya ada pada sang Tauke, tetapi tanpa Tauke, ikan seperti apapun itu hebat dan niklmat nya menjadi tidak berharga di pasar lokal.
Untuk menuju ke pulau ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah jalur dari Ranai (ibukota Kabupaten Natuna) ke Sedanau (ibukota Kecamatan Bunguran Barat) menggunakan Kapal (speedboat) penyeberangan dari Pelabuhan Binjai. Dari Ranai ke Binjai menggunakan angkutan umum darat yang memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dari Binjai ke Sedanau perjalanan dengan speedboat membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk menyeberang. Di Sedanau banyak terdapat perahu motor (pompong) berkapasitas 12 s/d 20 orang yang dapat disewa untuk menyeberang ke Pulau Sekatung. Selain itu dapat juga menumpang kapal pompong masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Laut. Penyeberangan menuju Pulau Sekatung sejauh kurang lebih dari 8 jam. Cara kedua yaitu perjalanan dari Ranai langsung menuju ke Pulau Sekatung menggunakan speet boot.

Berdasarkan kondisi fisik, Pulau Sekatung berbentuk bukit kecil dengan ketinggian sekitar 5-6 meter di atas permukaan laut. Lereng sebelah utara agak curam dan di sebelah selatan topografinya bergelombang. Batuan tersusun dari endapan permukaan dan batuan sedimen. Secara umum pantai di pulau ini berbatu dengan patahan karang di sekitar pulau. Kedalaman perairan sekeliling pulau dengan tipe pantai demikian adalah 0-5 meter dan kedalaman pada jarak yang lebih jauh dari pulau sekitar 10-15 meter. Kondisi permukaan perairan di Pulau Sekatung cukup tenang, namun tidak demikian apabila terjadi musim utara.
Potensi yang selalu ada di Pulau ini adalah telur penyu.Terumbu Karang Pulau Sekatung dikelilingi gugusan terumbu karang yang cukup lebar. Jarak antara batas daratan dengan tubir karang di bagian tenggara pulau tersebut mencapai 2 km. Pada saat surut terendah, sebagian areal perairan dangkal tersebut akan kering, kecuali bagian cekungan yang merupakan alur keluar masuk perahu atau kapal nelayan. Pada saat pasang dan digenangi air, ditemukan beberapa biota diantaranya penyu sisik, beberapa gerombolan ikan hias dan anakan ikan baronang. Terumbu karang ditemukan pada kedalaman 3-5 meter dengan persentase penutupan terumbu karang sekitar 9%.
Dengan dikelilingi air laut yang masih bening, Pulau Sekatung sangat indah. Udaranya pun segar dan bebas polusi. Pada saat surut terendah, sebagian areal perairan dangkal tersebut akan kering, kecuali bagian cekungan yang merupakan alur keluar masuk perahu atau kapal nelayan. Jenis pantai di Pulau Sekatung yaitu pantai bertebing curam dan vegetasi yang dominan terdapat di pulau ini adalah semak belukar berupa pohon hutan pantai. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam . Pulau tersebut memiliki arti yang lebih strategis lagi yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia; zona ekonomi ekslusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia; sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia; dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional.

Perlu Perhatian Para Pihak

Umumnya pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya : Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia; Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia; Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.
Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di perbatasan Indonesia yang harus segera diatasi. Pertama, belum selesainya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah laut. Kita harus ingat bahwa negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat tidak tunduk pada Konvensi UNCLOS (United Nation Convention on Law of The Sea) 1982 sehingga batas perairan yang kita tentukan pun masih bisa berpotensi untuk dilanggar oleh negara lain kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kedua, belum adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia (pusat dan daerah hanya konsern dengan cari anggarannya saja) sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini seolah tidak bertuan. Ada perangkat batas di daerah dan ada juga di pusat tetapi mereka dalam pandangan penulis hanya sekedar cari untung anggarannya saja. Soal batas sepertinya tidak ada yang urus. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya keterlibatan publik terkait dengan isu-isu di perbatasan.
Menurut Adiyanto dkk. (2007) permasalahan yang dihadapi pulau-pulau kecil terluar sebagai wilayah perbatasan, antara lain: Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara tetangga; Untuk pulau-pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah tersebut masih terisolir, sehingga memifiki tingkat kerawanan yang tinggi di bidang eonomi, politik, dan keamanan; Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking, dan perompakan; Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil, sufit dijangkau dan tidak berpenghuni; Ukuran pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia; Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenangan; Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan pulau-pulau terluar; Adanya salah penafsiran tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik dalam kewenangan pengelolaan wi/ayah perairan.

Makna Pulau-pulau Kecil Terluar Bagi NKRI

Pengelolaan pulau-pulau terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi yaitu; menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repubfik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Dengan tantangan alamiah dan ilmiah tersebut, apakah yang harus dilakukan pemerintah RI dalam membatasi kerusakan ekosistem laut dan pulau-pulau terluar di perbatasan? Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah, yakni;
Pertama, menumbuhkan kesadaran geografis. Hendaknya setiap warga negara mengetahui kondisi pulau-pulau terluar di perbatasan. Adapun pulau-pulau terluar yang tersebar dari Sabang-Merauke beragam bentuk, corak ekosistem dan memiliki permasalahan baik dalam bentuk abrasi laut maupun klaim negara tetangga di perbatasan. Ada 13 pulau yang memerlukan perhatian khusus oleh negara yaitu; Pulau Rondo (Aceh), Berhala (Sumut), Nipa (Riau), Sekatung (Riau), Marore (Sulut), Miangas (Sulut), Marampit (Sulut), Dana (NTT), Batek (NTT), Fani (Papua), Bras (Papua), Fanildo (Papua) dan Pulau Sebatik.
Kedua, peluang akan potensi pariwisata. Pemerintah RI harus mampu mendorong masyarakat maupun investor menjadikan pulau-pulau terluar di perbatasan sebagai objek pariwisata. Kita bisa belajar dari pengelolaan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia yang mampu menjadikan kedua pulau itu jadi Ikon pariwisata Malaysia Timur. Dari pantauan di lapangan, Pulau Batek, Fani, Bras dan Fanildo dapat dijadikan objek pariwisata (eco-tourism) ditunjang pesisir pantai, corrals, fish serta keanekaragaman hayati yang begitu memukau dan mempesona.
Ketiga, kewajiban pembangunan infrastruktur. Sesungguhnya, daerah perbatasan harus dibangun fasilitas layanan transportasi yang berupa jalan, dermaga, kapal, sarana pengelolaan air bersih, listrik dan pusat pelayanan publik seperti: sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor pos, jasa atau jaringan telekomunikasi, stasiun radio. Tanpa ada fasilitas memadai disertai tantangan alam maka pulau-pulau tersebut akan sulit dijangkau masyarakat atau pengunjung sehingga rentan penyelundupan, illegal fishing, illegal driling, illegal mining dan perompakan.

Memoles Keunggulan Negara Kepulauan

Rekomendasi di atas hanyalah sebagian kecil saja, masih banyak yang bisa dikembangkan bagi kesejahteraan warga dari pulau-pulau kecil terluar. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap pulau-pulau terluar akan sangat berguna bagi pemerintah secara politis, administratif, dan hukum internasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa penguatan basis negara kepulauan lewat kebijakan pembangunan di perbatasan menjadi argumentasi effective occupation yang melindungi secara konservatif maupun politis. Kemudian diikuti oleh penataan ruang dan wilayah sebagai objek pariwisata merupakan upaya konservasi dan registrasi wilayah yang sangat diperlukan dalam pendaftaran pulau-pulau di UNITED OF NATIONS maupun International Maritime Organization. Hal ini menguatkan posisi penarikan garis batas negara kepulauan dari titik-titik pulau terluar.

Pemerintah daerah perlu mengetahui potensi PPKT nya dan menerbitkan Perda tentang batas penangkapan ikan maka akan bermanfaat melindungi nelayan tradisional sampai batas 12 mil laut (zona tambahan). Perda tersebut merupakan produk hukum, administrasi dan politik yang dapat dijadikan landasan apabila terjadi sengketa perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga. Sesungguhnya, laut merupakan kehidupan dan masa depan bagi Nusantara yang diangkat kembali oleh presiden Jokowi dalam bingkai Poros Maritim Nusantara. Oleh sebab itu, tidak salah kita memandang laut dan mengelola dengan bijak pulau-pulau terluar di perbatasan demi tegak dan sejahteranya warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...