Pembangunan Perbatasan, Antara Harapan Realitas dan Perjuangan

Oleh harmen batubara
Ketika Presiden Jokowi ke Pulau Sebatik dan Entikong semasa dahulu, mencoba memberikan harapan akan membangun perbatasan dengan cara yang berbeda dan benar; secara pribadi saya bisa menerima ungkapan itu. Pertama sebagai presiden tentu beliau wajib hukumnya memberikan angin segar bagi warga perbatasan yang selama ini memang diterlantarkan. Di lain pihak kita juga menyadari bahwa membangun perbatasan itu tidak saja membutuhkan empati dan tekad bulat, tetapi tokh harus punya kemampuan pendanaan. Meskipun perbatasan itu disebut sebagai halaman depan bangsa, tetapi kalau dihadapkan dengan keterbatasan dana, maka jelas pembangunannya perlu menunggu hingga ekonomi membaik. Terlebih lagi, berbagai persoalan pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi perekonomian negara masih banyak yang perlu ditangani dan diprioritaskan terlebih dahulu. Pemerintahan Jokowi- JK memang menerima warisan beban yang tidak kalah serunya.
Dalam tulisannya Anwar Nasution (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI) Pemerintahan SBY mewariskan kondisi ekonomi yang berat kepada penggantinya. Sasaran pembangunan ekonomi jangka menengah yang ditetapkan banyak yang tak tercapai. Slogan pembangunan ekonomi ”pro-growth, pro-jobs, dan pro-poor” lebih banyak semboyan kosong. Indonesia juga belum siap memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 2015. Gabungan buruknya iklim usaha dan kebijakan ekonomi serta kurangnya infrastruktur membuat Indonesia belum masuk jaringan rantai pasokan global (global supply chains) atau jaringan produksi internasional (international production network/IPN) yang diharapkan jadi tali pengikat MEA. Krisis fiskal dan neraca berjalan pada neraca pembayaran luar negeri serta nilai tukar rupiah yang bergerak bagaikan yoyo menimbulkan ketidakpastian.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2004-2009 hanya 5,5 persen, atau 4,3 persen per kapita setahun, di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi era Orde Baru dan terendah di ASEAN. Lapangan kerja di sektor formal hanya bertambah 2,8 juta (9,8 persen) dan di sektor informal 8,2 juta atau 12,5 persen. Selama periode itu, pencari kerja bertambah 7,2 juta atau 8,6 persen. Indeks kemiskinan meningkat dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 17,8 persen (2007) sebelum menurun menjadi 14,2 persen pada 2009. Industri manufaktur Indonesia tak mampu bersaing di pasar dunia karena rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.
Sasaran pembangunan tak tercapai. Krisis fiskal dan neraca berjalan terjadi akibat gabungan kurang profesionalnya para pembuat kebijakan dan ketaktegasan pimpinan nasional yang membiarkan keadaan lebih besar pasak daripada tiang. Kesalahan demi kesalahan kebijakan ekonomi terus terjadi. Korupsi meluas pada seluruh cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menutup defisit ganda, fiskal dan neraca berjalan, pemerintahan SBY menambah penjualan Surat Utang Negara (SUN) di pasar keuangan internasional dengan tingkat suku bunga yang kian mencekik sehingga harian Financial Times menjuluki Indonesia ”a fragile country”. Bersamaan dengan itu, untuk menyeimbangkan APBN, pemerintahan SBY memotong anggaran yang berlaku bagi semua instansi pemerintah, secara proporsional tanpa kecuali. Anggaran yang paling banyak dikurangi adalah anggaran pembangunan.
Anwar Nasution dalam sarannya kepada pemerintahan Jokowi-JK antara lain: Untuk mengurangi beban pengeluaran negara dan defisit APBN, pemerintah baru perlu segera melakukan tiga hal. Pertama, menaikkan harga BBM sesuai perkembangan kondisi pasar internasional. Kenaikan harga BBM dapat dilakukan bertahap atau sekaligus. Kedua, membatasi pertambahan PNS, antara lain melalui penghentian sementara pemekaran daerah dan merger pemda yang secara ekonomis tidak mampu mandiri. Ketiga, menyediakan fasilitas pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai kemampuan negara, sekaligus meningkatkan efisiensi penyediaannya. Perlu segera dihentikan praktik politisasi, sogok-menyogok yang marak setelah reformasi dalam seleksi serta penempatan maupun kenaikan pangkat PNS, termasuk guru, dokter, dan tenaga medis. Tak mungkin pelayanan pemerintah, kesehatan, dan pendidikan dapat ditingkatkan tanpa adanya meritokrasi.

Menunggu Pembangunan Perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK terlihat telah melaksanakan saran dari sang Guru besar. BBM sudah dinaikkan, pembatasan dan malah moratorium penambahan PNS sudah dilakukan, begitu juga dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Kini program BPPJS terus dikembangkan dan dimodifikasi dan telah menjadikan industri rumah sakit dan kesehatan jadi booming, saat ini kita melihat hampir semua Rumah Sakit melakukan ekspansi baik dari segi fisik maupun SDMnya. Rekrut tenaga medis ada dimana-mana. Secara sederhana kita mulai melihat berbagai pembangunan sudah dapat berjalan dengan baik, tetapi sekali lagi tentang perbatasan kita bisa melihat bagaimana nada kecewa itu masih menggema di sana.
Hal itu terbaca jelas dikemukakan Munsin, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kalimantan Barat dalam workshop “Mewujudkan Sinergitas Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Wilayah Perbatasan Kalbar Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera”, Senin (15//6), di Pontianak. Munsin mengatakan, potensi perbatasan ini sesungguhnya sangat besar, lebih lagi kalau dioptimalkan yakni dengan jalan membangun Infrastrukturnya. Menurutnya volume perdagangan pada 2013 di perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau; dan Jagoi Babang, Kabupaten Sambas, mencapai 178 ribu dollar AS. Jumlah itu lebih besar dari impor hanya 80 ribu dollar AS. Tapi sayang berbagai peluang itu lepas begitu saja.
Begitu juga dengan John Bamba, Ketua Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih dan juga Ketua Perkumpulan Institut Dayakologi dalam kesempatan yang sama menuturkan, perbatasan dapat dikatakan daerah yang spesial karena memiliki masalah khusus. Masalah itu, antara lain masyarakatnya yang marjinal karena minimnya pembangunan dan rawan kejahatan lintas negara, misalnya perdagangan manusia. Untuk itulah perlu perbaikan dalam pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan. Nada yang sama disampikan oleh Beka Ulung Hapsara, Manajer Advokasi INFID. Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki sasaran pengembangan kawasan perbatasan. Misalnya, pengembangan pusat ekonomi perbatasan pada tahun 2014 terdapat 111 lokasi prioritas sasaran, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 187 lokasi prioritas. Sebagai pengamat saya merasakan apa yang disampaikan oleh Munsin, John Bamba adalah sebuah ungkapan nada kecewa yang belum melihat sesuatu secara konkrit dilakukan oleh pemerintah terkait perbatasan. Sementara Beka Ulung Hapsara hanya melihat programnya BNPP, program lanjutan era pemerintahan SBY, program yang tidak jelas polanya terlebih lagi kalau dikaitkan penetapan daerah prioritas tanpa kejelasan pembangunan Infstrukturnya.

Munculnya Sinyal Seluler Diperbatasan Timor Leste

Sedikit harapan tumbuh di Kewar, kecamatan Lamaknen Selatan , Kabupaten Belu, NTT . Warga sangat senang karena sudah sekitar sebulan ini mereka bisa bebas dari penguasaan sinyal seluler Timor Leste. Sudah sebulan mereka bisa memakai kartu seluler Indonesia dan tidak lagi menggunakan kartu seluler Timor Leste! Kegembiraan ribuan warga setempat lainnya beralasan karena sinyal seluler Indonesia yang sempat lenyap selama 16 tahun akhirnya kembali hadir di Kewar dan sekitarnya.”Kewar dan kawasan perbatasan NTT lainnya selama belasan tahun benar-benar dikuasai sinyal seluler Timor Leste. Itu terjadi menyusul lepasnya Timor Timur (kini Timor Leste) dari NKRI tahun 1999,” kata Paulus Bere tokoh warga setempat.
Sinyal itu mengudara di perbatasan berkat Pembangunan BTS bernilai sekitar Rp 1 miliar, hasil kerja sama PT Telkomsel dan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste Yonif 514 Raider Kostrad.Sinyal seluler BTS Kewar dilaporkan menjangkau hingga 27 desa perbatasan di empat kecamatan, yakni Lamaknen, Lamaknen Selatan, Raihat, dan Lasiolat. Bahkan, sebagian kawasan Timor Leste kini dalam jangkauan sinyal seluler Indonesia, seperti Maliana, Kailaku, Atabae, dan Balibo.
Ada empat kabupaten di NTT yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Keempat kabupaten itu dua di antaranya BELU dan MALAKA yang bagian timurnya berbatasan dengan ujung barat wilayah utama Timor Leste. Dua lainnya KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan KABUPATEN KUPANG berbatasan dengan Oekusi, wilayah ”kantong” Timor Leste yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia.
Dari empat kabupaten itu terdapat 65 desa yang berbatasan langsung dengan desa-desa negara tetangga. Rinciannya masing- masing di BELU 32 desa, termasuk Kewar. Lainnya di KABUPATEN MALAKA (4), KabupatenTIMOR TENGAH UTARA (24), dan KABUPATEN KUPANG (5).
Seperti diakui Kepala Badan Daerah Pengelolaan Perbatasan NTT Paul Manehat secara terpisah, hampir seluruh kawasan perbatasan NTT di daratan Timor dikuasai sinyal seluler Timor Leste. Sinyal seluler Indonesia di kawasan itu tak berdaya karena belum didukung menara seluler atau BTS.
Sebenarnya dibutuhkan dukungan sedikitnya 12 BTS khusus untuk menghadirkan sinyal seluler Indonesia secara merata dan kuat di seluruh kawasan perbatasan NTT. Sejauh ini BTS yang ada umumnya berjarak dari tapal batas. Meski demikian ”Saya berterima kasih kepada Telkomsel yang sudah memulai pembangunan BTS langsung menyentuh tapal batas seperti di Kewar itu,” kata Paul.
Jika sinyal seluler BTS Kewar berkemampuan menjangkau hingga 27 desa perbatasan di BELU, di kabupaten itu masih tersisa lima desa yang wilayah udaranya dikuasai sinyal seluluer Timor Leste. Atau totalnya masih tersisa 38 desa perbatasan yang belum menikmati sinyal seluler Indonesia. (Sumber: Jawa Pos, Suarapembaruan,Kompas, 19 juni2015mfrans sarong)

x

Download Panduan Buat Blog WordPress

Caranya Mudah Masukkan Nama dan Email Anda dan akan di tuntun Down Load...